
JAKARTA – Pangkat tinggi ternyata bukan jaminan lolos dari pemeriksaan etik. Irjen Eko Hadi Santoso harus kehilangan statusnya sebagai anggota Polri setelah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Putusan tersebut dibacakan setelah sidang etik yang digelar pada Selasa, 17 November 2026.
Dalam putusannya, KKEP menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan terkait illegal access untuk melakukan penyadapan dengan menggunakan akses dan perangkat teknologi milik Polri. Tindakan tersebut dinilai dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Polri menyebut Eko juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela sehingga selain sanksi administratif berupa PTDH, ia mendapatkan sanksi etik.
Kasus ini merupakan bagian dari perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik sebelumnya menetapkan Eko Hadi sebagai salah satu tersangka bersama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi. Polisi menyebut dugaan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga pengusaha.
Menariknya, pemecatan Eko bukan akhir dari proses yang ia jalani. Eko menyatakan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas keputusan sidang etik tersebut. Sementara itu, kasus penyadapan ini masih terus bergulir, termasuk proses hukum terhadap para tersangka lainnya. Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta juga telah dijatuhi PTDH dalam perkara yang sama.