Cirebon, setaranews.com – Adanya dugaan korupsi dalam polemik megaproyek DAK 96 untuk infrastruktur publik kembali membombardir nurani masyarakat Kota Cirebon. Terendusnya jejak perbuatan melawan hukum yang diindikasi merugikan keuangan negara kembali mencuat lantaran penyimpangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil akhir proyek tersebut. Fakta ini, menurut Aliansi Mahasiswa Cirebon mempertegas citra buruk Kota Cirebon sebagai sarang yang aman bagi para penjahat kemanusiaan yang tidak lain adalah para koruptor.
Sindirian yang begitu mengenaskan memang sudah sering terdengar oleh publik di Kota Cirebon itu sendiri. Seperti yang diungkapkan Jubir AMC Mumu Sobar Muklis, cibiran tersebut dinilainya bukan merupakan fakta yang di ada – ada melainkan memang sudah menjadi rahasia umum.
“Sindiran tersebut saya rasa tidak berlebihan. Karena memang beberapa kasus korupsi yang sering mencuat dan berkembang di Kota Cirebon tidak pernah mendapatkan kejelasan hukumnya. Sebut saja mulai dari kasus gratifikasi Mobil Dinas Musyawarah Pimpinan Daerah (Mobdin Muspida), Pungutan Liar (Pungli) dan suap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penyalah gunaan wewenang di PDAM, korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sekarang soal DAK 96 Miliar. semua penanganannya mandek, entah nyangkut dimana,” pungkasnya kepada setaranews, saat dihubungi via seluler Sabtu (29/04).
Gelar sebagai Kota terkorup di Indonesia yang memang pernah di nobatkan kepada Kota Cirebon kembali menjadi perbincangan. Kata dia, mampertnya saluran demokrasi dan penegakan hukum di Kota Cirebon inilah yang memperkuat citra negatif tersebut.
“Jika poin – poin pemerintahan yang baik dilakukan, dan sistem pemerintahan yang memang demokratis sesuai dengan pilar – pilarnya bisa dilaksanakan serta ditopang oleh politik nilai yang berlandaskan pada etika, moral, tanggungjawab, kemanusiaan, keadilan. Korupsi tidak akan pernah terjadi,”
Lanjut mumu, realitas memang kerap berbenturan. Menjadi tempat paling aman, nyaman dan damai bagi para penjahat kemanusiaan, dikarenakan memang para elit politik dan juga elit penegak hukum saling bahu membahu dalam keburukan, bukan dalam kebaikan.
“Wajar saja jika kemudian penegak hukumnya mandul, bahkan seolah melindungi. Sehingga para koruptor bisa leluasa berlalu lalang membajak uang rakyat sana sini,” tukasnya.
Sementara itu, dilain pihak Kepala Kejari Kota Cirebon Arifin Hamid SH, MH, mengatakan, bahwa pihaknya sedang mengupayakan proses hukum dengan mendalami alat bukti. Ia mengklaim bahwa Kejari berada di pihak masyarakat, dengan begitu Ia mengaku akan terus berkomitmen untuk kasus yang satu ini.
" Kami berada dipihak mahasiswa dan rakyat. Saat ini proses hukum sedang dijalankan, masih dalam tahap Sidik. Kami sedang mendalami alat bukti, jika publik memiliki alat bukti, maka bisa membantu proses dengan menyerahkannya kepada kami, " ucapnya saat menemui aksi dari Aliansi Mahasiswa Cirebon di depan Kantor Kejari, Jumat (28/04).
Sabtu, 29 April 2017
Jumat, 28 April 2017
Dianggap Mandul, AMC Desak Kejari Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi DAK 96 Miliar
Cirebon, Setaranews.com - Aliansi Mahasiswa Cirebon (AMC) kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon terkait kasus dugaan korupsi mega proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 Miliar, Jum'at (28/4). Massa aksi menuntut sekaligus mengajak pihak yudikatif untuk berkomitmen dalam pengawalan korupsi dan segera meningkatkan status hukum dugaan korupsi dalam kasus mega proyek DAK 96 M. Selain itu, massa aksi juga menuntut kepada Kejari untuk menyelesaikan kasus tersebut (Red: DAK 96 M) ke dalam ranah hukum serta mentrasparansikan proses hukumnya kepada rakyat, khususnya masyarakat Kota Cirebon.
Juru Bicara (Jubir) aksi, Arif Nur Noviyanto, menganggap kejari sudah mandul dalam penanganan korupsi di kota Cirebon, terbukti dengan lambatnya langkah kejari dalam mengusut kasus dugaan korupsi mega proyek DAK 96 M. “Beberapa kasus korupsi yang dikawal oleh mahasiswa diantaranya kasus PDAM, Mobil dinas, PPDB, Tanah Cipto dan kasus yang sedang hangat saat ini yaitu proyek DAK 96 M tidak ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kejari, maka dirasa wajar saja kalau kota Cirebon pernah mendapat sebutan kota terkorup karena memang pihak penegak hukum dalam hal ini kejari mandul dalam penegakkan hukum di kota Cirebon” ungkapnya saat ber-orasi di depan Kantor Kejari, Jum'at (28/4).
Lebih lanjut, Arif mengungkapkan selain mandulnya supremasi hukum, Dia juga beranggapan bahwasanya Kejari tidak serius dalam pengawalan kasus mega proyek DAK 96 M yang sudah jelas adanya indikasi yang merugikan keuanga negara. "Dapat kita lihat dengan kasat mata saja terkait penyimpangan kasus ini, dari mulai trotoarisasi, betonisasi, dan jembatan yang tidak sesuai spesifikasi saja sudah jelas sekali bahwa adannya penyimpangan dalam kasus mega proyek DAK 96 M," tambahnya.
Disisi lain, Arifin Hamid selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) menyatakan komitmennya dalam pengawalan kasus korupsi dan terkait penangananya masih dalam proses penyidikan. "Kejari sedang melakukan penyidikan karena kami juga punya strategi tersendiri untuk menangani kasus ini, dan saya berjanji akan tuntaskan kasus ini dengan normative". pungkasnya, saat menemui massa aksi. (M.syahru)
Juru Bicara (Jubir) aksi, Arif Nur Noviyanto, menganggap kejari sudah mandul dalam penanganan korupsi di kota Cirebon, terbukti dengan lambatnya langkah kejari dalam mengusut kasus dugaan korupsi mega proyek DAK 96 M. “Beberapa kasus korupsi yang dikawal oleh mahasiswa diantaranya kasus PDAM, Mobil dinas, PPDB, Tanah Cipto dan kasus yang sedang hangat saat ini yaitu proyek DAK 96 M tidak ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kejari, maka dirasa wajar saja kalau kota Cirebon pernah mendapat sebutan kota terkorup karena memang pihak penegak hukum dalam hal ini kejari mandul dalam penegakkan hukum di kota Cirebon” ungkapnya saat ber-orasi di depan Kantor Kejari, Jum'at (28/4).
Lebih lanjut, Arif mengungkapkan selain mandulnya supremasi hukum, Dia juga beranggapan bahwasanya Kejari tidak serius dalam pengawalan kasus mega proyek DAK 96 M yang sudah jelas adanya indikasi yang merugikan keuanga negara. "Dapat kita lihat dengan kasat mata saja terkait penyimpangan kasus ini, dari mulai trotoarisasi, betonisasi, dan jembatan yang tidak sesuai spesifikasi saja sudah jelas sekali bahwa adannya penyimpangan dalam kasus mega proyek DAK 96 M," tambahnya.
Disisi lain, Arifin Hamid selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) menyatakan komitmennya dalam pengawalan kasus korupsi dan terkait penangananya masih dalam proses penyidikan. "Kejari sedang melakukan penyidikan karena kami juga punya strategi tersendiri untuk menangani kasus ini, dan saya berjanji akan tuntaskan kasus ini dengan normative". pungkasnya, saat menemui massa aksi. (M.syahru)
Ulama Muslim Perempuan Indonesia Keluarkan Fatwa Langka
Cirebon, Setaranews.com – Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mendeklarasikan serangkaian fatwa pada Kamis (27/4/2017), termasuk pembahasan tentang pernikahan dibawah umur. Ini merupakan contoh langka, dimana mereka mengambil peran agama terkemuka di negara yang mayoritas Muslim.
Fatwa tersebut merupakan fatwa yang tidak memiliki kekuatan hukum tapi berpengaruh. Dikeluarkan pada akhir kongres yang berlangsung selama tiga hari.
Pertemuan ini berlangsung di Pesantren Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini menjadi pertemuan besar pertama dari Ulama Perempuan Indonesia yang diikuti oleh ratusan partisipan. Dihadiri juga oleh ulama-ulama dari Pakistan, India dan Saudi Arabia.
Mereka mengeluarkan serangkaian fatwa di akhir pertemuan, yang paling mengundang banyak perhatian ialah tentang pernikahan dibawah umur. KUPI mendesak agar pemerintah menambahkan usia legal minimal menikah untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.
Permasalahan ini menyebar di Indonesia, dengan perbandingan satu dari empat perempuan Indonesia menikah dibawah usia 18 tahun.
Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin yang menghadiri pertemuan akan memeriksa proposal tersebut, “Saya akan membawa rekomendasi ini ke pemerintah,” ujarnya dikutip dari channelnewsasia.com
Dia juga berharap pada saat pertemuan. “Kongres ini berhasil memperjuangkan keadilan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki,” harapnya.
Diantara fatwa yang dikeluarkan, salah satunya ialah memperjuangkan wanita yang dilecehkan secara seksual, dan melawan kerusakan lingkungan di negara yang setiap tahun terjadi kebakaran besar yang dilakukan secara ilegal dan menghancurkan sebagian besar hutan hujan.
Fatwa memang dikeluarkan secara teratur di Indonesia, tapi dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didominasi oleh laki-laki.
Sementara Dewan Ulama mengeluarkan keputusan tentang perlindungan lingkungan, ini cenderung berfokus pada topik keagamaan, seperti dekrit melawan penghujatan. Ini jarang menangani masalah yang mempengaruhi wanita.
Fatwa tersebut merupakan fatwa yang tidak memiliki kekuatan hukum tapi berpengaruh. Dikeluarkan pada akhir kongres yang berlangsung selama tiga hari.
Pertemuan ini berlangsung di Pesantren Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini menjadi pertemuan besar pertama dari Ulama Perempuan Indonesia yang diikuti oleh ratusan partisipan. Dihadiri juga oleh ulama-ulama dari Pakistan, India dan Saudi Arabia.
Mereka mengeluarkan serangkaian fatwa di akhir pertemuan, yang paling mengundang banyak perhatian ialah tentang pernikahan dibawah umur. KUPI mendesak agar pemerintah menambahkan usia legal minimal menikah untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.
Permasalahan ini menyebar di Indonesia, dengan perbandingan satu dari empat perempuan Indonesia menikah dibawah usia 18 tahun.
Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin yang menghadiri pertemuan akan memeriksa proposal tersebut, “Saya akan membawa rekomendasi ini ke pemerintah,” ujarnya dikutip dari channelnewsasia.com
Dia juga berharap pada saat pertemuan. “Kongres ini berhasil memperjuangkan keadilan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki,” harapnya.
Diantara fatwa yang dikeluarkan, salah satunya ialah memperjuangkan wanita yang dilecehkan secara seksual, dan melawan kerusakan lingkungan di negara yang setiap tahun terjadi kebakaran besar yang dilakukan secara ilegal dan menghancurkan sebagian besar hutan hujan.
Fatwa memang dikeluarkan secara teratur di Indonesia, tapi dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didominasi oleh laki-laki.
Sementara Dewan Ulama mengeluarkan keputusan tentang perlindungan lingkungan, ini cenderung berfokus pada topik keagamaan, seperti dekrit melawan penghujatan. Ini jarang menangani masalah yang mempengaruhi wanita.
Senin, 24 April 2017
Merawat Mangrove, Ajang Mengedukasi Masyarakat Pentingnya Merawat Pesisir Pantai Cirebon
Cirebon, Setaranews.com – Sejumlah pelajar, mahasiswa, warga, pegiat Komunitas Lingkungan serta Mapala Ciayumajakuning masih antusias menyambut Hari Bumi meski sudah lewat pada 22 April lalu.
Tapi, acara yang diselenggarakan oleh Sanggar Lingkungan Hidup yang bertemakan “Merawat Mangrove” pada Minggu 23 April 2017 di Pesisir Desa Jadimulaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon ini mendapat antusias dari berbagai kalangan dan usia. Peserta yang hadir mencapai 200 orang.
Acara yang berlangsung dari pagi hingga siang hari ini berhasil menanam 1000 pohon mangrove. Meski cuaca cukup panas dan medan yang berlumpur, tidak serta merta membuat semangat pengunjung menurun. “Sebenarnya, karena saya anggota baru di mapala (mahasiswa pecinta alam) jadi seneng banget bisa ikut penanaman ini, salah satu ajang silaturahmi juga dengan yang lainnya,” ujar Serliyawati dari Mapala Karmapala Bobos Cirebon pada Setaranews.com saat ditemui seusai acara, Minggu (23/4).
Meski telah rutin dilakukan proses rehabilitasi mangrove di kawasan Pantai Jadimulaya oleh beberapa kalangan saja, tapi kali ini massa yang berniat untuk ikut andil dalam pelestarian lingkungan khususnya di Pantai Jadimulya mulai banyak direspon.
”Semakin banyak kita memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya merawat pesisir pantai di Cirebon semakin kita berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan secara nyata,” Ucap Cecep Supriatna selaku Ketua Pelaksana.
Baca Juga: Perjal Menyambut Fajar dan Sanggar Lingkungan Hidup Gelar Acara Reruat Bumi
Tapi, acara yang diselenggarakan oleh Sanggar Lingkungan Hidup yang bertemakan “Merawat Mangrove” pada Minggu 23 April 2017 di Pesisir Desa Jadimulaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon ini mendapat antusias dari berbagai kalangan dan usia. Peserta yang hadir mencapai 200 orang.
Acara yang berlangsung dari pagi hingga siang hari ini berhasil menanam 1000 pohon mangrove. Meski cuaca cukup panas dan medan yang berlumpur, tidak serta merta membuat semangat pengunjung menurun. “Sebenarnya, karena saya anggota baru di mapala (mahasiswa pecinta alam) jadi seneng banget bisa ikut penanaman ini, salah satu ajang silaturahmi juga dengan yang lainnya,” ujar Serliyawati dari Mapala Karmapala Bobos Cirebon pada Setaranews.com saat ditemui seusai acara, Minggu (23/4).
Meski telah rutin dilakukan proses rehabilitasi mangrove di kawasan Pantai Jadimulaya oleh beberapa kalangan saja, tapi kali ini massa yang berniat untuk ikut andil dalam pelestarian lingkungan khususnya di Pantai Jadimulya mulai banyak direspon.
”Semakin banyak kita memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya merawat pesisir pantai di Cirebon semakin kita berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan secara nyata,” Ucap Cecep Supriatna selaku Ketua Pelaksana.
Baca Juga: Perjal Menyambut Fajar dan Sanggar Lingkungan Hidup Gelar Acara Reruat Bumi
Perjal Menyambut Fajar dan Sanggar Lingkungan Hidup Gelar Acara Reruat Bumi
Cirebon, Setaranews.com – Perpustakaan Jalanan (Perjal) Menyambut Fajar menggelar acara dengan tajuk “Reruat Bumi (Bumi, Manusia, Buku)” dalam rangka memperingati Hari Bumi setiap tanggal 22 April serta Hari Buku setiap tanggal 23 April.
Perjal Menyambut Fajar bekerja sama dengan Sanggar Lingkungan Hidup untuk memperingati esensi dari Hari Bumi yang telah memberikan kehidupan bagi manusia.
Bertempat di Alun-Alun Palimanan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 April 2017 tersebut dimeriahkan dengan kegiatan pembacaan puisi, tari tradisional, musik tradisional, seni pencak silat, kosidah, perpustakaan keliling dan masih banyak lagi.
Selain itu, acara tersebut mendapat antusias dari warga setempat serta penonton dari berbagai kalangan yakni pelajar sekolah, mapala (mahasiswa pecinta alam), mahasiswa dan masyarakat umum. Bahkan untuk penampilan, penonton dapat ikut berpartisipasi dalam mengisi acara.
Acara yang semula diselenggarakan dengan swadaya oleh anggota Sanggar Lingkungan Hidup ini ternyata mendapat dukungan dari beberapa sponsor yang mendukung acara tersebut. Bahkan ada warga setempat yang merasa simpati dan memberikan makan secara cuma-cuma bagi panitia ataupun para penonton.
“Acara ini dibuat supaya orang-orang dapat memberkati rahmat bumi yang telah diberikan untuk manusia untuk lebih menjaga lingkungan dan tetap mencintai budaya. Setelah ini akan dilanjut dengan acara Merawat Mangrove di Pantai Jadimulaya Gunung Jati,” ucap Cecep Supriatna selaku Ketua Pelaksana pada Setaranews.com di sela-sela acara, Sabtu (22/4).
Esoknya, acara akan dilanjut dengan penanaman Mangrove di Pesisir Desa Jadimulya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.
Perjal Menyambut Fajar bekerja sama dengan Sanggar Lingkungan Hidup untuk memperingati esensi dari Hari Bumi yang telah memberikan kehidupan bagi manusia.
Bertempat di Alun-Alun Palimanan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 April 2017 tersebut dimeriahkan dengan kegiatan pembacaan puisi, tari tradisional, musik tradisional, seni pencak silat, kosidah, perpustakaan keliling dan masih banyak lagi.
Selain itu, acara tersebut mendapat antusias dari warga setempat serta penonton dari berbagai kalangan yakni pelajar sekolah, mapala (mahasiswa pecinta alam), mahasiswa dan masyarakat umum. Bahkan untuk penampilan, penonton dapat ikut berpartisipasi dalam mengisi acara.
Acara yang semula diselenggarakan dengan swadaya oleh anggota Sanggar Lingkungan Hidup ini ternyata mendapat dukungan dari beberapa sponsor yang mendukung acara tersebut. Bahkan ada warga setempat yang merasa simpati dan memberikan makan secara cuma-cuma bagi panitia ataupun para penonton.
“Acara ini dibuat supaya orang-orang dapat memberkati rahmat bumi yang telah diberikan untuk manusia untuk lebih menjaga lingkungan dan tetap mencintai budaya. Setelah ini akan dilanjut dengan acara Merawat Mangrove di Pantai Jadimulaya Gunung Jati,” ucap Cecep Supriatna selaku Ketua Pelaksana pada Setaranews.com di sela-sela acara, Sabtu (22/4).
Esoknya, acara akan dilanjut dengan penanaman Mangrove di Pesisir Desa Jadimulya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.
Sabtu, 22 April 2017
BEM Unswagati Hadirkan Guru Besar UI dalam Seminar Rangkaian Kegiatan Rakernas
Unswagati, Setaranews.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Unswagati (BEM U) yang menjadi tuan rumah Rapat Kerjasama Nasional (Rakernas) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), menggelar seminar “Nasionalisme Ekonomi dan Ekonomi Rakyat” sebagai rangkaian kegiatan dari Rakernas kesepuluh.
Acara yang diselenggarakan pada Jumat 21 April 2017 di Convention Hall, Hotel Zamrud, menghadirkan Prof. Dr. Sri Edi Swasono yang merupakan Guru Besar Ekonomi di Universitas Indonesia (UI) sebagai pembicara. Dalam seminar tersebut, Edi Swasono menjelaskan dalam membangun ekonomi rakyat, pemerintah tentunya harus memahami kedaulatan rakyat.
Ekonomi kerakyatan yang mendasar pada nilai kerakyatan, tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 ayat (2) yakni tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 33 dan pasal 34 serta sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tema yang diusung oleh BEM U dalam seminar kali ini masih berkaitan dengan pokok bahasan Musyawarah Nasional (Munas) BEM SI di Samarinda pada Januari 2017 silam.
“Ada pokok pembahasan, ketika di Samarinda, kebetulan fokus tentang ekonomi yang diselipi dengan pembahasan terkait BUMN. Jadi, kita ambil tema seminar secara global tentang ekonomi.” Ujar Iqbal Anand selaku Ketua Pelaksana saat ditemui oleh Setaranews.com seusai acara, Jumat (21/4).
Pada pukul 08.00 WIB, kegiatan dimulai dengan pembukaan dari Rektor Unswagati Prof. Dr. H. Rochanda Wiradinata MP lalu diskusi publik “Prospek dan Masa Depan Industri Strategis Nasional” dengan menghadirkan Rizkan Chandra, Deputi BUMN, dan Dr. H. Herman Kaheron sebagai pembicara. Dan pada pukul 13.00 WIB, seminar dimulai yang dihadiri oleh sekitar 240 peserta dari kalangan mahasiswa dan umum.
Rangkaian kegiatan Rakernas kesepuluh inipun masih akan terus berlanjut hingga 23 April mendatang.
Acara yang diselenggarakan pada Jumat 21 April 2017 di Convention Hall, Hotel Zamrud, menghadirkan Prof. Dr. Sri Edi Swasono yang merupakan Guru Besar Ekonomi di Universitas Indonesia (UI) sebagai pembicara. Dalam seminar tersebut, Edi Swasono menjelaskan dalam membangun ekonomi rakyat, pemerintah tentunya harus memahami kedaulatan rakyat.
Ekonomi kerakyatan yang mendasar pada nilai kerakyatan, tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 ayat (2) yakni tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 33 dan pasal 34 serta sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tema yang diusung oleh BEM U dalam seminar kali ini masih berkaitan dengan pokok bahasan Musyawarah Nasional (Munas) BEM SI di Samarinda pada Januari 2017 silam.
“Ada pokok pembahasan, ketika di Samarinda, kebetulan fokus tentang ekonomi yang diselipi dengan pembahasan terkait BUMN. Jadi, kita ambil tema seminar secara global tentang ekonomi.” Ujar Iqbal Anand selaku Ketua Pelaksana saat ditemui oleh Setaranews.com seusai acara, Jumat (21/4).
Pada pukul 08.00 WIB, kegiatan dimulai dengan pembukaan dari Rektor Unswagati Prof. Dr. H. Rochanda Wiradinata MP lalu diskusi publik “Prospek dan Masa Depan Industri Strategis Nasional” dengan menghadirkan Rizkan Chandra, Deputi BUMN, dan Dr. H. Herman Kaheron sebagai pembicara. Dan pada pukul 13.00 WIB, seminar dimulai yang dihadiri oleh sekitar 240 peserta dari kalangan mahasiswa dan umum.
Rangkaian kegiatan Rakernas kesepuluh inipun masih akan terus berlanjut hingga 23 April mendatang.
Kamis, 20 April 2017
DPUPR Siap Lakukan Transparansi Polemik DAK
Cirebon, Setaranews.com - Aliansi Mahasiswa Cirebon (AMC) kembali gelar aksi, kali ini untuk menagih janji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( DPUPR ) terkait ketidaksesuaian pembangunan fasilitas publik yang bersumber dari DAK 96 Miliar. Aksi dimulai dari Kampus Utama Universitas Swadaya Gunung jati ( Unswagati ) menuju kantor DPUPR, pada Kamis (20/4).
AMC membuat MoU (Memorendum of Understanding ) untuk tahu sejauh mana keseriusan DPUPR menanggapi kasus DAK 96 M. Selain itu juga AMC tekan DPUPR untuk transparansi melalui media elektronik maupun diskusi publik terkait proses hukum kasus mega kota Cirebon tersebut. Saat ditanya untuk melakukan transparansi terkait proses hukum polemik DAK 96 Miliar, Yudi Wahono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Sekretaris DPUPR dengan tegas menyatakan kesiapannya,
“kalo hanya untuk kesepakatan sih okelah, tapi untuk tandatangan MoU kami kan instansi, kami punya partai integritas yang harus ditandatangani sesuai dengan perpres,kalau pernyataan lisan sih kan saya sudah ngomong kalau tertulis sih tidak bisa kan ada atasan-atasan saya di dalam instansi” ujarnya kepada massa aksi.
DPUPR pun tegaskan tidak akan membayar kontraktor karena masa addendum yang sudah habis sedangkan kualitasnnya tidak sesuai spesifikasi. Namun, AMC tidak mempermasalahkan terkait pembayaran tetapi mempertanyakan Polemik DAK 96 Miliar yang tidak sesuai spesifikasi. “ya berarti itu kontraktornya yang salah,sudah dikontrol tapi kalo memang masih gitu ya berarti kemampuannya sampai disitu nantinya saya tidak akan bayar.” Tambahnya. (Felis)
AMC membuat MoU (Memorendum of Understanding ) untuk tahu sejauh mana keseriusan DPUPR menanggapi kasus DAK 96 M. Selain itu juga AMC tekan DPUPR untuk transparansi melalui media elektronik maupun diskusi publik terkait proses hukum kasus mega kota Cirebon tersebut. Saat ditanya untuk melakukan transparansi terkait proses hukum polemik DAK 96 Miliar, Yudi Wahono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Sekretaris DPUPR dengan tegas menyatakan kesiapannya,
“kalo hanya untuk kesepakatan sih okelah, tapi untuk tandatangan MoU kami kan instansi, kami punya partai integritas yang harus ditandatangani sesuai dengan perpres,kalau pernyataan lisan sih kan saya sudah ngomong kalau tertulis sih tidak bisa kan ada atasan-atasan saya di dalam instansi” ujarnya kepada massa aksi.
DPUPR pun tegaskan tidak akan membayar kontraktor karena masa addendum yang sudah habis sedangkan kualitasnnya tidak sesuai spesifikasi. Namun, AMC tidak mempermasalahkan terkait pembayaran tetapi mempertanyakan Polemik DAK 96 Miliar yang tidak sesuai spesifikasi. “ya berarti itu kontraktornya yang salah,sudah dikontrol tapi kalo memang masih gitu ya berarti kemampuannya sampai disitu nantinya saya tidak akan bayar.” Tambahnya. (Felis)
Lomba Menulis Opini Gemilang Kreasi Setara
Syarat dan Ketentuan Lomba Menulis Opini dalam rangkaian kegiatan “Gemilang Kreasi Setara” untuk memeringati berdirinya LPM Setara ke tujuh tahun:
Syarat dan Ketentuan:
1. Peserta hanya diperbolehkan mengirim satu karya terbaiknya
2. Karya yang dikirimkan merupakan asli buatan peserta dan belum pernah dipublikasikan dimanapun
3. Isi opini tidak mengandung SARA, Pornografi dan Kekerasan
4. Dikirim ke email lpm.setara@gmail.com dengan subjek LombaOpini_Nama_Asal_Institusi/Sekolah/Universitas
5. Tulisan minimal 1000 kata lalu dikirim dalam bentuk Ms. Word dengan ketentuan Kertas A4, Margin Normal, Format Paragraf Justify, Font Times New Roman, Font Size 12 dan Space 1,5
6. Peserta melampirkan biodata diri (Nama Lengkap, TTL, Alamat, Institusi/Sekolah/Universitas, Email dan No. Hp yang bisa dihubungi)
7. Opini yang diikut sertakan menjadi hak milik panitia (tapi tetap menjadi hak cipta peserta) untuk dipublikasikan di www.setaranews.com
8. Mengikuti akun LPM Setara di berbagai media sosial:
• Facebook (SETARANEWS.com)
• Twitter (@lpm_setara)
• Instagram (@lpm.setara)
Tema Opini:
Pembangunan Kota Cirebon Saat Ini
Hadiah:
Juara 1 Uang tunai Rp 300.000 + Sertifikat + Aksesoris
Juara 2 Uang tunai Rp 250.000 + Sertifikat + Aksesoris
Batas Waktu:
Pendaftaran 20 April – 17 Mei 2017
Penjurian 18 Mei 2017
Pengumuman Pemenang 19 Mei 2017
Syarat dan Ketentuan:
1. Peserta hanya diperbolehkan mengirim satu karya terbaiknya
2. Karya yang dikirimkan merupakan asli buatan peserta dan belum pernah dipublikasikan dimanapun
3. Isi opini tidak mengandung SARA, Pornografi dan Kekerasan
4. Dikirim ke email lpm.setara@gmail.com dengan subjek LombaOpini_Nama_Asal_Institusi/Sekolah/Universitas
5. Tulisan minimal 1000 kata lalu dikirim dalam bentuk Ms. Word dengan ketentuan Kertas A4, Margin Normal, Format Paragraf Justify, Font Times New Roman, Font Size 12 dan Space 1,5
6. Peserta melampirkan biodata diri (Nama Lengkap, TTL, Alamat, Institusi/Sekolah/Universitas, Email dan No. Hp yang bisa dihubungi)
7. Opini yang diikut sertakan menjadi hak milik panitia (tapi tetap menjadi hak cipta peserta) untuk dipublikasikan di www.setaranews.com
8. Mengikuti akun LPM Setara di berbagai media sosial:
• Facebook (SETARANEWS.com)
• Twitter (@lpm_setara)
• Instagram (@lpm.setara)
Tema Opini:
Pembangunan Kota Cirebon Saat Ini
Hadiah:
Juara 1 Uang tunai Rp 300.000 + Sertifikat + Aksesoris
Juara 2 Uang tunai Rp 250.000 + Sertifikat + Aksesoris
Batas Waktu:
Pendaftaran 20 April – 17 Mei 2017
Penjurian 18 Mei 2017
Pengumuman Pemenang 19 Mei 2017
Lomba Fotografi Gemilang Kreasi Setara
Syarat dan Ketentuan Lomba Fotografi Jurnalistik dalam rangkaian kegiatan "Gemilang Kreasi Setara" untuk memeringati berdirinya LPM Setara ke tujuh tahun:
Syarat dan Ketentuan Peserta:
1. Mengikuti akun LPM Setara di berbagai media sosial:
• Facebook (SETARANEWS.com)
• Twitter (@lpm_setara)
• Instagram (@lpm.setara)
2. Unggah foto jurnalistik terbaikmu di instagram dengan tema yang telah ditentukan berikut dengan captionnya.
3. Menandai akun @lpm.setara dalam foto unggahannya dengan tagar #LPMSetara #GemilangKreasiSetara7 #FotografiSetara #SisiLainPembangunanKotaCirebon
4. Peserta wajib mengirimkan foto yang diikutsertakan dalam lomba, data diri pribadi beserta kontak yang dapat dihubungi, ke email LPM Setara (lpm.setara@gmail.com)
5. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu karyanya.
6. Pemenang akan dihubungi oleh panitia acara pada 19 Mei 2017
7. Foto pemenang akan menjadi hak milik LPM Setara
Tema Fotografi:
Sisi Lain Pembangunan Kota Cirebon
Ketentuan Penilaian:
Kesesuaian dengan tema lomba, teknik pengambilan gambar, nilai artistik dan jurnalistik, caption yang berkaitan dengan foto. Akan ada dua kategori pemenang, yaitu:
1. Berdasarkan penilaian juri
2. Berdasarkan jumlah likes terbanyak di foto yang diunggah di akun instagram peserta
Hadiah:
Pemenang lomba Uang tunai Rp 250.000 + Sertifikat + Aksesoris
Peraih likes terbanyak Uang tunai Rp 250.000 + Sertifikat + Aksesoris
Batas Waktu:
Pendaftaran 20 April – 17 Mei 2017
Penjurian 18 Mei 2017
Pengumuman Pemenang 19 Mei 2017
Syarat dan Ketentuan Peserta:
1. Mengikuti akun LPM Setara di berbagai media sosial:
• Facebook (SETARANEWS.com)
• Twitter (@lpm_setara)
• Instagram (@lpm.setara)
2. Unggah foto jurnalistik terbaikmu di instagram dengan tema yang telah ditentukan berikut dengan captionnya.
3. Menandai akun @lpm.setara dalam foto unggahannya dengan tagar #LPMSetara #GemilangKreasiSetara7 #FotografiSetara #SisiLainPembangunanKotaCirebon
4. Peserta wajib mengirimkan foto yang diikutsertakan dalam lomba, data diri pribadi beserta kontak yang dapat dihubungi, ke email LPM Setara (lpm.setara@gmail.com)
5. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu karyanya.
6. Pemenang akan dihubungi oleh panitia acara pada 19 Mei 2017
7. Foto pemenang akan menjadi hak milik LPM Setara
Tema Fotografi:
Sisi Lain Pembangunan Kota Cirebon
Ketentuan Penilaian:
Kesesuaian dengan tema lomba, teknik pengambilan gambar, nilai artistik dan jurnalistik, caption yang berkaitan dengan foto. Akan ada dua kategori pemenang, yaitu:
1. Berdasarkan penilaian juri
2. Berdasarkan jumlah likes terbanyak di foto yang diunggah di akun instagram peserta
Hadiah:
Pemenang lomba Uang tunai Rp 250.000 + Sertifikat + Aksesoris
Peraih likes terbanyak Uang tunai Rp 250.000 + Sertifikat + Aksesoris
Batas Waktu:
Pendaftaran 20 April – 17 Mei 2017
Penjurian 18 Mei 2017
Pengumuman Pemenang 19 Mei 2017
Rabu, 19 April 2017
Unswagati Tuan Rumah Rakernas BEM SI ke-10
Unswagati, Setaranews.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati (BEM Unswagati) Cirebon menjadi tuan rumah dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) yang akan diselenggarakan di Hotel Zamrud pada Kamis, 21 April-Senin, 22 April 2017.
Rakernas ke sepuluh ini diselenggarakan dengan mengusung tema "Optimalisasi Peran Pemuda dalam Membangun Bangsa" adapun pembahasan dalam Rakernas nanti ialah program-program kerja selama satu periode kedepan dalam kepengurusan yang baru.
"Kita akan bahas agenda kita selama satu tahun ke depan, apa yang menjadi fokus kita di BEM SI nanti kita akan omongin besok," ungkap Muhammad Iqbal Anan selaku Ketua Panitia Rakernas pada Setaranews.com, Selasa (18/4).
Selama dua hari, kegiatan tidak hanya diisi dengan rapat kerja melainkan ada beberapa acara lainnya. Pada tanggal 21 April 2017 ada diskusi publik dengan tema "Prospek dan Masa Depan Industri Strategis Nasional" dengan menghadirkan Rizkan Chandra, Deputi BUMN, dan Dr. H. Herman Kaheron sebagai pembicara.
Selain diskusi publik, pada hari yang sama pun diselenggarakan seminar nasional dengan tema "Nasional Ekonomi dan Ekonomi Rakyat" dengan Prof. Dr. Sri Edi Swasono sebagai pemateri.
"Kita gak cuma sekedar rapat doang, tapi kita dapat ilmunya. Maka dari itu kita coba mengundang pemateri yang luar biasa. Seminar dan diskusi ini untuk umum," ujar Iqbal.
Dikatakan Iqbal, BEM Unswagati sebagai tuan rumah Rakernas kesepuluh ini, bertujuan agar BEM SI dapat dikenal di kalangan Unswagati dan juga bisa memperkenalkan Unswagati dan Cirebon kepada anggota BEM SI yang hadir.
"Kita mengajukan mengadakan Rakernas di Unswagati, ini juga gebrakan awal dari BEM U dengan proker skala nasional. Kita Unswagati bisa berkontribusi di skala nasional ini langkah awalnya," kata mahasiswa Fakultas Kedokteran Unswagati tersebut.
Sementara, universitas yang akan hadir pada Rakernas ini ialah universitas di seleruh Indonesia yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI).
Rakernas ke sepuluh ini diselenggarakan dengan mengusung tema "Optimalisasi Peran Pemuda dalam Membangun Bangsa" adapun pembahasan dalam Rakernas nanti ialah program-program kerja selama satu periode kedepan dalam kepengurusan yang baru.
"Kita akan bahas agenda kita selama satu tahun ke depan, apa yang menjadi fokus kita di BEM SI nanti kita akan omongin besok," ungkap Muhammad Iqbal Anan selaku Ketua Panitia Rakernas pada Setaranews.com, Selasa (18/4).
Selama dua hari, kegiatan tidak hanya diisi dengan rapat kerja melainkan ada beberapa acara lainnya. Pada tanggal 21 April 2017 ada diskusi publik dengan tema "Prospek dan Masa Depan Industri Strategis Nasional" dengan menghadirkan Rizkan Chandra, Deputi BUMN, dan Dr. H. Herman Kaheron sebagai pembicara.
Selain diskusi publik, pada hari yang sama pun diselenggarakan seminar nasional dengan tema "Nasional Ekonomi dan Ekonomi Rakyat" dengan Prof. Dr. Sri Edi Swasono sebagai pemateri.
"Kita gak cuma sekedar rapat doang, tapi kita dapat ilmunya. Maka dari itu kita coba mengundang pemateri yang luar biasa. Seminar dan diskusi ini untuk umum," ujar Iqbal.
Dikatakan Iqbal, BEM Unswagati sebagai tuan rumah Rakernas kesepuluh ini, bertujuan agar BEM SI dapat dikenal di kalangan Unswagati dan juga bisa memperkenalkan Unswagati dan Cirebon kepada anggota BEM SI yang hadir.
"Kita mengajukan mengadakan Rakernas di Unswagati, ini juga gebrakan awal dari BEM U dengan proker skala nasional. Kita Unswagati bisa berkontribusi di skala nasional ini langkah awalnya," kata mahasiswa Fakultas Kedokteran Unswagati tersebut.
Sementara, universitas yang akan hadir pada Rakernas ini ialah universitas di seleruh Indonesia yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI).
Selasa, 18 April 2017
PPK Akui DAK 96 M Tidak Sesuai Spek, PPHP Diminta Jangan Macam-Macam
Cirebon, setaranews.com – Pembangunan Infrastruktur Publik Daerah yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 M menjadi sorotan publik dan penegak hukum di Kota Cirebon. Pasalnya, tidak sedikit pelaksanaan pengerjaan berjalan asal-asalan dan juga tidak memenuhi standar kualifikasi dan spesifikasi yang sesuai dengan Undang-Undang Jasa Kontruksi. Adanya fakta tersebut, diakui oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Hal itu disebutkan oleh Yudi Wahono yang juga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek DAK 96 M. Menurut Dia, pengerjaan yang tidak sesuai spek paling banyak pada pembangunan trotoarisi, drainase dan jembatan.
“Misalnya seperti pembangunan trotoarisasi Batu Sikatnya tidak sesuai spesifikasi,” ujarnya kepada setaranews.com saat ditemui diruangannya, Selasa (18/01).
Namun ketika ditanya letak pasti titik-titik mana saja yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi, Yudi menyebutkan ada tiga titik lokasi trotroar yang tidak sesuai spek yaitu di Jl. Cipto, Jl. Siliwangi dan Jl. Kartini. Ia juga mengklaim pembangunan jalan, aspal serta betonisasi sudah sesuai spek.
“Memang yang tidak sesuai itu ada dibeberapa titik diantaranya di cipto, siliwangi dan kartini. Bisa kita lihat di depan rumah makan sederhana itu udah mulai rusak. Yang jelas untuk betonisisasi, jalan dan aspal udah sesuai spek dan ada uji labnya,” katanya.
Dilain pihak, Jubir dari Aliansi Mahasiswa Cirebon, Arif mengungkapkan bahwa dalam laporan Konsultan Pengawas jelas sekali disebutkan dimana saja dan apa saja yang tidak sesuai spek.
“Trotoar soal batu sikat, campuran adukan, Aspal ketebalan, jenis aspal, sedangkan betonisasi dilihat dari pembesian dan lain-lain. Rakyat tidak bodoh, janganlah melakukan pembohongan publik,” pungkasnya kepada setaranews.com.
Ia pun menegaskan kepada DPUPR selaku dinas teknis yang melaksanakan proyek tersebut untuk berhati-hati, karena sedang disoroti oleh masyarakat dan juga para penegak hukum mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, BPK dan juga KPK.
“Jangan macam-macam, apalagi ketika PPHP menerima hasil pekerjaan proyek tersebut. Siap-siap untuk masuk jeruji besi. Ketika ada aturan yang ditabrak, maka mulai dari PPHP, PPK, PA yang semuanya ada di DPUPR menjadi tumbal paling awal oleh penegakan hukum. Kita lihat saja, rakyat berhat mengintervensi itu,” tandasnya.
Hal itu disebutkan oleh Yudi Wahono yang juga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek DAK 96 M. Menurut Dia, pengerjaan yang tidak sesuai spek paling banyak pada pembangunan trotoarisi, drainase dan jembatan.
“Misalnya seperti pembangunan trotoarisasi Batu Sikatnya tidak sesuai spesifikasi,” ujarnya kepada setaranews.com saat ditemui diruangannya, Selasa (18/01).
Namun ketika ditanya letak pasti titik-titik mana saja yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi, Yudi menyebutkan ada tiga titik lokasi trotroar yang tidak sesuai spek yaitu di Jl. Cipto, Jl. Siliwangi dan Jl. Kartini. Ia juga mengklaim pembangunan jalan, aspal serta betonisasi sudah sesuai spek.
“Memang yang tidak sesuai itu ada dibeberapa titik diantaranya di cipto, siliwangi dan kartini. Bisa kita lihat di depan rumah makan sederhana itu udah mulai rusak. Yang jelas untuk betonisisasi, jalan dan aspal udah sesuai spek dan ada uji labnya,” katanya.
Dilain pihak, Jubir dari Aliansi Mahasiswa Cirebon, Arif mengungkapkan bahwa dalam laporan Konsultan Pengawas jelas sekali disebutkan dimana saja dan apa saja yang tidak sesuai spek.
“Trotoar soal batu sikat, campuran adukan, Aspal ketebalan, jenis aspal, sedangkan betonisasi dilihat dari pembesian dan lain-lain. Rakyat tidak bodoh, janganlah melakukan pembohongan publik,” pungkasnya kepada setaranews.com.
Ia pun menegaskan kepada DPUPR selaku dinas teknis yang melaksanakan proyek tersebut untuk berhati-hati, karena sedang disoroti oleh masyarakat dan juga para penegak hukum mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, BPK dan juga KPK.
“Jangan macam-macam, apalagi ketika PPHP menerima hasil pekerjaan proyek tersebut. Siap-siap untuk masuk jeruji besi. Ketika ada aturan yang ditabrak, maka mulai dari PPHP, PPK, PA yang semuanya ada di DPUPR menjadi tumbal paling awal oleh penegakan hukum. Kita lihat saja, rakyat berhat mengintervensi itu,” tandasnya.
AMC: PPHP Itu Artinya Panitia Pemberi Hasil Palsu
Cirebon, setaranews.com – Terkait polemik dugaan Korupsi dalam mega proyek DAK 96 M yang memasuki tahapan penilaian hasil pengerjaan, menurut Aliansi Mahasiswa Cirebon, penilaian yang bakal dibuat dinas teknis diartirkan akan dibuat – buat (palsu). Maka dari itu, AMC mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi penilaian serta mengawal proses hukum yang sedang bergulir di Kejari Kota Cirebon.
Jubir AMC, Arif menjelaskan bahwa dalam pelaksananaan pengerjaan mega proyek DAK 96 M tersebut diindikasikan adanya laporan fiktif yang dibuat baik oleh Kontraktor maupun Dinas teknis dalam hal DPUPR.
“Kontraktor mengklaim sudah memenuhi progress 100 %, ini patut diduga adanya laporan fiktif, disini kerugian keuangan negara bisa dilihat. Membandingkan RAB, Gambar dan pelaksanaan dilapangan, gampng,” ujarnya kepada setaranews, Selasa (18/04).
Maka dari itu menurut dia, saat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dibentuk DPUPR yang betugas menilai atau meninjau kembali hasil pekerjaan harus juga diawasi. Pasalnya, sedari awal saja sudah diduga fiktif, hasil dari PPHP juga tidak menutup kemungkinan akan dibuat – buat pula.
“Laporannya saja diawal diduga fiktif, saat peninjauan hasil juga bisa jadi sama, palsu. Logika sederhananya seperti itu. Jadi PPHP itu singkatannya Panitia Pemberi Hasil Palsu kalau terjadi serah terima proyek, siap – siap saja. Karena bukan sesuai atau tidak, tapi kenapa bisa terjadi polemik? Ini yang jadi sorotan penegak hukum, penyimpangnnya kasat mata” pungkasnya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yudi Wahono yang juga sebagai sekretaris DPUPR mengklaim bahwa ada pekerjaan yang sesuai spesifikasi. Ia menuturkan hanya trotoarisasi dan jembatan yang tidak sesuai spek.
“Yang lainnya sudah sesua spesifikasi. PPHP jangan takut, ketika tidak sesuai spek ya jangan ditandatangan,” ucapnya saat ditemui diruangannya, Selasa (18/04)..
Jubir AMC, Arif menjelaskan bahwa dalam pelaksananaan pengerjaan mega proyek DAK 96 M tersebut diindikasikan adanya laporan fiktif yang dibuat baik oleh Kontraktor maupun Dinas teknis dalam hal DPUPR.
“Kontraktor mengklaim sudah memenuhi progress 100 %, ini patut diduga adanya laporan fiktif, disini kerugian keuangan negara bisa dilihat. Membandingkan RAB, Gambar dan pelaksanaan dilapangan, gampng,” ujarnya kepada setaranews, Selasa (18/04).
Maka dari itu menurut dia, saat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dibentuk DPUPR yang betugas menilai atau meninjau kembali hasil pekerjaan harus juga diawasi. Pasalnya, sedari awal saja sudah diduga fiktif, hasil dari PPHP juga tidak menutup kemungkinan akan dibuat – buat pula.
“Laporannya saja diawal diduga fiktif, saat peninjauan hasil juga bisa jadi sama, palsu. Logika sederhananya seperti itu. Jadi PPHP itu singkatannya Panitia Pemberi Hasil Palsu kalau terjadi serah terima proyek, siap – siap saja. Karena bukan sesuai atau tidak, tapi kenapa bisa terjadi polemik? Ini yang jadi sorotan penegak hukum, penyimpangnnya kasat mata” pungkasnya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yudi Wahono yang juga sebagai sekretaris DPUPR mengklaim bahwa ada pekerjaan yang sesuai spesifikasi. Ia menuturkan hanya trotoarisasi dan jembatan yang tidak sesuai spek.
“Yang lainnya sudah sesua spesifikasi. PPHP jangan takut, ketika tidak sesuai spek ya jangan ditandatangan,” ucapnya saat ditemui diruangannya, Selasa (18/04)..
Senin, 17 April 2017
Forjakon: Penegakan Hukum Dugaan Korupsi DAK 96 M Mutlak Harus Dilakukan
Cirebon, SetaraNews.com – Forum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Cirebon kembali menggelar Demonstrasi terkait dugaan korupsi mega Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 M. Carut marutnya proyek tersebut, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Walikota dituding turut bertanggung jawab karena adanya oknum yang turut terlibat dalam pelaksanaannya.
Dalam berbagai orasinya, massa sangat menyayangkan sikap DPRD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan sebagai controlling atas pelaksanaan Pemerintahan, termasuk dalam Proyek DAK 96 M seolah – olah menutup mata dan telinga. Berbagai penyimpangan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan cenderung dibiarkan begitu saja tanpa sikap yang mencerminkan sebagai wakil rakyat.
“Hasil pekerjaan proyek DAK 96 M jauh dari kata layak, ditambah lagi pelaksanaan pengerjaan proyek itu di Sub Kontrak. Alias dikerjakan oleh tangan yang bukan sebagai pemenang tender,” ujar Iwan Malik, Juru Bicara aksi kepada Setaranews, Senin (17/04) di depan Kantor DPRD Kota Cirebon.
Mulanya massa berkumpul di sekitaran area British American Tobacco (BAT), kemudian langsung menuju DPRD untuk menemui pimpinan DPRD dengan tujuan mempertanyakan sikap DPRD, dan langkah apa yang akan dilakukan ketika sudah terjadi penyimpangan seperti yang sekarang menjadi sorotan publik di Kota Cirebon.
Sementara itu, Cepa Ardiansah, salah satu perwakilan massa aksi dari Dewan Perwakilan Cabang XTC Kota Cirebon menyatakan bahwa seharusnya tidak terjadi kasus carut marut jika sedari awal peranan DPRD, Walikota dan lembaga penegak hukum (Kejari dan Kepolisian) digunakan dengan baik sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
“Kalau dari awal segera dicegah jika dicurigai adanya potensi pelanggaran hukum, harusnya segera ambil sikap agar kondisi tidak menjadi lebih parah. Berbeda dengan fakta yang ada, tidak salah jika ada opini bahwa DPRD , Walikota dan lainnya melakukan kongsi jahat untuk memperkaya diri dan kelompoknya,” pungkaswnya.
Mahasiswa jurusan Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) tersebut mengatakan, jika pelaksanaan proyek DAK benar – benar mematuhi dan berjalan sesuai dengan peraturan serta mekanisme peraturan perundang – undangan, Ia sangat yakin polemik dugaan korupsi yang berimbas kepada hasil pengerjaan proyek tidak bakal terjadi.
“Kalau sudah begini sispa yang akan dirugikan? Pastinya rakyat yang sangat dirugikan, karena fasilitas infrastruktur Kota carut marut. Penegakan atas proses hukum mutlak harus dilaksanakan atas dugaan Korupsi mega Proyek DAK 96 M, dan beberapa Proyek lain seperti Gedung Setda ,” tandasnya.
Dalam berbagai orasinya, massa sangat menyayangkan sikap DPRD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan sebagai controlling atas pelaksanaan Pemerintahan, termasuk dalam Proyek DAK 96 M seolah – olah menutup mata dan telinga. Berbagai penyimpangan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan cenderung dibiarkan begitu saja tanpa sikap yang mencerminkan sebagai wakil rakyat.
“Hasil pekerjaan proyek DAK 96 M jauh dari kata layak, ditambah lagi pelaksanaan pengerjaan proyek itu di Sub Kontrak. Alias dikerjakan oleh tangan yang bukan sebagai pemenang tender,” ujar Iwan Malik, Juru Bicara aksi kepada Setaranews, Senin (17/04) di depan Kantor DPRD Kota Cirebon.
Mulanya massa berkumpul di sekitaran area British American Tobacco (BAT), kemudian langsung menuju DPRD untuk menemui pimpinan DPRD dengan tujuan mempertanyakan sikap DPRD, dan langkah apa yang akan dilakukan ketika sudah terjadi penyimpangan seperti yang sekarang menjadi sorotan publik di Kota Cirebon.
Sementara itu, Cepa Ardiansah, salah satu perwakilan massa aksi dari Dewan Perwakilan Cabang XTC Kota Cirebon menyatakan bahwa seharusnya tidak terjadi kasus carut marut jika sedari awal peranan DPRD, Walikota dan lembaga penegak hukum (Kejari dan Kepolisian) digunakan dengan baik sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
“Kalau dari awal segera dicegah jika dicurigai adanya potensi pelanggaran hukum, harusnya segera ambil sikap agar kondisi tidak menjadi lebih parah. Berbeda dengan fakta yang ada, tidak salah jika ada opini bahwa DPRD , Walikota dan lainnya melakukan kongsi jahat untuk memperkaya diri dan kelompoknya,” pungkaswnya.
Mahasiswa jurusan Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) tersebut mengatakan, jika pelaksanaan proyek DAK benar – benar mematuhi dan berjalan sesuai dengan peraturan serta mekanisme peraturan perundang – undangan, Ia sangat yakin polemik dugaan korupsi yang berimbas kepada hasil pengerjaan proyek tidak bakal terjadi.
“Kalau sudah begini sispa yang akan dirugikan? Pastinya rakyat yang sangat dirugikan, karena fasilitas infrastruktur Kota carut marut. Penegakan atas proses hukum mutlak harus dilaksanakan atas dugaan Korupsi mega Proyek DAK 96 M, dan beberapa Proyek lain seperti Gedung Setda ,” tandasnya.
Ini Dia Indikasi Permufakatan Jahat Atas Carut Marut Proyek DAK 96 M
Cirebon, Setaranews.com - Dugaan adanya Konspirasi atau permufakatan jahat terkait proses pelaksanaan pengerjaan Mega Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 M sehingga menyebabkan dugaan kerugian atas keuangan negara ini diungkapkan oleh Aliansi Forum Ormas saat menggelar Demonstrasi. Proses pelaksanaan pengerjaan Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 M untuk pembangunan infrastruktur publik seperti Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase.
Menurut Reno, saat berdialog dengan perwakilan dari DPRD, Ia mengatakan DPUPR mengakui sendiri bahwa beberapa titik pengerjaan proyek tersebut sudah menjadi ‘titipian’ walikota dan juga anggota DPRD.
“DPUPR saat kita temui mengakui dan membenarkan adanya praktik penyalahgunaan wewenang tersebut. Rakyat berhak untuk menggugat,” ucapnya, Kamis (17/04) di depan Kantor DPRD Kota Cirebon.
Sementara itu, Jafarudin, anggota DPRD fraksi Hanura yang menemui masa mengucapkan permintaan maaf karena DPRD belum melaksanakan aspirasi rakyat. Selain itu, DPRD sedang menggelar rapat Paripurna, sehingga pimpinan DPRD yang dituju tidak bisa menemui massa yang menggelar Demonstrasi.
“Kami mohon maaf, didalam sedang ada Rapat Paripurna. Aspirasi ini nanti akan kami sampaikan,” ujarnya.
Selain itu, Watid Syahriar, Ketua Komisi B yang menaungi soal DAK 96 M mengatakan bahwa Ia memang pernah mendengar adanya permainan mafia proyek di lembaga perwakilan rakyet tersebut. Selain itu, Ia pun mengklaim bahwa DPRD Kota Cirebon sudah melaksanakan Tupoksinya sesuai prosedur yang berlaku.
‘Saya memang pernah mendengar itu. Sedangkan untuk pelaksanaan peranan DPRD soal proyek DAK kami sudah melaksanakannya sesuai prosedur,” ujarnya.
Sementara itu, Iwan Malik yang merupakan Jubir dari Forum Ormas mengatakan bahwa polemik berbagai macam pelaksanaan proyek, termasuk soal DAK 96 M yang sedang panas harus dikawal, terutama tentang proses penegakan hukum.
“ Berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan proyek tersebut bisa dilihat secara kasat mata. Tidak ada alasan untuk tidak menegakan proses hukum, dan mereka yang terlibat didalamnya harus mau proaktif dalam proses hukumnya, “ tandasnya.
Minggu, 16 April 2017
Wisuda XLVII, Unswagati Pinjam Lahan Parkir
Unswagati, Setaranews.com – Wisuda XLVII (47) Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) yang digelar pada Sabtu 15 April 2017 terbagi dalam dua sesi pagi dan sore, menyisakan sedikit kendala disektor lahan parkir.
Pihak keamanan kampus sempat tidak dapat menampung tamu undangan wisudawan yang membawa kendaraan, khususnya kendaraan roda empat ke kampus dikarenakan banyaknya tamu undangan yang hadir.
Kurangnya lahan parkir, membuat pihak keamanan kampus harus bekerjasama dengan beberapa pihak untuk meminjam lahan parkir seperti lapangan bola Komando Distrik Militer (Kodim), Jalan Pemuda dan Karang Jalak.
Pihak keamanan kampus juga menjalin kerjasama dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), Polresta Cirebon, Polsek Utara Selatan, Kodim, Dinas Perhubungan serta security kampus kerahkan 33 personil untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Membludaknya tamu undangan ini, dikarenakan oleh para tamu undangan yang mendapat jadwal di sesi siang hari, datang pada waktu sesi pagi hari. "Karena acara wisuda kali ini dibagi menjadi 2 sesi, jadi para tamu yang harusnya hadir di sesi kedua karena mungkin rumahnya jauh atau beberapa alasan lain mereka malah datang di sesi pertama (pagi hari, red)," kata Rusnaedi Koordinator Security Unswagati, Sabtu (15/4).
Hingga akhir acara, tidak ada laporan kehilaangan kepada pihak keamanan di area kampus atau di luar kampus. Sedangkan untuk lalu lintas jalan terpantau oleh setaranews.com ramai lancar karena diberlakukannya sistem buka tutup jalan. (Felisa)
Berita lainnya: Wisuda Dilaksanakan Satu Hari, Ini Kata Rektor
Pihak keamanan kampus sempat tidak dapat menampung tamu undangan wisudawan yang membawa kendaraan, khususnya kendaraan roda empat ke kampus dikarenakan banyaknya tamu undangan yang hadir.
Kurangnya lahan parkir, membuat pihak keamanan kampus harus bekerjasama dengan beberapa pihak untuk meminjam lahan parkir seperti lapangan bola Komando Distrik Militer (Kodim), Jalan Pemuda dan Karang Jalak.
Pihak keamanan kampus juga menjalin kerjasama dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), Polresta Cirebon, Polsek Utara Selatan, Kodim, Dinas Perhubungan serta security kampus kerahkan 33 personil untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Membludaknya tamu undangan ini, dikarenakan oleh para tamu undangan yang mendapat jadwal di sesi siang hari, datang pada waktu sesi pagi hari. "Karena acara wisuda kali ini dibagi menjadi 2 sesi, jadi para tamu yang harusnya hadir di sesi kedua karena mungkin rumahnya jauh atau beberapa alasan lain mereka malah datang di sesi pertama (pagi hari, red)," kata Rusnaedi Koordinator Security Unswagati, Sabtu (15/4).
Hingga akhir acara, tidak ada laporan kehilaangan kepada pihak keamanan di area kampus atau di luar kampus. Sedangkan untuk lalu lintas jalan terpantau oleh setaranews.com ramai lancar karena diberlakukannya sistem buka tutup jalan. (Felisa)
Berita lainnya: Wisuda Dilaksanakan Satu Hari, Ini Kata Rektor
Sabtu, 15 April 2017
Wisuda Dilaksanakan Satu Hari, Ini Kata Rektor
Unswagati, Setaranews.com – Wisuda Universitas Swadaya Gunung Jati yang ke-XLVII (47) yang dilaksanakan di Ruang Audiotorium Unswagati, pada Sabtu (15/4) ini berbeda dengan wisuda sebelumnya. Pasalnya, wisuda kali ini dilaksanakan dalam satu hari dan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama dimulai pukul 07.30-11.00 WIB dan sesi kedua dimulai pukul 13.00-16.30 WIB.
Pada wisuda sebelumnya, dilakukan selama dua hari berturut-turut. Rochanda Wiradinata selaku Rektor Unswagati pun menjelaskan alasan wisuda dilakukan dalam satu hari ini, menurutnya hal ini dilakukan agar tidak menganggu kegiatan masyarakat pengguna lalu lintas dan juga pada wisuda kali ini dihadiri oleh pejabat dari pemerintah pusat.
“Ini bisa mengefisiensi dan efektifitas. Soalnya kalau dua hari banyak menganggu kegiatan masyarakat sekitarnya, terutama pengguna lalu lintas. Kita juga koordinasi dengan dinas terkait seperti dinas perhubungan dan kepolisian. Disamping itu juga banyak pejabat luar yang hadir, jadi kalau dua hari nanti beliau (pejabat) terkendala oleh waktu. Kita juga memperhatikan perguruan tinggi besar, seperti Unpad itu dilakukan dua sesi dan kita mencoba itu, mudah-mudahan lancar,” ujarnya pada saat konferensi pers di ruang rapat rektor usai sidang terbuka sesi pertama.
Dalam wisuda kali ini, dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Prof. Intan Ahmad Ph.D yang mewakili Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Selain itu, dihadiri pula oleh anggota dari Komisi X DPR RI dan Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ, Dadang Sukandar yang baru saja dilantik pada 21 Maret 2017 lalu.
Berita lainnya: Inilah 4 Kategori Lulusan Wisuda Unswagati Ke-XLVII
Pada wisuda sebelumnya, dilakukan selama dua hari berturut-turut. Rochanda Wiradinata selaku Rektor Unswagati pun menjelaskan alasan wisuda dilakukan dalam satu hari ini, menurutnya hal ini dilakukan agar tidak menganggu kegiatan masyarakat pengguna lalu lintas dan juga pada wisuda kali ini dihadiri oleh pejabat dari pemerintah pusat.
“Ini bisa mengefisiensi dan efektifitas. Soalnya kalau dua hari banyak menganggu kegiatan masyarakat sekitarnya, terutama pengguna lalu lintas. Kita juga koordinasi dengan dinas terkait seperti dinas perhubungan dan kepolisian. Disamping itu juga banyak pejabat luar yang hadir, jadi kalau dua hari nanti beliau (pejabat) terkendala oleh waktu. Kita juga memperhatikan perguruan tinggi besar, seperti Unpad itu dilakukan dua sesi dan kita mencoba itu, mudah-mudahan lancar,” ujarnya pada saat konferensi pers di ruang rapat rektor usai sidang terbuka sesi pertama.
Dalam wisuda kali ini, dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Prof. Intan Ahmad Ph.D yang mewakili Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Selain itu, dihadiri pula oleh anggota dari Komisi X DPR RI dan Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ, Dadang Sukandar yang baru saja dilantik pada 21 Maret 2017 lalu.
Berita lainnya: Inilah 4 Kategori Lulusan Wisuda Unswagati Ke-XLVII
Inilah 4 Kategori Lulusan Wisuda Unswagati Ke-XLVII
Unswagati, Setaranews.com - Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon adakan Wisuda ke-XLVII (47) di Auditorium Kampus Utama Unswagati. Wisuda Tahun Akademik 2016/2017 tersebut berlangsung pada Sabtu, 15 April 2017 dan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yang berlangsung sejak pukul 07.30-11.00 WIB telah meluluskan sebanyak 348 wisudawan dan wisudawati.
Lulusan dalam Wisuda ke-47 dikategorikan menjadi empat jenis, yakni lulusan terbaik Dian Aviyanti (Fakultas Hukum/Ilmu Hukum), Winna Nur’afni (Fakultas Ekonomi/Akuntansi), Siti Namiatul M (FKIP/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia), Sri Mulya (FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris), Edward Wijaya (FISIP/Ilmu Komunikasi), Titin Nurhotimah (Fakultas Pertanian/Agroteknologi), Liani Dwi Utari (Fakultas Teknik/Teknik Sipil), Muh. Hashbi Trijati W. D. (Fakultas Kedokteran/Profesi Dokter).
Kemudian, lulusan termuda Putri Diah Pratiwi (FKIP/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia), lulusan tertua Iwan Radiawan (Fakultas Teknik/Teknik Sipil) dan lulusan tercepat Moh. Khory Alfarizi (Fakultas Ekonomi/Akuntansi).
Edward Wijaya, lulusan terbaik FISIP program studi Ilmu Komunikasi berikan pesan bagi mahasiswa yang masih aktif kuliah agar bisa menjadi seperti dirinya. "Terus semangat, kerjain tugas yang dikasih sama dosen, jangan jadi mahasiswa yang apatis belajar dengan giat tekun dan jangan terbawa oleh paradigma-paradigma yang salah dan ikuti semua aturan-aturan dikampus," ujarnya seusai acara.
Kemudian, acara wisuda akan dilanjut pada sesi kedua yang akan berlangsung sejak pukul 13.00-16.30 WIB di Auditorium Kampus Utama Unswagati, dan akan meluluskan 349 wisudawan dan wisudawati.
Berita Lainnya: Rektor: Wisuda Ke-47 Ini Istimewa
Lulusan dalam Wisuda ke-47 dikategorikan menjadi empat jenis, yakni lulusan terbaik Dian Aviyanti (Fakultas Hukum/Ilmu Hukum), Winna Nur’afni (Fakultas Ekonomi/Akuntansi), Siti Namiatul M (FKIP/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia), Sri Mulya (FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris), Edward Wijaya (FISIP/Ilmu Komunikasi), Titin Nurhotimah (Fakultas Pertanian/Agroteknologi), Liani Dwi Utari (Fakultas Teknik/Teknik Sipil), Muh. Hashbi Trijati W. D. (Fakultas Kedokteran/Profesi Dokter).
Kemudian, lulusan termuda Putri Diah Pratiwi (FKIP/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia), lulusan tertua Iwan Radiawan (Fakultas Teknik/Teknik Sipil) dan lulusan tercepat Moh. Khory Alfarizi (Fakultas Ekonomi/Akuntansi).
Edward Wijaya, lulusan terbaik FISIP program studi Ilmu Komunikasi berikan pesan bagi mahasiswa yang masih aktif kuliah agar bisa menjadi seperti dirinya. "Terus semangat, kerjain tugas yang dikasih sama dosen, jangan jadi mahasiswa yang apatis belajar dengan giat tekun dan jangan terbawa oleh paradigma-paradigma yang salah dan ikuti semua aturan-aturan dikampus," ujarnya seusai acara.
Kemudian, acara wisuda akan dilanjut pada sesi kedua yang akan berlangsung sejak pukul 13.00-16.30 WIB di Auditorium Kampus Utama Unswagati, dan akan meluluskan 349 wisudawan dan wisudawati.
Berita Lainnya: Rektor: Wisuda Ke-47 Ini Istimewa
Rektor: Wisuda Ke-47 Ini Istimewa
Unswagati, Setaranews.com – Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon kembali gelar Wisuda ke XLVII (47) di Ruang Auditorium Unswagati, pada Sabtu (15/4). Sidang terbuka wisuda juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Prof. Intan Ahmad Ph.D yang mewakili Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).
Unswagati meluluskan 697 wisudawan yang dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama di mulai sejak pukul 07.30 WIB-11.00 WIB dengan meluluskan 348 wisudawan/wisudawati, dan sesi kedua dimulai sejak pukul 13.00 WIB-16.30 WIB nanti dengan meluluskan 349 wisudawan/wisudawati.
“Wisuda kali ini bisa dibilang istimewa, karena dihadiri pejabat publik. Wisuda adalah sebuah momen pelantikan bagi para lulusan, karena lulusan inilah yang menjadi faktor keberlanjutan bagi perguruan tinggi,” ujar Rektor Unswagati, Rochanda Wiradinata kepada rekan media saat konferensi pers di Ruang Rapat Rektor, Senin (15/4).
Jumlah lulusan untuk Fakultas Hukum sebanyak 24 wisudawan/wisudawati, Fakultas Ekonomi 54 wisudawan/wisudawati, FKIP 452 wisudawan/wisudawati, FISIP 20 wisudawan/wisudawati, Fakultas Pertanian 44 wisudawan/wisudawati, Fakultas Teknik 30 wisudawan/wisudawati, Fakultas Kedokteran 28 wisudawan/wisudawati, dan Program Pascasarjana sebanyak 45 wisudawan/wisudawati.
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Intan Ahmad Ph.D menyampaikan kepada para wisudawan untuk siap dalam menghadapi tantangan setelah lulus dari perguruan tinggi, “Untuk sukses di masyarakat tidak ada rumusnya. Harus siap dengan tantangan di dunia nyata, kalau secara akademik kalian pasti sudah cukup yang diperoleh dari Unswagati,” ujarnya dalam sambutan.
Unswagati meluluskan 697 wisudawan yang dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama di mulai sejak pukul 07.30 WIB-11.00 WIB dengan meluluskan 348 wisudawan/wisudawati, dan sesi kedua dimulai sejak pukul 13.00 WIB-16.30 WIB nanti dengan meluluskan 349 wisudawan/wisudawati.
“Wisuda kali ini bisa dibilang istimewa, karena dihadiri pejabat publik. Wisuda adalah sebuah momen pelantikan bagi para lulusan, karena lulusan inilah yang menjadi faktor keberlanjutan bagi perguruan tinggi,” ujar Rektor Unswagati, Rochanda Wiradinata kepada rekan media saat konferensi pers di Ruang Rapat Rektor, Senin (15/4).
Jumlah lulusan untuk Fakultas Hukum sebanyak 24 wisudawan/wisudawati, Fakultas Ekonomi 54 wisudawan/wisudawati, FKIP 452 wisudawan/wisudawati, FISIP 20 wisudawan/wisudawati, Fakultas Pertanian 44 wisudawan/wisudawati, Fakultas Teknik 30 wisudawan/wisudawati, Fakultas Kedokteran 28 wisudawan/wisudawati, dan Program Pascasarjana sebanyak 45 wisudawan/wisudawati.
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Intan Ahmad Ph.D menyampaikan kepada para wisudawan untuk siap dalam menghadapi tantangan setelah lulus dari perguruan tinggi, “Untuk sukses di masyarakat tidak ada rumusnya. Harus siap dengan tantangan di dunia nyata, kalau secara akademik kalian pasti sudah cukup yang diperoleh dari Unswagati,” ujarnya dalam sambutan.
Jumat, 14 April 2017
Aksi Mega Proyek DAK 96 M Kembali Dibubarkan Kepolisian
Cirebon, Setaranews.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cirebon kembali menyuarakan aspirasinya terkait polemik mega proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 miliar dengan melakukan long march dari Kampus Utama Unswagati menuju Kejaksaan Negeri (Kejari) Cirebon.
Massa aksi masih dengan tuntutan yang sama yaitu menuntut pernyataan sikap Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam mengawal kasus DAK 96 miliar yang saat ini belum diusut tuntas.
“Tujuan kita baik, kami meyakinkan kasus korupsi di Cirebon bukan hanya ini (kasus DAK, red) jadi kita hanya mempertanyakan kinerja dari Kejari ini selaku lembaga penegak hukum bagaimana kerjanya, sangat disayangkan sekali,” kata Temon perwakilan massa aksi yang ditemui setaranews.com, Kamis (13/4).
Aksi long march yang dilakukan mengalami chaos dengan aparat kepolisian, seperti halnya aksi ketika minggu lalu, dan pada akhirnya massa aksi tidak sempat menuju kantor Kejari. Pihak kepolisian mengklaim bahwasanya aksi tersebut telah menggangu ketertiban umum, sehingga mahasiswa dibawa menuju kantor Polres Cirebon Kota.
“Kita kepolisian punya wewenang untuk memberhentikan aksi apabila mengganggu ketertiban,” jelas Kapolresta Cirebon, Adi Vivid AB, di kantor Polres Cirebon Kota.
Kontra dengan statement yang dikeluarkan oleh Kapolresta Cirebon, Arif perwakilan massa aksi yang lain memaparkan bahwasanya aksi yang dilakukan tidak mengganggu ketertiban.
“Mereka (kepolisian, red) bilang bahwa massa aksi mengganggu ketertiban. Padahal tadi saya lihat lalu lintas tetap berjalan, tidak macet total dan barisan aksi tidak ada yang vandal dan ribut, aman terkendali,” paparnya.
Lebih lanjut, menurut Arif saat membubarkan massa aksi, kepolisian tidak melakukan negosiasi terlebih dahulu dan langsung melakukan penyerobotan dengan diikuti tindakan kekerasan serta pencidukan. “Tindakan dari kepolisian langsung serobot, tidak ada negosiasi, ada yang langsung dipukul, diludahi dan diomong kasar. Massa aksi dipukul mundur di Wahidin, setelah itu diangkut ke polres,” tutupnya. (Hashbi/Fiqih)
Massa aksi masih dengan tuntutan yang sama yaitu menuntut pernyataan sikap Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam mengawal kasus DAK 96 miliar yang saat ini belum diusut tuntas.
“Tujuan kita baik, kami meyakinkan kasus korupsi di Cirebon bukan hanya ini (kasus DAK, red) jadi kita hanya mempertanyakan kinerja dari Kejari ini selaku lembaga penegak hukum bagaimana kerjanya, sangat disayangkan sekali,” kata Temon perwakilan massa aksi yang ditemui setaranews.com, Kamis (13/4).
Aksi long march yang dilakukan mengalami chaos dengan aparat kepolisian, seperti halnya aksi ketika minggu lalu, dan pada akhirnya massa aksi tidak sempat menuju kantor Kejari. Pihak kepolisian mengklaim bahwasanya aksi tersebut telah menggangu ketertiban umum, sehingga mahasiswa dibawa menuju kantor Polres Cirebon Kota.
“Kita kepolisian punya wewenang untuk memberhentikan aksi apabila mengganggu ketertiban,” jelas Kapolresta Cirebon, Adi Vivid AB, di kantor Polres Cirebon Kota.
Kontra dengan statement yang dikeluarkan oleh Kapolresta Cirebon, Arif perwakilan massa aksi yang lain memaparkan bahwasanya aksi yang dilakukan tidak mengganggu ketertiban.
“Mereka (kepolisian, red) bilang bahwa massa aksi mengganggu ketertiban. Padahal tadi saya lihat lalu lintas tetap berjalan, tidak macet total dan barisan aksi tidak ada yang vandal dan ribut, aman terkendali,” paparnya.
Lebih lanjut, menurut Arif saat membubarkan massa aksi, kepolisian tidak melakukan negosiasi terlebih dahulu dan langsung melakukan penyerobotan dengan diikuti tindakan kekerasan serta pencidukan. “Tindakan dari kepolisian langsung serobot, tidak ada negosiasi, ada yang langsung dipukul, diludahi dan diomong kasar. Massa aksi dipukul mundur di Wahidin, setelah itu diangkut ke polres,” tutupnya. (Hashbi/Fiqih)
Massa Aksi Nilai Kepolisian Melakukan Tindakan Represif
Cirebon, Setaranews.com – Aparat Kepolisian Polres Cirebon Kota Kembali melakukan tindakan represifitas terhadap para demonstran, hal ini terjadi ketika Aliansi Mahasiswa Cirebon (AMC) tengah melakukan aksi demonstrasi pada Kamis 13 April 2017 yang menuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk segera meningkatkan proses hukum atas dugaan korupsi Mega Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 Miliar dan segera memberikan progres hukumnya.
Hal itu disampaikan oleh Arif, salah satu peserta aksi yang menilai tindakan Kepolisian kepada massa seperti memukul, mengeluarkan kalimat kasar dan diludahi merupakan tindakan yang represif. "Menyampaikan pendapat di depan umum itu sudah dilindungi konstitusi dan dijamin oleh UUD 1945. Dengan tindakan represif tersebut keploisian justru bertentangan dengan konstitusi dan menciderai pilar-pilar demokrasi. Wajar saja jika kami melawan. Karena memang kesewenang-wenangan yang kami lawan," tegas Arif kepada setaranews.com.
Arif pun menambahkan, bahwa aksi yang dilakukan sudah melalui Prosedur dan Tahapan (Protap) dari kepolisian. Menurutnya, pihak kepolisian hanya mencari-cari alasan untuk membubarkan aksi tersebut yang justru melanggar Protap dan konstitusi. Pada saat aksi berlangsung terjadi negoisasi antara aparat kepolisian dan massa aksi, namun tidak lama setelah negosiasi datang aparat kepolisian berseragam lengkap langsung membubarkan aksi unjuk rasa tersebut.
"Alasannya sangat klasik, yaitu mengganggu ketertiban umum. Padahal kami sudah tiga hari sebelumnya sudah mengirimkan surat pemberitahuan aksi. Wajar saja kalau kemudian jalanan jadi ramai, dan tugas polisi ya memastikan agar lalu lintas tetap berjalan lancar, itulah fungsi dari pada adannya pemberitahuan aksi," pungkas Arif pasca aksi berlangsung.
Sebelumnya, massa aksi berkumpul di depan kampus satu Unswagati sebelum bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), massa melakukan orasi dan bakar ban untuk menyuarakan aspirasi sekaligus mengajak mahasiswa untuk bergabung dalam barisan aksi. Kemudian setelah itu, massa aksi melakukan long march menuju kantor Kejari yang berada di Jl. Wahidin.
Sesampainya di Lampu Merah Gunung Sari, massa berhenti membentuk lingkaran sambil membakar ban dan melakukan berbagai orasi. “Api dari ban yang terbakar ini merupakan simbol amarah kami sebagai rakyat kota cirebon. Keringat kita tidak seberapa ketimbang keringat jutaan rakyat yang diperas dan dibajak uangnya,” teriak salah seorang orator tepat ditengah-tengah masa aksi.
Sampai berita ini diturunkan, pihak kepolisian tidak dapat dimintai keterangan.
Berita Lainnya: Lambat Menangani Dugaan Korupsi DAK 96 M, Aliansi Mahasiswa Kembali Sambangi Kejari Kota Cirebon
Hal itu disampaikan oleh Arif, salah satu peserta aksi yang menilai tindakan Kepolisian kepada massa seperti memukul, mengeluarkan kalimat kasar dan diludahi merupakan tindakan yang represif. "Menyampaikan pendapat di depan umum itu sudah dilindungi konstitusi dan dijamin oleh UUD 1945. Dengan tindakan represif tersebut keploisian justru bertentangan dengan konstitusi dan menciderai pilar-pilar demokrasi. Wajar saja jika kami melawan. Karena memang kesewenang-wenangan yang kami lawan," tegas Arif kepada setaranews.com.
Arif pun menambahkan, bahwa aksi yang dilakukan sudah melalui Prosedur dan Tahapan (Protap) dari kepolisian. Menurutnya, pihak kepolisian hanya mencari-cari alasan untuk membubarkan aksi tersebut yang justru melanggar Protap dan konstitusi. Pada saat aksi berlangsung terjadi negoisasi antara aparat kepolisian dan massa aksi, namun tidak lama setelah negosiasi datang aparat kepolisian berseragam lengkap langsung membubarkan aksi unjuk rasa tersebut.
"Alasannya sangat klasik, yaitu mengganggu ketertiban umum. Padahal kami sudah tiga hari sebelumnya sudah mengirimkan surat pemberitahuan aksi. Wajar saja kalau kemudian jalanan jadi ramai, dan tugas polisi ya memastikan agar lalu lintas tetap berjalan lancar, itulah fungsi dari pada adannya pemberitahuan aksi," pungkas Arif pasca aksi berlangsung.
Sebelumnya, massa aksi berkumpul di depan kampus satu Unswagati sebelum bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), massa melakukan orasi dan bakar ban untuk menyuarakan aspirasi sekaligus mengajak mahasiswa untuk bergabung dalam barisan aksi. Kemudian setelah itu, massa aksi melakukan long march menuju kantor Kejari yang berada di Jl. Wahidin.
Sesampainya di Lampu Merah Gunung Sari, massa berhenti membentuk lingkaran sambil membakar ban dan melakukan berbagai orasi. “Api dari ban yang terbakar ini merupakan simbol amarah kami sebagai rakyat kota cirebon. Keringat kita tidak seberapa ketimbang keringat jutaan rakyat yang diperas dan dibajak uangnya,” teriak salah seorang orator tepat ditengah-tengah masa aksi.
Sampai berita ini diturunkan, pihak kepolisian tidak dapat dimintai keterangan.
Berita Lainnya: Lambat Menangani Dugaan Korupsi DAK 96 M, Aliansi Mahasiswa Kembali Sambangi Kejari Kota Cirebon
Kamis, 13 April 2017
Lambat Menangani Dugaan Korupsi DAK 96 M, Aliansi Mahasiswa Kembali Sambangi Kejari Kota Cirebon
Cirebon, Setaranews.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cirebon (AMC) kembali menyuarakan aspirasinya dengan melakukan Aksi Long March menuju Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon terkait dugaan korupsi mega proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 Miliar yang sudah diduga adannya indikasi kerugian negara di dalamnya.
Sebelum menuju Kejari, massa aksi melakukan orasi dan membakar ban di depan Kampus Utama Unswagati untuk memberitahukan sekaligus mengajak mahasiswa untuk masuk dalam barisan aksi mengusut tuntas kasus DAK 96 M.
Hotman, salah seorang perwakilan Massa aksi menilai bahwasanya Kejari Kota Cirebon lambat dalam penangananan kasus tersebut. Padahal sudah hampir sebulan Kejari memberikan pernyataan bahwasannya mega proyek tersebut diduga ada unsur - unsur merugikan keuangan negara. Dia pun mengatakan bahwa aksi ini untuk mengingatkan Kejari untuk meningkatkan proses hukum. Pasalnya, beberapa kasus koruspi di Kota Cirebon tidak sedikit berahir dengan ketidak jelasan. Jangan sampai kasus mega proyek DAK 96 M pun mengalami hal yang sama.
“Kami nilai Kejari Kota Cirebon loyo dalam menegakkan hukum, maka dari itu kami mendesak Kejari untuk meningkatkan proses hukum dalam menanggapi kasus mega proyek DAK 96 M yang sudah jelas adannya indikasi korupsi, dan kami juga menuntut Kejari untuk mentrasparansikan progres hukum terkait dugaan penyimpangan dalam proyek ini,” ungkapnya saat ditemui setaranews.com, Kamis (13/4).
Selain itu, Arif, yang juga salah satu massa aksi mengungkapkan bahwa Kejari harus sigap dalam melakukan proses hukum. Pasalnya, menurut dia, tidak ada alasan bagi Kejari untuk tidak menindaklanjuti yang dimana dalam pelaksanaan pembangunan Proyek tersebut Kejari pun bertindak sebagai Tim Pengawal Percepatan Pembangunan Daerah.
"Dari awal ikut kok jadi pengawal yang bertugas memastikan agar tidak terjadi pembangunan yang menabrak regulasi. Kalo diam saja, berarti Kejari sudah melanggar intruksi presiden dan juga bertentangan dengan konstitusi. Karena tugas pokok Kejari sesuai dengan amanahnya yaitu sebagai corong pemberantasan korupsi dan penegakan hukumnya, dan kami siap mengawalnya sampai tuntas" pungkasnya.
Massa aksi kembali membakar ban dan membentuk lingkaran besar tepat di perempatan lampu merah gunung sari dengan diiruingi berbagai orasi yang diluapkan oleh massa aksi, hal ini kembali memicu aparat kepolisian untuk mengklaim bahwasannya massa aksi telah mengganggu ketertiban umum," Kita kepolisian punya wewenang untuk memberhentikan aksi apabila mengganggu ketertiban,” jelas Kapolresta Cirebon Adi Vivid AB, di kantor Polres Cirebon Kota.
Akhirnya massa aksi kembali diamankan oleh aparat kepolisian dan di bawa menuju Polres Kota Cirebon.
Berita lainnya: Penyimpangan DAK 96 M, Aliansi Mahasiswa Unswagati Lakukan Aksi
Rencana Yayasan Terkait Pembangunan Kampus Unswagati
Unswagati, Setaranews.com - Pembangunan infrastruktur Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) sedang dalam proses pengerjaan. Berkualitasnya suatu kampus dilihat dari berbagai aspek, salah satunya pengembangan Sumber Daya Manusia yang baik, fasilitas perkuliahan yang lengkap, tenaga pengajar yang berkualitas, dan lingkungan kampus yang nyaman.
Proyek yang sedang digarap untuk tahun ini adalah pembangunan ruang kuliah di Kampus Utama Unswagati, yang rencananya September 2017 sudah selesai. Alokasi dana untuk pembangunan di Kampus Utama sebesar 12 Miliar rupiah, diantaranya 7 Miliar dari Mahasiswa dan sisanya dari kegiatan uang yayasan.
Tidak hanya pembangunan ruang kuliah, pihak Yayasan pun sedang membangun kantor khusus yayasan di Rusunawa Unswagati yang berada di Jalan Bypass Brigjen Dharsono Cirebon. Jika pembangunan di Kampus utama sudah rampung, maka akan dilanjut dengan pembangunan kampus IV untuk Fakultas Kedokteran dan Kampus II yang berada di Jalan Perjuangan.
"Meskipun faktor cuaca yang kurang mendukung dalam pembangunan kali ini, tetapi tidak menyurutkan semangat para pekerja untuk terus mengerjakan proyek ini. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang dalam pembangunan ini, karena itu kan lahannya juga tidak terlalu padat,jadi tidak butuh waktu lama. Tapi kalau dilihat dari segi kualitas, sudah bagus kok," ujar Suherli selaku Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ) kepada setaranews.com pada Senin (10/04).
Pihak Yayasan pun mengharapkan pada 2020 sudah memiliki tanah 20 hektar. “Semoga ke depan kami dapat mengembangkan lahan yang 20 hektar yang akan kami siapkan, kemudian akan dibuat Sekolah Tinggi namun tetap di bawah yayasan. Tahun 2020 paling tidak kita sudah punya tanah terhampar supaya tidak tercecer lagi dan koordinasinya mudah,” tambahnya. (Riska)
Proyek yang sedang digarap untuk tahun ini adalah pembangunan ruang kuliah di Kampus Utama Unswagati, yang rencananya September 2017 sudah selesai. Alokasi dana untuk pembangunan di Kampus Utama sebesar 12 Miliar rupiah, diantaranya 7 Miliar dari Mahasiswa dan sisanya dari kegiatan uang yayasan.
Tidak hanya pembangunan ruang kuliah, pihak Yayasan pun sedang membangun kantor khusus yayasan di Rusunawa Unswagati yang berada di Jalan Bypass Brigjen Dharsono Cirebon. Jika pembangunan di Kampus utama sudah rampung, maka akan dilanjut dengan pembangunan kampus IV untuk Fakultas Kedokteran dan Kampus II yang berada di Jalan Perjuangan.
"Meskipun faktor cuaca yang kurang mendukung dalam pembangunan kali ini, tetapi tidak menyurutkan semangat para pekerja untuk terus mengerjakan proyek ini. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang dalam pembangunan ini, karena itu kan lahannya juga tidak terlalu padat,jadi tidak butuh waktu lama. Tapi kalau dilihat dari segi kualitas, sudah bagus kok," ujar Suherli selaku Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ) kepada setaranews.com pada Senin (10/04).
Pihak Yayasan pun mengharapkan pada 2020 sudah memiliki tanah 20 hektar. “Semoga ke depan kami dapat mengembangkan lahan yang 20 hektar yang akan kami siapkan, kemudian akan dibuat Sekolah Tinggi namun tetap di bawah yayasan. Tahun 2020 paling tidak kita sudah punya tanah terhampar supaya tidak tercecer lagi dan koordinasinya mudah,” tambahnya. (Riska)
Selasa, 11 April 2017
Kedatangan Wagub Jabar, Mahasiswa Unswagati Gelar Aksi
Unswagati, Setaranews.com - Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon gelar aksi terkait kedatangan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar di Kampus utama Unswagati pada Selasa (11/4). Kedatangan Dedi yang dirasa mahasiswa sangat mendadak ini mengundang pertanyaan dan kecurigaan besar. Mahasiswa beranggapan bahwa kedatangan Dedi Mizwar hanya untuk mencari dukungan terkait rencana pencalonannya di Pilgub Jabar 2018.
”beliau kesini tanpa ada pemberitahuan dan wacana apapun. Kami tidak ingin kampus kami di politisir karena tahun ini adalah tahun riskan, tahun politik. Untuk itu tidak mungkin seorang pejabat daerah datang ke Unswagati tanpa ada maksud dan tujuan”. Ujar Ilham salah satu masa aksi.
Mahasiswa mendesak Dedi Mizwar untuk memberikan penjelasan terkait tujuan kedatangannya. “Kami selaku mahasiswa unswagati meminta Bapak. Dedi Mizwar mengklarifikasi terkait kedatangannya di Unswagati. Kami selaku mahasiswa berhak tahu tujuan Bapak Dedi Mizwar datang ke Unswagati untuk apa, hanya itu”. Lanjutnya
Namun, keinginan mahasiswa untuk mempertanyakan hal tersebut tidak ditanggapi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat dan mendapatkan hadangan dari petugas keamanan kampus. Masa aksipun membubarkan diri selepas Dedi Mizwar meninggalkan Unswagati. (Felis)
”beliau kesini tanpa ada pemberitahuan dan wacana apapun. Kami tidak ingin kampus kami di politisir karena tahun ini adalah tahun riskan, tahun politik. Untuk itu tidak mungkin seorang pejabat daerah datang ke Unswagati tanpa ada maksud dan tujuan”. Ujar Ilham salah satu masa aksi.
Mahasiswa mendesak Dedi Mizwar untuk memberikan penjelasan terkait tujuan kedatangannya. “Kami selaku mahasiswa unswagati meminta Bapak. Dedi Mizwar mengklarifikasi terkait kedatangannya di Unswagati. Kami selaku mahasiswa berhak tahu tujuan Bapak Dedi Mizwar datang ke Unswagati untuk apa, hanya itu”. Lanjutnya
Namun, keinginan mahasiswa untuk mempertanyakan hal tersebut tidak ditanggapi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat dan mendapatkan hadangan dari petugas keamanan kampus. Masa aksipun membubarkan diri selepas Dedi Mizwar meninggalkan Unswagati. (Felis)
Kamis, 06 April 2017
Penyimpangan DAK 96 M, Aliansi Mahasiswa Unswagati Lakukan Aksi
Cirebon, Setaranews.com - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) melakukan long march yang dimulai dari kampus 1 Unswagati hingga kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) pada Kamis 6 April 2017. Aksi para mahasiswa ini dilakukan terkait penyimpangan mega proyek DAK 96 M yang hingga kini belum diusut secara tuntas.
Sebelum menuju ke kantor Kejari yang terletak di Jalan Wahidin, massa aksi melakukan orasi-orasi di depan Kampus Utama Unswagati yang menuntut kepada Kejari terkait sudah sejauh mana proses hukum yang sudah dilaksanakan soal kasus dugaan penyimpangan mega proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 96 Milyar bersumber dari APBN 2015.
Dalam aksinya, para mahasiswa membawa 'obat kuat' sebagai simbol bahwa Kejari tidak boleh lemah dalam pengusutan kasus ini. "Kejari ini 'lemah syahwat' dalam mengusut kasus DAK 96 M. Makanya kami bawa serta obat kuat sebagai simbol agar Kejari kembali kuat dan tidak boleh lemah dalam mengusut tuntasnya," ujar Efri salah satu peserta aksi.
Massa aksi sempat melakukan bakar ban di perempatan lampu merah Gunung sari sebelum menuju kantor Kejari dan mereka pun sempat bersitegang dengan aparat kepolisian. "Bakar-bakar ban dan bentuk lingkaran disana (perempatam gunung sari-red) gausah lah," kata Kapolres Cirebon, Adi Vivid AB, saat menemui mahasiswa.
Namun, salah satu peserta sempat diamankan aparat kepolisian dengan alasan mengganggu ketertiban. Setelah dilakukan negosiasi, mahasiswa tersebut pun akhirnya dilepaskan dan peserta membubarkan diri.
Berita lainnya: Mahasiswa Tuntut Kejari Serius Menangani Kasus Mega Proyek DAK 96 M
Sebelum menuju ke kantor Kejari yang terletak di Jalan Wahidin, massa aksi melakukan orasi-orasi di depan Kampus Utama Unswagati yang menuntut kepada Kejari terkait sudah sejauh mana proses hukum yang sudah dilaksanakan soal kasus dugaan penyimpangan mega proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 96 Milyar bersumber dari APBN 2015.
Dalam aksinya, para mahasiswa membawa 'obat kuat' sebagai simbol bahwa Kejari tidak boleh lemah dalam pengusutan kasus ini. "Kejari ini 'lemah syahwat' dalam mengusut kasus DAK 96 M. Makanya kami bawa serta obat kuat sebagai simbol agar Kejari kembali kuat dan tidak boleh lemah dalam mengusut tuntasnya," ujar Efri salah satu peserta aksi.
Massa aksi sempat melakukan bakar ban di perempatan lampu merah Gunung sari sebelum menuju kantor Kejari dan mereka pun sempat bersitegang dengan aparat kepolisian. "Bakar-bakar ban dan bentuk lingkaran disana (perempatam gunung sari-red) gausah lah," kata Kapolres Cirebon, Adi Vivid AB, saat menemui mahasiswa.
Namun, salah satu peserta sempat diamankan aparat kepolisian dengan alasan mengganggu ketertiban. Setelah dilakukan negosiasi, mahasiswa tersebut pun akhirnya dilepaskan dan peserta membubarkan diri.
Berita lainnya: Mahasiswa Tuntut Kejari Serius Menangani Kasus Mega Proyek DAK 96 M
Rabu, 05 April 2017
Ormawa Pertanian Gelar Agriculture Festival
Unswagati, Setaranews.com - Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Fakultas Pertanian Unswagati menyelenggarakan Agriculture Festival 2017 yang dimulai pada 4 hingga 6 April 2017 bertempat di Kampus Utama. Ormawa yang tergabung diantaranya BEM, Himpunan Mahasiswa Agribisnis (HIPMAGRI) dan Himpunan Mahasiswa Agroteknologi (HIPMAGRO).
Agriculture Festival terdapat beberapa acara, diantaranya Seminar mengenai kopi dengan tema "Perjalanan Panjang Secangkir Kopi" yang bertempat di Auditorium Kampus Utama Unswagati, Bazar produk, dan pada malam terakhir terdapat lomba meracik kopi serta Live Music.
Ormawa Fakultas Pertanian dalam acara Seminar "Perjalanan Panjang Secangkir Kopi" menghadirkan beberapa panelis, seperti Akademisi, Blind Bottle dan Classic Bean sebagai pelaku usaha, dan Koperasi Kopi Nusantara. Adanya Seminar ini bertujuan memperkenalkan komoditas kopi dari segi manfaat, gizi, pengolahan dan pemasaran kopi hingga kancah ekspor ke berbagai negeri. Terlebih lagi bahwa Wilayah III Cirebon sendiri memiliki tempat produksi dan budidaya komoditas kopi yang cukup bagus yakni tepatnya di Kabupaten Kuningan.
“Karena kopi itu banyak yang suka,maka dengan acara ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengetahui budidaya dan peluang bisnis komoditi kopi," ujar Amelia Yusnita Ketua Pelaksana Agriculture Festival, Selasa 8 April 2017.
Acara Seminar ini mendapat antusias yang tinggi dengan peserta mencapai 199 orang berasal dari dari berbagai kalangan, seperti masyarakat petani, pelaku usaha kopi, dan mahasiswa umum.
Ketua BEM Fakultas Pertanian, Indra Kusuma, menyampaikan bahwa acara yang diselenggrakan dengan melibatkan Ormawa Fakultas Pertanian, memang sudah direncanakan sebelum periode kepengurusan berakhir. ”Dari awal memang sudah direncanakan untuk membuat Program bersama dengan Organisasi Mahasiswa Fakultas Pertanian untuk mensukseskan Agriculture Festival sebagai program akhir periode,” katanya.
Agriculture Festival terdapat beberapa acara, diantaranya Seminar mengenai kopi dengan tema "Perjalanan Panjang Secangkir Kopi" yang bertempat di Auditorium Kampus Utama Unswagati, Bazar produk, dan pada malam terakhir terdapat lomba meracik kopi serta Live Music.
Ormawa Fakultas Pertanian dalam acara Seminar "Perjalanan Panjang Secangkir Kopi" menghadirkan beberapa panelis, seperti Akademisi, Blind Bottle dan Classic Bean sebagai pelaku usaha, dan Koperasi Kopi Nusantara. Adanya Seminar ini bertujuan memperkenalkan komoditas kopi dari segi manfaat, gizi, pengolahan dan pemasaran kopi hingga kancah ekspor ke berbagai negeri. Terlebih lagi bahwa Wilayah III Cirebon sendiri memiliki tempat produksi dan budidaya komoditas kopi yang cukup bagus yakni tepatnya di Kabupaten Kuningan.
“Karena kopi itu banyak yang suka,maka dengan acara ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengetahui budidaya dan peluang bisnis komoditi kopi," ujar Amelia Yusnita Ketua Pelaksana Agriculture Festival, Selasa 8 April 2017.
Acara Seminar ini mendapat antusias yang tinggi dengan peserta mencapai 199 orang berasal dari dari berbagai kalangan, seperti masyarakat petani, pelaku usaha kopi, dan mahasiswa umum.
Ketua BEM Fakultas Pertanian, Indra Kusuma, menyampaikan bahwa acara yang diselenggrakan dengan melibatkan Ormawa Fakultas Pertanian, memang sudah direncanakan sebelum periode kepengurusan berakhir. ”Dari awal memang sudah direncanakan untuk membuat Program bersama dengan Organisasi Mahasiswa Fakultas Pertanian untuk mensukseskan Agriculture Festival sebagai program akhir periode,” katanya.
Minggu, 02 April 2017
Ormawa-FE Jalin Keakraban Lewat Silaturasa
Unswagati, setaranews.com - Dalam rangka meningkatkan hubungan emosional dan persatuan dilingkungan Fakultas Ekonomi (FE) Uswagati bisa dilakukan dengan berbagai macam cara atau kegiatan. Dalam hal ini, Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi (Ormawa-FE) mengeratkan hubungan dengan menggelar acara Malam Keakraban (Makrab) pada Sabtu (01/04) di Ruang 207-208 Gedung manajemen Fakultas Ekonomi.
Adapun Ormawa FE ini terdiri dari beberapa elemen mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi (BEM-FE), Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi (DPM-FE), Himpunan Mahasiswa Jururan Manajemen (Himajemen) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (Himatansi)
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pelaksana acara Makrab tersebut,Dymas, menurut dia tema yang dibawakan pada Makrab Ormawa-FE yaitu soal "Silaturasa" dan bertujuan untuk menjalin rasa keakraban antar sesama organisasi di lingkungan fakultas ekonomi,
"Tujuannya bukan hanya untuk menjalin keakraban semata, melainkan juga menjalin rasa antar ormawa khususya di fakultas ekonomi, maka dari itu tema makrabnya "Silaturasa", ya intinya sih lebih mengenal dan merasakan gitu, lalu kami juga mengharap semoga dengan dilaksanakan makrab pada malam hari ini Ormawa-FE dapat bersatu untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk membangun fakultas ekonomi menjadi lebih baik kedepannya", ungkapnya saat ditemui setaranews.com di sela-sela acara berlangsung, Sabtu (01/04).
Tanggapan sekaligus apresiasi juga berdatangan di lingkungan FE. Aziz, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi (BEM-FE) ikut memberi komentar. Ia berharap agar kebersamaan makin solid dan saling bersinergi.
"Semoga kebersamaan Ormawa-FE makin solid dan bersinergi serta tidak saling mengunggulkan program kerjannya masing-masing, melainkan saling melengkapi", katanya saat ditanya setaranews.com.
Makrab Ormawa-FE dimulai sekitar pukul 15:00-01:00 WIB dan rangkaian acaranya berisikan sesi perkenalan antar Ormawa-FE, diskusi film, sharing, kemudian diakhiri dengan Pentas Seni (Pensi) yang dibawakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Seni dan Budaya (USB) dan penampilan dari masing-masing Ormawa-FE. (Awank).
Adapun Ormawa FE ini terdiri dari beberapa elemen mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi (BEM-FE), Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi (DPM-FE), Himpunan Mahasiswa Jururan Manajemen (Himajemen) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (Himatansi)
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pelaksana acara Makrab tersebut,Dymas, menurut dia tema yang dibawakan pada Makrab Ormawa-FE yaitu soal "Silaturasa" dan bertujuan untuk menjalin rasa keakraban antar sesama organisasi di lingkungan fakultas ekonomi,
"Tujuannya bukan hanya untuk menjalin keakraban semata, melainkan juga menjalin rasa antar ormawa khususya di fakultas ekonomi, maka dari itu tema makrabnya "Silaturasa", ya intinya sih lebih mengenal dan merasakan gitu, lalu kami juga mengharap semoga dengan dilaksanakan makrab pada malam hari ini Ormawa-FE dapat bersatu untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk membangun fakultas ekonomi menjadi lebih baik kedepannya", ungkapnya saat ditemui setaranews.com di sela-sela acara berlangsung, Sabtu (01/04).
Tanggapan sekaligus apresiasi juga berdatangan di lingkungan FE. Aziz, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi (BEM-FE) ikut memberi komentar. Ia berharap agar kebersamaan makin solid dan saling bersinergi.
"Semoga kebersamaan Ormawa-FE makin solid dan bersinergi serta tidak saling mengunggulkan program kerjannya masing-masing, melainkan saling melengkapi", katanya saat ditanya setaranews.com.
Makrab Ormawa-FE dimulai sekitar pukul 15:00-01:00 WIB dan rangkaian acaranya berisikan sesi perkenalan antar Ormawa-FE, diskusi film, sharing, kemudian diakhiri dengan Pentas Seni (Pensi) yang dibawakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Seni dan Budaya (USB) dan penampilan dari masing-masing Ormawa-FE. (Awank).
Langganan:
Postingan (Atom)