Cirebon, Setaranews.com – Kapolresta Cirebon melakukan silaturahmi Kamtibmas ke Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon, dengan di dampingi Waka Polres Cirebon Kota Kompol Jarot Sungkowo, kasat-kasat, beserta beberapa dari Kapolsek Cirebon. (10/03).
Selain itu dari pihak Unswagati terlihat Ketua Yayasan Sunan Gunung Jati, Rektor Unswagati dan jajarannya, serta Badan Eksekutif Mahasiswa Unswagati (BEM-U), dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Unswagati (DPM-U) yang juga turut hadir dan ikut duduk bersama untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan kerjasama kepolisian Kota Cirebon dengan lembaga Unswagati dalam menciptakan kondusifitas dan keamanan,ketertiban masyarakat.
Kapolresta Cirebon AKBP Adi Vivid AB menyampaikan dalam sambutannya bahwa kedatangannya ke unswagati sebenarnya sudah di rencanakan sejak jauh-jauh hari namun baru bisa terlaksana saat ini, "ya jadinya ini adalah kunjungan pertama dan terakhir saya sebagai Kapolres, karena saya akan dimutasi ke Jakarta Utara, di pertemuan ini saya juga ingin meminta maaf barangkali dalam masa jabat saya, ada kesalahan atau kekurangan begitu, yaa sekaligus bersilaturahmi" ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut kapolresta juga menghimbau tentang pentingnya komunikasi dengan Unswagati sebagai lembaga pendidikan yang ada di Cirebon terkait terciptanya kondusifitas, rasa aman dan nyaman masyarakat yang mesti di ciptakan bersama.
Pertemuan tersebut berjalan dengan lancar, di akhir pertemuan terjadi tanya jawab dan penyampaian pendapat secara terbuka. Pertanyaan dan penyampaian pendapatpun datang dari Presiden Mahasiswa Unswagati Fiqri Taufik menanyakan perihal sejauh mana persiapan dari kepolisian Kota Cirebon terkait pesta demokrasi pilkada yang akan dilaksanakan serentak di Kota Cirebon, dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menjaga kondutifitas serta bersihnya proses pilkada tersebut.
Kapolresta menjawab langsung dan menjelaskan hal-hal yang sudah disusun di lapangan perihal persiapan pilkada serentak ini “sejak awal kami sudah menghimbau seluruh anggota untuk tetap menjaga netralitas, dan Kapolresta pun menegaskan bahwa dalam hal ini TNI-POLRI tidak berpolitik dan harus bersikap netral dalam prosesnya, kemudian kamipun sudah menyiapkan segala sarana prasarana untuk mendukung kondutifitas dan suksesnya pesta demokrasi ini sehingga berlangsung aman, tertib, dan nyaman”, pungkasnya.
Selain itu, Harmono SH., MH. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Unswagati menanyakan dan menyuarakan pendapatnya “selain persoalan tahun politik atau pesta demokrasi, mungkin pihak kepolisian pun perlu untuk menyikapi atau mengeliminir tingkat keresahan masyarakat Kota Cirebon yang di sebabkan oleh geng motor”.
Menurutnya kepolisian dan lembaga Unswagati harusnya bisa mendorong kebijakan pemerintah kota untuk segera membuat regulasi terkait penggunaan kendaraan bermotor bagi pelajar “penggunaan sepeda motor oleh pelajar disamping secara yuridis jelas ini adalah sebuah pelanggran karena sudah jelas mereka belum mempunyai SIM, juga secara psikologis anak-anak ini rentan emosinya dan mudah terprovokasi, kemudian secara sosiologis sangat rentan dampaknya, karena ketika anak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas sudah di fasilitasi motor oleh orang tuanya, pada akhirnya kegiatan yang mereka lakukan adalah ngumpul, ngumpul, dan ngumpul, seperti kita tau ketika ngumpul psikologis masa yang terbentuk adalah ego, sedikit saja tersinggung langsung kacau dan sebagaïnya”.
Jika Harmono mengkritisi penggunaan sepeda motor oleh pelajar dari sisi regulasinya, berbeda dengan kapolresta yang mengupasnya dari peran keluarga “bagi saya pak, kembali lagi pada orang tuanya, dimana anak belum cukup umur kenapa harus memberikan fasilitas yang belum waktunya. Mungkin dari muaranya dulu yang harus kita sadarkan. Yang perlu saya sampaikan kenapa dalam pelaturan harus 17 tahun, berdasarkan penelitian yang umurnya sudah 17 tahun itu daya pikir, secara fisik itu sudah bisa untuk mengendarai kendaraan bermotor. Itu menjadi acuan karena saraf sensorik dan motoriknya sudah mendukung untuk mengendarai sepeda motor, dan juga sebenarnya setiap kebijakan yang diberlakukan pun pasti ada konsekuensi negative dan positivenya".
Selain itu Kapolresta menembahkan, mengenai masalah geng motor, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dalam menekan kerusuhan di malam hari “patroli keliling sekarang tidak hanya di tingkatkan intensitasnya, namun juga patroli dialogis sudah kami terapkan, dimana saat ada kerumunan masa langsung kami ngobrol, ada pelajar yang masih nongkrong sampe larut langsung kami hampiri dan beri himbauan, kemudian untuk mencegah pencurian kami sedang gencar-gencarnya melakukan razia di malam hari,dan kamipun sering menggelar Ngopi Bareng Polisi dan masyarakat, sekaligus belanja masalah, menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat.” Tambahnya.
Waktupun sudah menunjukaan pukul 12 siang, Rektor Unswagati Mukarto siswoyo mengingatkan untuk pertanyaan atau tanggapan terakhir, mengingat ada agenda selanjutnya yang harus di lakukan.
Salah satu perwakilan Mahasiswa Anna Angelia dari Komisi Budgeting DPM-U menanyakan perihal sikap Kapolresta sebagai Aparatur penegak hukum (APH) terkait MoU (nota kesepahaman) terbaru yang dilakukan POLRI, Kemendagri dan Kejaksaan Agung “berhubung lagi musim MoU nih pak, dan Unswagati juga kan mau bikin MOU nih sama POLRES? saya jadi ingin menanyakan perihal sikap bapak perihal MoU yang dilakukan oleh POLRI, Kemendagri dan Kejasaan Agung , yang saya tanyakan pun perihal keamanan dan ketertiban Negara bebas tanpa korupsi, saya merasa tidak aman juga pak, diikuti rasa khawatir tentang kondisi daerah dan negara sendiri apalagi ditambah adanya MOU terbaru ini yang seolah menyuburkan korupsi nantinya,melemahkan APH dengan berbelit alasan harus ada pengecekan administratif yang harus lebih dulu dipastikan APIP, lalu apakah ketika terjadi ada pejabat yang korupsi bisa dipertimbangkan lagi tentang proses hukumnya? bebas dari begitu saja saat sudah bisa mengembalikan uang yang dikorup? Saya bertanya atas nama mahasiswa, atas nama rakyat Indonesia, menanyakan sikap bapa sebagai Kapolresta ,ya kalo gabisa jawab atas nama profesi sikap bapak pribadi gimana? sikap bapak sebagai Rakyat Indonesia tentang MoU perihal tindak pidana Korupsi ini.” gegasnya.
“mengenai MoU TNI-POLRI, juga MoU polri dengan kementerian dalam negeri dan kejaksaan agung perihal tindak pidana korupsi, itu di lakukan di pusat, dan nanti akan dilakukan sosialisasi dan memang secara the facto itu sudah terjadi namun untuk sampai kepada polresta-polresta masih jauh, prosesnya masih panjang, dan kita tidak bisa
ngles kanan kiri, tetap harus menjalankan, dan berjalan dari satuan atas ke satuan bawah. Dan sikap pribadi saya, saya sangat mendukung teman-teman mahasiswa apabila memiliki informasi, seperti penanganan kasus DAK (red:dana alokasi khusus) sebagai contoh sudah ada dalam penanganan Kejari dan karena sudah di tangani Kejari polisi tidak bisa menangani lagi,begitu.” Jawabnya.
"kalo sebelumnya kepolisian sudah mengadakan ngopi bareng polisi dan masyarakat, mungkin bisa ada ngopi bareng mahasiswa pak?" celetuk mahasiswi Fakultas Ekonomi itu.
"boleh, saya sangat setuju tapi ya mungkin bisa dikomunikasikan dengan Kapolresta yang baru nanti ya, itupun kalo dia mau, tapi minggu ini lah kita ngopi bareng mahasiswa boleh sebelum saya pindah.'' jawabnya.
Pembicaraanpun menjurus kepada ngopi bareng dengan mahasiswa (polisi dan mahasiswa) untuk melakukan dialog santai demi terciptakanya aspirasi mahasiswa kepada kepolisian ataupun sebaliknya.
Selain menjanjikan Ngopi Bareng Mahasiswa Polresta juga menawarkan obroran dengan pihak akademika Unswagati untuk mengadakan Focus Disdution Group (FGD) untuk pembahasan yang bisa dikaji secara ilmiah seperti perumusan regulasi penggunaan kendaraan roda dua bagi pelajar.
