Unswagati, Setaranews.com - Proyek peningkatan infrastruktur jalan dan Infrastruktur Publik Daerah (IPD) di Kota Cirebon yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 96 miliar saat ini sedang menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat Kota Cirebon, baik dari instansi pemerintah, akademisi, praktisi dan mahasiswa.
Kali ini Lembaga Pers Mahasiswa Semua Tentang Rakyat (LPM Setara) Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon menggelar diskusi publik yang membawa tema "Apakabar Pembangunan Kota Cirebon?" pada Senin (13/03) di Auditorium Kampus Utama Unswagati Cirebon.
Diskusi yang pembahasannya mengerucut kepada DAK 96 M merupakan salah satu komitmen bagi LPM Setara yang senantiasa untuk mengawal isu yang sedang berkembang di Kota Cirebon, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pelaksana (Ketuplak), Muhammad Syahru, "Kami LPM Setara komitmen dan konsisten dalam mengawal kasus-kasus yang yang sedang berkembang di Kota Cirebon salah satunya yaitu terkait pembangunan di Kota Cirebon," katanya saat ditemui setaranews.com, Senin (13/03).
Lebih lanjut, Syahru juga berharap, "Setelah kita berdiskusi dengan instansi-instansi terkait tentang pembangunan Kota Cirebon, kami berharap kepada masyarakat Kota Cirebon untuk senantiasa memperhatikan serta mengontrol keadaan Kota Cirebon, termasuk pembangunan infrastruktur dari DAK 96 M yang saat ini menuai banyak sekali polemik." tutupnya.
Tampilkan postingan dengan label Diskusi Publik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Diskusi Publik. Tampilkan semua postingan
Selasa, 14 Maret 2017
LPM Setara Bangun Opini Masyarakat Lewat Diskusi Publik
Cirebon, Setaranews.com - Lembaga Pers Mahasiswa Semua Tentang Rakyat (LPM Setara) Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon menggelar diskusi publik dengan tema "Apa Kabar Pembangunan Kota Cirebon?", Senin (13/3) di Auditorium Kampus Utama Unswagati Cirebon.
Dalam diskusi tersebut membahas tentang progres pembangunan Kota Cirebon, lebih khususnya kepada pembahasan pembangunan infrastruktur publik daerah, dan narasumber yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang diwakili Staf Ahli Wali Kota Cirebon Bidang Pembangunan yakni Wahyo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Dinas Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, dan Polres Kota Cirebon.
Tak ketinggalan, LPM Setara juga menghadirkan Praktisi Hukum Agus Prayoga serta Akademisi yakni Khaerudin Himawan dan Agus Dimyati untuk memberikan pandangan terkait progres pembangunan di Kota Cirebon.
Tujuan digelarnya diskusi publik terkait pembangunan semata-mata untuk membangun opini publik, seperti yang diungkapkan oleh Muhamad Syahru, selaku Ketua Pelaksana (Ketuplak) diskusi publik LPM Setara. "Tujuannya untuk membangun opini publik terkait perihal pembangunan Kota Cirebon, karena belakangan ini kabar yang sedang hangat diperbincangkan di Kota Cirebon itu tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 96 M yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang pelaksanaannya tidak optimal, sehingga pada diskusi ini seluruh elemen, baik dari masyarakat umum, mahasiswa, akademisi dan praktisi bisa berkumpul satu meja untuk berdiskusi agar kedepannya pembangunan di Kota Cirebon menjadi lebih baik," ungkapnya saat ditemui setaranews.com disela-sela acara berlangsung, Senin (13/03).
Di sisi lain, Pimpinan Umum LPM Setara, Haerul Anwar berharap dalam acara tersebut. "Masyarakat berhak tahu proses dan sejauh mana progres pembangunan di Kota Cirebon, dan melalui diskusi ini diharapkan bagi kita semua sebagai bagian dari masyarakat masyarakat Kota Cirebon untuk sadar akan kewajiban kita untuk mengontrol dan memperhatikan keadaan di Kota Cirebon, termasuk mengawal pembangunan di Kota Cirebon," ujarnya, Senin (13/03).
Acara diskusi publik dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai dan dihadiri oleh kisaran 160 peserta.
Dalam diskusi tersebut membahas tentang progres pembangunan Kota Cirebon, lebih khususnya kepada pembahasan pembangunan infrastruktur publik daerah, dan narasumber yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang diwakili Staf Ahli Wali Kota Cirebon Bidang Pembangunan yakni Wahyo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Dinas Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, dan Polres Kota Cirebon.
Tak ketinggalan, LPM Setara juga menghadirkan Praktisi Hukum Agus Prayoga serta Akademisi yakni Khaerudin Himawan dan Agus Dimyati untuk memberikan pandangan terkait progres pembangunan di Kota Cirebon.
Tujuan digelarnya diskusi publik terkait pembangunan semata-mata untuk membangun opini publik, seperti yang diungkapkan oleh Muhamad Syahru, selaku Ketua Pelaksana (Ketuplak) diskusi publik LPM Setara. "Tujuannya untuk membangun opini publik terkait perihal pembangunan Kota Cirebon, karena belakangan ini kabar yang sedang hangat diperbincangkan di Kota Cirebon itu tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 96 M yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang pelaksanaannya tidak optimal, sehingga pada diskusi ini seluruh elemen, baik dari masyarakat umum, mahasiswa, akademisi dan praktisi bisa berkumpul satu meja untuk berdiskusi agar kedepannya pembangunan di Kota Cirebon menjadi lebih baik," ungkapnya saat ditemui setaranews.com disela-sela acara berlangsung, Senin (13/03).
Di sisi lain, Pimpinan Umum LPM Setara, Haerul Anwar berharap dalam acara tersebut. "Masyarakat berhak tahu proses dan sejauh mana progres pembangunan di Kota Cirebon, dan melalui diskusi ini diharapkan bagi kita semua sebagai bagian dari masyarakat masyarakat Kota Cirebon untuk sadar akan kewajiban kita untuk mengontrol dan memperhatikan keadaan di Kota Cirebon, termasuk mengawal pembangunan di Kota Cirebon," ujarnya, Senin (13/03).
Acara diskusi publik dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai dan dihadiri oleh kisaran 160 peserta.
Kamis, 09 Maret 2017
LPM Setara Gaet Pemerintah Cirebon dalam Diskusi Publik
Cirebon, Setaranews.com – Guna menuju ke arah Kota Cirebon Metropolitan Raya, pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan yang digadang-gadang akan terealisasi pada tahun 2025. Tetapi dibalik pembangunan yang sedang gencar-gencarnya tersebut, terjadi beberapa indikasi kebobrokan di dalamnya.
Menyikapi hal demikian, Lembaga Pers Mahasiswa Semua Tentang Rakyat (LPM Setara) Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon berinisiatif mengadakan Diskusi Publik terkait pembangunan Kota Cirebon. Sebagai organisasi mahasiswa (ormawa) yang bergelut di bidang Jurnalistik, LPM Setara memang kerap menyoroti isu-isu lokal maupun nasional yang sedang berkembang.
Berbagai pihak sudah diundang dan akan menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut. Dimulai dari Walikota Cirebon, Komisi B DPRD Kota Cirebon, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU-PR), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon.
Muhammad Syahru selaku Ketua Pelaksana (Ketuplak) berharap dengan adanya Diskusi Publik ini untuk menjembatani sejumlah pihak terkait untuk berdialog dan berdiskusi bersama mahasiswa dan masyarakat agar menghasilkan solusi-solusi terbaik bagi Kota Cirebon.
“Kami sendiri sudah memberikan ruang agar mahasiswa dan masyarakat sendiri bisa berdialog dan berdiskusi langsung dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembangunan di Kota Cirebon. Diharapkan sih akan ada solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk pembangunan Kota Cirebon ini.” Tutur mahasiswa Fakultas Pertanian Unswagati tersebut, Kamis (9/3).
Menyikapi hal demikian, Lembaga Pers Mahasiswa Semua Tentang Rakyat (LPM Setara) Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon berinisiatif mengadakan Diskusi Publik terkait pembangunan Kota Cirebon. Sebagai organisasi mahasiswa (ormawa) yang bergelut di bidang Jurnalistik, LPM Setara memang kerap menyoroti isu-isu lokal maupun nasional yang sedang berkembang.
Berbagai pihak sudah diundang dan akan menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut. Dimulai dari Walikota Cirebon, Komisi B DPRD Kota Cirebon, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU-PR), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon.
Muhammad Syahru selaku Ketua Pelaksana (Ketuplak) berharap dengan adanya Diskusi Publik ini untuk menjembatani sejumlah pihak terkait untuk berdialog dan berdiskusi bersama mahasiswa dan masyarakat agar menghasilkan solusi-solusi terbaik bagi Kota Cirebon.
“Kami sendiri sudah memberikan ruang agar mahasiswa dan masyarakat sendiri bisa berdialog dan berdiskusi langsung dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembangunan di Kota Cirebon. Diharapkan sih akan ada solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk pembangunan Kota Cirebon ini.” Tutur mahasiswa Fakultas Pertanian Unswagati tersebut, Kamis (9/3).
Langganan:
Postingan (Atom)