BPKel-Oi Kaum Urbanis Rayakan HUT Yang Ke-3

Karanganyar, Setaranews.com - Badan Pengurus Kelompok Orang Indonesia (BPKel-Oi) Kaum Urbanis merupakan organisasi pemuda pemudi yang aktiv pada kegiatan-kegiatan sosial dari desa ke desa, Pada tanggal 26-27 kemarin, BPKel-Oi Kaum Urbanis tengah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-3 dengan membawa tema yang sangat sederhana, yaitu "Memahami, Menjalani, dan Meneladani" dimana tujuan utamanya untuk menjaga nilai silaturrahmi, "Kami dari BPKel-Oi Kaum Urbanis mengajak masyarakat dan pemuda pemudi untuk bersatu dan bergerak menjaga lingkungan dan tradisi kita, karena setiap langkah nya harus di awali dengan Memahami terlebih dahulu setelah itu Menjalani dengan penuh ke ikhlasan, kesabaran serta Istiqomah kemudian Meneladani agar Hidup menjadi Bermanfaat," ungkap Ahmad Rifa'ie Yasin, Ketua BPKel-Oi Kaum Urbanis, Minggu (27/08) di Balai Desa Karanganyar, Panguragan.

Disisi lain, BPKel-Oi mendapatkan respon positif dari warga seklitar, dalam hal ini disampaikan oleh Moh Yakub, selaku Kuwu Desa Karanganyar, Panguragan, "Kami dari perangkat desa Karanganyar yang mewakili masyarakat kami sangat senang sekali dengan keberadaan pemuda pemudi OI Kaum Urbanis yang selama 3 tahun ini sudah aktiv dalam kegiatan-kegiatan sosial dari desa ke desa baik di desa Karanganyar sendiri maupun desa-desa sekitarnya. Semoga kedepannya BPKel OI Kaum Urbanis bisa bertambah lebih banyak anggotanya dan tetap Istiqomah dalam menjalankan setiap langkah dan kegiatannya untuk kedaulatan Desa, ajak pemuda pemudi di sini untuk bersama sama membangun Desa mulai dari hal-hal yang kecil. Membangun Desa sampai Membangun Indonesia,"ungkapnya melalui sambutan yang disampaikannya dalam acara perayaan HUT BPKel-Oi yang ke-3.

Kemudian, Udin Achirudin, Selaku Ketua Oi Cirebon yang turut serta menghadiri HUT BPKel-Oi ke-3 mengharapkan agar tetap menjaga nilai-nilai Sosial seni, Olahraga, Pendidikan, Akhlak dan Niaga (SOPAN), "Selamat ulang tahun yang ke-3 BPKel Oi Kaum Urbanis, semoga tetap terus bisa menanam dan menyirami kehidupan dengan kebaikan agar bisa menjadi Manusia - manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya dan bermanfaat bagi alam semesta,"harapnya.

Pada Perayaan HUT BPKel-Oi yang ke-3 diisi dengan kegiatan Pemotongan tumpeng dan Makan bersama simbol perayaan ulang tahun, kemudian di isi juga dengan acara-acara yang bermanfaat seperti Istighosah, Bakti Sosial (Baksos), Penanaman pohon, Santunan anak yatim, Lapak perpustakaan jalanan, dan diramaikan oleh pementasan seni dan budaya yang meliputi Pementasa Tari tradisional, Karinding, Sastra puisi, Hadroh, dan Live music acoustic, serta dihadiri oleh Kapolsek Panguragan, Koramil Arjawinangun, Tokoh Masyarakat, Ketua BPK Oi Cirebon, Anggota BPKel Oi se wilayah Cirebon dan sekitarnya, Komunitas perpustakaan jalanan, Komunitas seni dan komunitas lingkungan wilayah Cirebon serta Masyarakat setempat.

"Kadung Kait" Ceritakan Kisah Nyata Pada Produksi Teater Dugal Yang Ke-XXIV

Unswagati, Setaranews.com - Teater Dugal Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni dan Budaya Unswagati Cirebon menggelar pementasan seni teater "Kadung Kait" karya Budi Yasin Misbach dan di sutradarai oleh Nuramaliyah "Waking" Afifah. Pementasan tersebut merupakan produksi yang ke-XXIV dan pementasan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Teater Dugal UKM Seni dan Budaya.

Dalam kisahnya "Kadung Kait" mengisahkan tentang sepasang suami istri yang baru saja menikah, dimana kehidupan mereka sangatlah amat sederhana dan cenderung pas-pasan. Mereka tinggal di rumah pemberian orang tua sang istri (Enah). Berdasarkan kekurangannya, akhirnya orang tua Enah selalu menyudutkan Suami Enah (Karyo).

Teater Dugal UKM Seni dan Budaya selalu mengangkat lakon-lakon atau cerita yang nyata dimana kisah yang dipentaskan diatas panggung merupakan kisah nyata dan masih hangat terjadi di kalangan masyarakat, "Cerita yang kami pentaskan memang cenderung nyata dan realistis, kemudian pengatutan artistik nya juga seakan-akan seperti nyata walaupun tidak persis menyerupai aslinnya, dan teater yang realistis ini jarang sekali dipentaskan, khusunya di daerah Cirebon," ungkap Sutradara Nuramaliyah "Waking" Afifah, saat ditemui setaranews.com saat pasca pementasannya, Sabtu (26/08).

Lebih lanjut, wanita yang yang kerap disapa dengan sebutan "Waking" tersebut melanjutkan pemaparannya, bahwasanya dalam cerita "Kadung Kait" tersebut disinggung juga soal narkoba, " Kadung Kait juga menyinggung soal narkoba, dimana sekarang ini sedang hangat diperbincangkan hingga tingkat nasional. Adapun pesan yang dapat diambil dari cerita ini sekurang-kurangnya kita yang melakoni  kehidupan yang pas-pasan sekalipun jangan sampai terjerumus kedalam pekerjaan yang salah," lanjut pemain yang memerankan peran "Emak" dalam lakon Kadung Kait tersebut.

Pementasan Seni Teater "Kadung Kait" diselenggarakan selama 2 hari di Ruang Aula Kampus Utama Unswagati Cirebon, dimana Pada hari pertama, Jumat (25/08) dimulai Pukul 19:30 WIB, untuk kalangan mahasiswa, kemudian di hari ke-2 nya, Sabtu (26/05) dimulai sejak pukul 15:30 WIB, untuk kalangan SMP/SMA-Sederajat. (Haerul Anwar)

 

FPTI Gandeng Mapala Gunati Selenggarakan Kompetisi Panjat Tebing Se-Wilayah III Cirebon

Unswagati, Setaranews.com - Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) bekerja sama dengan Mahasiswa Pecinta Alam Gunung Jati (Mapala Gunati) mengadakan kompetisi panjat tebing untuk para pelajar dan umum se-wilayah III Cirebon, Sabtu, (26/08) di Kampus Utama Unswagati Cirebon. Kompetisi tersebut dimulai pukul 08:00 WIB dan diikuti oleh sebanyak 70 peserta yang berasal dari kalangan umum dan pelajar Se-wilayah III Cirebon.

Tujuan diselenggarakannya kompetisi tersebut untuk mengetahui atlet-atlet panjat tebing yang ada di Kota Cirebon, hal tersebut dikatakan oleh Trisno selaku Ketua Pelaksana (Ketuplak) Kompetisi tersebut, dia mengatatakan, "Sengaja kami selenggarakan acara ini di lingkungan kampus 1 Unswagati, karena kami melihat wall area yang ada di Unswagati itu lumayan tinggi  dan ramping, dengan trek tersebut kami dapat menguji adrenalin para peserta, dan dari situlah kami akan tahu bibit-bibit atlet panjat tebing yang berada di Kota Cirebon ini," katanya saat ditemui setaranews.com di sela-sela kompetisi berlangsung, Sabtu (26/08).

Untuk mengetahui bibit atlet Kota Cirebon, kompetisi tersebut diselenggarakan selama dua hari, terhitung mulai tanggal 26-27 Agustus 2017 dan setelah itu akan ditetapkan juara 1,2 dan juara 3 sebagai wakil Kota Cirebon pada kompetisi nasional mendatang, "Untuk juara 1,2 dan 3 nanti Adak ada penilaian tersendiri, karena mereka bertiga nantinya akan ditetapkan sebagi pemenang dalam kompetisi ini dan mereka harus mendapatkan pembinaan khusus untuk mewakili Kota Cirebon dalam kompetisi nasional nantinaya, " tutupnya. (Felisa Dwi Pujianti)

 

Puisi: Orang-Orang Cemas

Pada malam-malam singkat sepanjang bulan Agustus
di tempat yang katanya religius
Tapi moral terus tergerus

Tiupan angin tetap terasa dingin
Orang-orang masih menggigil
dan cengkrama menjadi selimut tebal

Tidak ada yang salah dari sebatang rokok atau secangkir kopi, lagi dan lagi
Meski waktu terlanjur terlalu pagi
Biarkan orang-orang bebas berekspresi

Pada siang-siang panjang di bulan Agustus
Terang-terangan penindasan dipaksakan
Langkah para pejabat tidak lebih santun dari rombongan para Anjing

Tiupan angin meradang panas
Tanpa air mata orang-orang mulai menangis
Mungkinkah besok akan makan nasi bekas?

Tidak ada yang salah dari menyerukan keadilan
Meski melempar kursi ke persinggahan
Kurang ajar telah menjadi kepunyaan bandit-bandit serakah

Pada laki-laki yang mencintai manusia
Barangkali hatinya telah penuh oleh kesengsaraan
Bukankah, rakyat seharusnya menjadi Tuan Tanah atas Bumi?

Pada perempuan yang mencintaimu
Barangkali hatinya telah punah oleh ketabahan
Jari-jarinya sudah lama meraba kemanusiaan

Dan, apakah manusia telah menjadi berhala?
Memuja gedung-gedung tinggi berharap menghidupi
Tapi dilain sisi sanggup menjadikan orang-orang mati

Pembentukan Panitia PKKMB-U Menuai Polemik

Unswagati, Setaranews.com - Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru tingkat Universitas  (PKKMB-U) yang pada dasarnya merupakan program lembaga dalam hal ini Universitas sebagai pelaksana PKKMB. Namun, pihak Lembaga telah menyerahkan pelaksanaan PKKMB kepada Badan Eksekutf Mahasiswa Universitas (BEM-U) dan Dewan Perwakila Mahasiswa Universitas (DPM-U) sebagai Organisasi Mahasiswa (Ormawa) tertinggi di Unswagati untuk mengakomodir seluruh Ormawa yang ada di Unswagati.

Permasalahan muncul ketika pihak BEM-U mensosialisasikan (18/07) konsepan PKKMB-U yang telah disiapkan oleh BEM-U.  Beberapa Ormawa yang hadir dalam sosialisasi tersebut menilai bahwa BEM-U tidak melaksanakan azas PKKMB yaitu Keterbukaan, Demokrasi dan Humanis, pasalnya konsepan tersebut tidak ditetapkan dengan cara musyawarah.

Presiden Mahasiswa (Presma), Surya Oktaviandy Zebua saat dikonfirmasi setaranews menjelaskan, konsepan tersebut sudah memenuhi azas PKKMB termasuk asaz demokrasi. "Unswagati  menganut demokrasi keterwakilan bukan demokrasi langsung, demokrasi langsung hanya dipakai untuk pemilihan ketua umum BEM dan DPM. Untuk beberapa bagian kita laksanakan demokrasi secara langsung dan untuk beberapa bagian kita pakai demokrasi keterwakilan, karena ada DPM dan BEM" jelasnya.

Kemudian,  Ormawa Unswagati mengadakan forum musyawarah sendiri untuk menyikapi polemic yang terjadi dalam PKKMB-U pada Sabtu (05/08) silam, di Screen House, dan di hadiri oleh 16 Ormawa Unswagati. Mereka (Ormawa) menilai proses pelaksanaan PKKMB Unswagati 2017 tidak sesuai dengan azas yang telah ditetapkan sesuai keputusan direktur jenderal pendidikan tinggi kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 25/dikti/kep/2014, serta Ormawa meminta agar DPM-U mengadakan forum terkait proses PKKMB.

Setelah DPM-U menerima berita acara hasil forum mahasiswa pada Selasa (8/8) silam, Muhammad Hanif, selaku ketua DPM-U menyepakati permintaan Ormawa untuk diadakannya forum musyawarah PKKMB-U dan Inaugurasi pada hari Jumat (11/8). Dari musyawarah PKKMB dan Inaugurasi tersebut, dihasilkan 4 point yang kemudian diajukan kepada Wakil Rektor III sebagai penanggungjawab PKKMB dari pihak Lembaga pada Senin (14/08).

(Baca: Berikut 4 Point Hasil Musyawarah PKKMB dan Inaugurasi)

Dari 4 Poit tersebut, pihak lembaga, dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Rektor III memutuskan bahwasanya hanya 2 poit yang diterima yaitu DPM-U dan BEM-U sebagai lembaga yang mengakomodir Ormawa agar terlibat dalam pelaksanaan, dan Inaugurasi dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Seni dan Budaya (USB). Dari hasil keputusan lembaga tersebut, lantas pihak Ormawa tidak menyepakati struktural PKKMB-U yang sudah ditentukan oleh BEM-U, mereka (Ormawa) berasumsi bahwasannya dalam konteks pengakomodiran yang telah dinyatakan oleh Dudung Hidayat, selaku Wakil Rektor III adalah pengumpulan Ormawa guna untuk merumuskan proses pelaksanaan PKKMB termasuk pembentukan panitiannya melalui perumusan bersama ormawa, bukan ditentukan secara satu pihak,

Kemudian, untuk menyikapi hal tersebut, DPM-U mengadakan forum klarifikasi hasil musyawarah PKKMB dan Inaugurasi pada Senin (21/08) di Ruang Aula Unswagati, dalam forum tersebut, Ormawa meminta agar kepanitiaan PKKMB-U dilakukan secara Musyawarah bersama, "kami mau terkait teknis dalam kepanitiaan PKKMB-U dilakukan secara terbuka atau musyawarah bersama karena sudah dijelaskan dalam azas-azas PKKMB, bukan meluluh BEM-U meminta 2/1 orang delegasi ke seluruh Ormawa tetapi beberapa posisi seperti Ketua Pelaksana (Ketuplak) dan Koordinator sudah ditetapkan dan sudah diisi tanpa kita tahu prosesnya seperti apa, lalu del;egasi ormawa yang dikirimkan itu buat apa kalau beberapa posisi sudah ditentukan secar sepihak," tandas Epri Fahmi, salah satu perwakilan forum.

disisi lain, Okta (Presma) Walk Out (WO) dari forum terlebih dahulu dikarenakan menurutnya percuma berada didalam forum "saya tidak mau berdebat dengan orang-orang bodoh disini," kecamnya keluar dari forum sembari menunjuk-nunjuk peserta dalam forum tersebut.

Dalam forum tersebut, Ormawa merasa tidak puas dan langsung ramai-ramai mendatangi Wakil Rektor III, setelah ditemui Dudung Hidayat menyampaikan bahwasannya teknis kepanitian PKKMB harus merata dan ditempatkan dalam proprosinya masing-masing, " Saya tidak ada pengkuotaan, karena saya hanya bilang perwakilan dari Ormawa harus merata. dalam hal ini DPM-U dan BEM-U sebagai Leading Sector nya , silahkan mereka yang mereka yang mengakomodir, tetapi tolong ormawa dilibatkan didalamnya, misalkan 2 atau 3 orang perwakilan dari ormawa untuk masuk kepanitiaan dan merumuskan posisi kepanitian PKKMB-U", ungkapnya saat ditemui Ormawa ramai-ramai di Ruangannya, Senin (21/08).

Setelah Menemui Wakil Rektor III, DPM-U beserta Ormawa yang hadir dalam forum klarifikasi tersebut menghasilkan keputusan diantarannya Ormawa meminta pembentukan kepanitian PKKMB secara musyawarah terbuka dalam penempatan posisi apapun, apabila poin tersebut tidak disetujui beberapa Ormawa tidak akan mengirimkan delegasinya kedalam kepanitiaan PKKMB-U dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan dipublikasikan kepada mahasiswa. (Trusmiyanto).

Berita Sebelumnya: Terkait Proses Pelaksanaan PKKMB, Ormawa Minta DPM-U Segera Adakan Musyawarah Mufakat

                                     DPM-U Siap Adakan Musyawarah PKKMB dan Inaugurasi dengan Ormawa

 

Puisi: Negeri Katanya

Katanya Indonesia sudah merdeka

Merdeka bagi siapa?

Bagi orang-orang borjuis penggerus rakyat biasa


 


Katanya Indonesia sudah merdeka

Merdeka yang seperti apa?

Jika masih banyak rakyat biasa tak sejahtera


 


Katanya Indonesia sudah merdeka

Merdeka dalam hal apa?

Jika sistem borjuasi masih merajalela dimana-mana

Rakyat biasa tertindas karenanya


 


Ah negeri ini hanya sekedar katanya, katanya dan katanya .....


 


Cirebon, 17 Agustus 2017


 


Oleh: Hashbi Isma Rabbani, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unswagati Cirebon.

Sispala Kaldera Bentangkan Bendera 1.000 Meter Pada HUT RI Ke-72 Tahun

Regional, Kuningan, Setaranews.com - Siswa-Siswi Pecinta Alam (Sispala) Kaldera SMA 1 Arjawinangun telah berhasil membentangan Bendera Merah-Putih sepanjang 1.000 meter dipuncak Gunung Ciremai.

Pembentangan bendera merah-putih yang dibentangkan oleh kurang lebih 900 pendaki tersebut dilaksanakan pada pukul 08:00 WIB di atas ketinggian 3.078 Mdpl Gunung Ciremai, Kuningan pada hari Kamis 17 Agustus 2017 tepat dihari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke-72 tahun.

Pembentangan bendara di Puncak Ciremai bukanlah hal yang pertama dilakukan oleh Siswa-Siswi Pecinta Alam (Sispala) Kaldera SMA 1 Arjawinangun, hal tersebut di ungkapkan oleh Hamjah Maulana Yusuf, Ketua Pelaksana (Ketuplak) kegiatan pengibaran bendera di Puncak Ciremai tahun 2017.

"Pada tahun 2014 silam kami kibarkan bendara merah-putih sepanjang 300 meter di Puncak Ciremai, kemudian tahun selanjutnya (2015) kami bentangkan kembali bendera merah-putih sepanjang 500 meter, kemudian di tahun ini, tepat di hari peringatan RI ke-72 kami bentangkan kembali bendera merah-putih sepanjang 1.000 meter,"ungkapnya.

Lebih lanjut, Hamjah mengharapkan dengam dikibarkannya bendera 1.000 meter di Puncak Ciremai dapat menjadi pengingat bagi bangsa, "Semoga pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) yang ke-72 ini dapat mengingatkan kita semua terhadap pejuang-pejuang negara yang telah gugur dalam peperangan, mereka telah memperjuangkan negara ini menjadi merdeka dari tangan-tangan penjajah", harapnya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh segenap siswa-siswi yang tergabung dalam Sispala, diantarannya Sispala Kaldera SMA 1 Arjawinangun, SMA Islamic Center,  Mayura SMKN 1 Jamblang, Tapak SMAN 1 Jamblang, dan Jagat dari SMAN 1 Plumbon. (Felisa Dwi Pujianti).

Baca Juga: Pengibaran bendera 1000 Meter Kaldera 2017

Narasumber Berita Dikutip Dari www.sindonews.com

INDONESIA MERDEKA CUMA SATU HARI

 Opini, Setaranews.com - Terhitung sudah 72 tahun semenjak proklamasi dikumandangkan di Pegangsaan Timur, Jakarta. Hari ini rakyat seluruh Indonesia merayakan kembali momen yang dianggap paling bersejarah dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Dengan semangat anti-kolonialisme, rakyat menyambut dengan suka cita detik-detik saat proklamasi di kumandangkan 72 tahun silam. Menengok ke belakang saat peristiwa tersebut terjadi, dan menandai dimulainya babak baru dalam perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan republik baru di dunia. Ada asa yang menyala, ada harapan-harapan baru yang muncul setelah lebih dari 3 abad mengalami penjajahan dari bangsa asing. Tentang kehidupan yang lebih adil, sejahtera, serta bermartabat tanpa adanya kerja paksa serta penindasan dalam konteks umum yang selama ini dirasakan oleh rakyat Indonesia di berbagai daerah.

Setelah peristiwa tersebut, tepatnya tahun 1948 di Prancis terjadi pula peristiwa penting dan bersejarah yang mempengaruhi peradaban manusia dalam skala global. Adanya Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948) yang berisikan kesepakatan negara-negara di dunia untuk menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia seakan menjadi angin segar bagi kehidupan masyarakat dunia. Terlebih setelah Indonesia memutuskan untuk masuk dalam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang mengharuskan Indonesia turut serta menjalankan amanat dari UDHR 1948. Setidaknya dua persitiwa tersebut yang menjadi dasar dari opini penulis untuk mengatakan negara memiliki hutang kepada rakyat dalam hal kesejahteraan dan terjaminnya hak-hak dasar rakyat sebagai manusia dan warga negara Indonesia.

Tanpa menafikan jasa dari para pahlawan yang berjuang dalam merebut kemerdekaan, penulis ingin mengambil perspektif lain dalam merayakan pesta tahunan rakyat Indonesia. Pertanyaan umumnya, apakah hari ini kita sudah benar-benar merdeka sebagai sebuah bangsa dan negara? Mungkin jawabannya, iya. Jika hal ini kita tinjau dari perspektif hukum, juga legitimasi yang didapatkan oleh Indonesia dari negara-negara lain. Tapi dengan berbagai janji kemerdekaan yang dulu dibuat oleh para pendiri bangsa, kemudian diterjemahkan dalam Pancasila dan UUD 1945, rasanya masih banyak hal yang belum terlunasi dari pernyataan-pernyataan tersebut.

72 tahun bukan waktu yang sebentar, bahkan banyak negara yang umurnya kurang dari 70 tahun tetapi tingkat kesejahteraan rakyatnya melebihi Indonesia. Lalu ada yang mengatakan membangun Indonesia ini memang sulit, perlu waktu yang panjang. Karena jumlah penduduknya banyak, wilayah teritorialnya luas dan masalah keberagaman yang kompleks membuat Indonesia butuh lebih banyak waktu daripada negara-negara lain. Anggapan ini tidak seutuhnya benar, karena jika kita melihat landscape kekayaan yang kita miliki, menjadi masuk akal jika kemajuan negara bisa diraih dengan lebih cepat.

Dilihat dari sisi ekonomi, banyak masalah yang terjadi akibat dari pengelolaan keuangan negara yang kurang baik dan berimplikasi pada terus meningkatnya jumlah hutang negara. Belum lagi ditambah kasus-kasus korupsi para pejabat negara dari rezim ke rezim yang seakan tidak ada habisnya, membuat kerugian negara terus bertambah dari tahun ke tahun. Kemudian angka ketimpangan yang tinggi menjadi representasi dari belum hadirnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Isu terakhir yang hangat diperbincangkan tentang menurunnya daya beli masyarakat juga menjadi masalah yang harus segera diselesaikan.

Dengan ideologi negara yang bernama Pancasila, sebenarnya kita memiliki pondasi kokoh untuk menjadi negara yang stabil dari sisi sosial dan politik. Karena kebaikan-kebaikan yang terkandung didalamnya menjadikan negara mempunyai konsep yang jelas untuk me-manage perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat. Tapi dalam kenyatannya, sudah berapa banyak konflik sosial yang terjadi akibat tidak hadirnya negara untuk memediasi berbagai masalah, atau kesalahan langkah penyelesaian akibat adanya intervensi dari negara asing. Belum lagi, konflik-konflik yang muncul karena masalah seputar modernitas, agama dan keindonesiaan juga masih terjadi dari dahulu hingga kini.

Maka dengan berbagai realitas yang ada, Indonesia belumlah mencapai kemerdekaan yang hakiki. Karena rakyat yang menjadi inti dari penyelenggaraan negara masih banyak terabaikan. Sebab itu menjadi layak untuk penulis mengatakan, INDONESIA MERDEKA CUMA SATU HARI.

Hidup Rakyat!!!

 

Penulis: Ahmad Ihsan Amala

Puisi: Wajah Kemerdekaan Republik Indonesia

Apakah Indonesia sudah Merdeka?

 

Indonesia bukan Pemerintah

Merdekanya Indonesia bukan karena Pemerintah

Pemerintah yang menjajah

Indonesia bukan Rakyat

Merdekanya Indonesia bukan karena Rakyat

Rakyat yang jahat

Indonesia bukan para Cendekiawan

Merdekanya Indonesia bukan karena para Cendekiawan

Cendekiawan asal-asalan

 

Kalau sudah Merdeka, Merdeka apanya?

 

Indonesia bukan para Ahli Bidang

Merdekanya Indonesia bukan karena para Ahli Bidang

Ahli Bidang yang pecundang

Indonesia bukan Tanah

Merdekanya Indonesia bukan karena Luas Tanah

Tanah penuh sampah

Indonesia bukan Air

Merdekanya Indonesia bukan karena banyaknya Air

Air limbah cair

 

Bagaimana, yakin Indonesia sudah Merdeka?

 

Wahai Wajah Kemerdekaan

Kalian semua Wajah Kemerdekaan

Merdekanya Indonesia karena Kesadaran

Merdekanya Indonesia karena Cinta dan Perjuangan

 

Indonesia itu Merah Putih

Indonesia itu Pancasila

Indonesia itu Bhineka Tunggal Ika

 

Jadi, apakah Indonesia sudah Merdeka?

 

 

Catatan : Selamat memperingati Hari Ulang Tahun Republik tercinta Indonesia ke-72 Tahun

Semoga benar-benar Merdeka

 

Oleh Ilalang

Organda Nilai Ojek dan Taxi Online di Cirebon Ilegal

Setaranews.com - Keberadaan angkutan berbasis online di Cirebon menuai berbagai kecaman dari pihak organda dan angkutan konvensional. Mereka berpendapat bahwa perusahaan transportasi online tersebut tidak mengantongi ijin operasional di wilayah Kota Cirebon.

“Mereka itu ilegal karena tidak memiliki ijin beroperasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cirebon, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Seharusnya perusahaan tersebut harus terlebih dahulu mengantongi ijin beroperasi dari pemerintah daerah karena wilayah operasional mereka di daerah Cirebon.” Ujar Karsono selaku sekretaris Organda Kota Cirebon

Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Cirebon sudah melayangkan surat peringatan kepada pihak perusahaan sebanyak 3 kali terkait belum adanya ijin beroperasinya angkutan berbasis online, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh pihak perusahaan angkutan online tersebut.

“Bahkan Dinas Perhubungan Kota Cirebon sudah melayangkan surat peringatan sebanyak 3 kali, tetapi mereka menentang peringatan dari Dishub dengan tetap beroperasinya ojek dan taxi online sampai sekarang,” lanjut Karsono.

Menurut hasil pantuan dari setaranews.com Pemerintah Kota Cirebon tidak pernah mengeluarkan ijin beroperasinya model angkutan berbasis online di wilayah kota Cirebon, pihak perusahaan transportasi online hanya mengantongi ijin beroperasi dari Pemerintah Provinsi dan Kominfo saja.

Ratusan Supir Angkot Berunjukrasa Menolak Angkutan Online

Cirebon, Setaranews.com- Ratusan supir angkutan konvensional padati Jalan Siliwangi dalam rangka menggelar aksi menolak perusahaan angkutan online yang beroperasi di Kota Cirebon, Selasa (15/08).

Sejak pukul sepuluh ratusan supir angkot yang berasal dari armada DI-D10 dan angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang  terdiri dari GG, GC, GP, GM, dan GS, berkumpul melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Cirebon. Mereka menuntut pemerintah Kota Cirebon untuk segera melakukan upaya tindakan pelarangan angkutan berbasis online beroperasi di Cirebon, sebab keberadaan mereka dinilai telah merugikan ratusan angkutan konvensional yang sejak lama beroperasi di Cirebon.

Menurut salah satu masa aksi sejak kemunculan angkutan online sangat berpengaruh terhadap pengasilan sehari-harinya.

“Dampak yang ditimbulkan dari adanya angkutan online ini banyak sekali salah satunya pendapatan kami menurun dari hari-hari biasanya hingga 70%,” ujar Teja salah satu masa aksi.

Selain itu ratusan supir angkot juga meminta pertanggungjawaban pihak Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) untuk segera melakukan tindakan terkait hal tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pihak organda yang diwakili oleh Karsono selaku sekretaris Organda Kota Cirebon berjanji akan memfasilitasi para supir angkot untuk duduk bersama dan berdialog dengan pihak DPRD, Walikota dan Dinas Perhubungan untuk segera melakukan tindakan penutupan perusahaan transportasi online yang dianggap telah meresahkan para supir angkot konvensional.

“Saya siap memperjuangkan aspirasi supir angkot konvensioanal yang telah lama berkontribusi dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat kota Cirebon” tegasnya.

Masa aksi sendiri mengancam akan melakukan mogok beroperasi selama tiga hari kedepan apabila Pemerintah Kota Cirebon tidak segera melakukan tindakan penghentian operasional angkutan online.

Pengibaran bendera 1000 Meter Kaldera 2017

Cirebon, Setaranews.com - Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Arjawinangun Kabupaten Cirebon adakan pengibaran Bendera 1000 meter kaldera 2017. Acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 15 - 17 Agustus 2017, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan republik Indonesia yang ke-72. Pengibaran bendera 1000 meter ini dilaksanakan oleh sejumlah SISPALA ( siswa-siswi pencinta alam) dari SMA 1 Arjawinangun, SMA Islamic center, Mayura dari SMKN 1 Jamblang, Tapak dari SMAN 1 Jamblang, dan Jagat dari SMAN 1 Plumbon.

Pembentangan Bendera di atas puncak gunung merupakan kali ketiga dilakukan oleh para SISPALA. Pada 2014 panjang bendera mencapai 300 meter, tahun 2015 sekitar 500 Meter dan tahun ini mencoba 1000 meter. Persiapan-persiapan untuk memecahkan rekor muri ini sedang dalam proses perizinan.

Pada 15 Agustus 2017 lebih tepatnya pukul 08.00 WIB, para pendaki akan berangkat ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon untuk acara pelepasan oleh ketua DPRD kota Cirebon dan Ketua Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar) Kabupaten Cirebon.

Pengibaran Bendera 1000 Meter ini kan dilaksanakan di puncak Gunung Ciremai tepat pada 17 Agustus 2017 mendatang. Pemilihan Puncak Gunung Ciremai sebagai tempat pembentangan karena Gunung Ciremai adalah icon dari Jawa barat “selain itu juga Gunung ciremai salah satu gunung yang mempunyai kawah terbesar yang memungkinkan untuk membentangkan bendera 1000 m dan kawah terindah.” Tutur Hamzah Maulana Yusuf  selaku Ketua Pelaksana sekaligus pelatih SISPALA SMAN  1 Arjawinangun.

Persiapan demi persiapan sedang dalam proses, mulai dari persiapan fisik selama satu bulan, packing Bendera dan teknik pembentangan Bendera pada saat dipuncak merupakan persiapan dini agar tidak ada kesulitan.

“Semoga dari kegiatan ini jiwa nasionalisme lebih tertanam pada siswa, Mereka (para pendaki) paham kalau naik gunung itu adalah salah satu bentuk nasionalisme kita terhadap NKRI” tambahnya saat diwawancarai via WhatsApp. (Felis)

Saut Situmorang: KPK Sedang Mendalami Dugaan Korupsi Tanah Cipto dan Gedung Setda

Cirebon, Setaranews.com  – Bukan lagi komisioner Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kali ini turun ke daerah, melainkan langsung dari pucuk pimpinan yang tidak lain adalah Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Wakil Pimpinan lembaga anti korupsi ini pun mengakui sedang mendalami beberapa kasus dugaan korupsi di Kota Cirebon, diantaranya yaitu soal Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon dan Sengketa Tanah Cipto yang menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 21,622 Miliar.

Saut Situmorang, turut mengatakan memang sudah ada beberapa laporan dugaan koruspi baik dari Kabupaten maupun Kota Cirebon yang masuk kepada KPK.

“ Betul sudah ada yang masuk. Untuk perosalan Tanah Cipto kami sedang mendalaminya lebih jauh. Gedung Setda juga sudah ada yang melaporkan kepada kami,” ujarnya kepada setaranews, pada saat diskusi di kedai Kopi Mubtada, Minggu (13/08).

Selain itu, Saut Situmorang pun mempersilahkan kepada publik untuk berperan aktif membantu aparatur penegak hukum dalam rangka mencegah dan menegakan tindak pidana korupsi.

“Kami terbuka untuk pendidikan anti korupsi, baik untuk seminar ataupun diskusi, silahkan untuk berkomunikasi dengan tim dari KPK. Yang jelas untuk dua kasus tersebut kami sedang mendalaminya lebih jauh lagi, siapa yang mengantongi kerugian Negara tersebut,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui untuk persoalan dugaan korupsi Tanah Cipto saat ini selain ditangani KPK juga ditangani langsung oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabespolri) yang beberapa waktu silam meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung besaran kerugian Negara. Beberapa pejabat dan politisi pun sudah ada yang dimintai keterangan oleh  tim penyidik, baik dari Mabespolri maupun KPK.

Mubtada: Melawan Korupsi Mulai Dari Kedai Kopi

Cirebon, Setaranews.com - Dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72, Kedai Kopi Mubtada menggelar acara diskusi dengan tema “Melawan Korupsi dari Kedai Kopi”.  Narasumber yang didatangkan sebagai pemantik diskusi tidak tanggung – tanggung, yaitu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibas, Moderator sekaligus pemilik Kedai, bahwa kerugian akibat korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa tidak hanya dalam bentuk nominal yang bisa dikalkulasikan. Dampak yang jarang sekali diketahui yaitu dari sisi Social Cultural.

“Korupsi sampai saat ini masih menjadi momok menakutkan jika kita mengetahui dampak buruknya. Tidak hanya kerugiaan keuangan Negara. Tak kalah penting yaitu kerugiaan budaya,” ujarnya kepada setaranews.com, Minggu, (13/08)

Lebih lanjut, Ibas menambahkan, di Kota Cirebon sendiri banyak sekali persoalan korupsi yang tentunya berdampak kepada Pembangunan baik infrastruktur dan sumber daya manusianya. Ditambah lagi, minim sekali ruang publik yang membicarakan persoalan – persoalan korupsi di Kota Cirebon.

“Kedai kopi harus menjadi public space bukan Space Available. Kami membuka selebar – lebarnya bagi siapapun yang ingin menggelar diskusi sosial kebudayaan.  Kedai kopi harus mempelopori itu, Mubtada siap,” ucapnya.

Dilain pihak, Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) Waswin Janata menanggapi bahwa memang peranan kedai – kedai kopi dalam membangun Republik Indonesia (RI) tidak bisa dipandang sebelah mata.

“Ide untuk menculik Soekarno dan mendorongnya untuk segera memproklamirkan kemerdekaan itu muncul saat Pemuda sedang diskusi sambil ngopi disalah satu kedai di Jakarta. Sejarah mencatatatnya demikian,” tukasnya.  (Epri Fahmi)

Mahasiswa KKN Lakukan Penanaman 1000 Mangrove

Cirebon, Setaranews.com - Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) bersama Kelompok KKN Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon melakukan penanaman 1000 Mangrove di Pantai Baro, Desa Gebang Mekar, Penanaman tersebut merupakan salah satu Program Kerja (Proker) bersama antara kelompok KKN Unswagati dan IAIN Syekh Nurjati yang ditempatkan di Kecamatan Gebang, Cirebon.

Program tersebut mendapat sambutan positif dari warga desa sekitar, hal itu diungkapkan oleh Edi selaku Badan Perwakilan Desa (BPD) Gebang Mekar, " kami sangat apresiasi sekali kepada mahasiswa yang ingin melakukan penanaman mangrov ini, karena mangrove sendiri selain bermanfaat untuk mengurangi pemanasan global, mangrove juga dapat melestarikan biota bawah laut atau dapat melindungi ikan-ikan kecil yang berada di dalam laut, dan itu harus dilestarikan", ungkapnya saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan penanaman 1000 mangrove, Minggu (13/08) di Pantai Baro, Gebang Mekar.

Lebih lanjut, Edi juga mengharapkan agar tanaman mangrove dapat tumbuh dan menjalar sampai ke tengah laut, "untuk membendung ombak yang besar nantinya, kami berharap dengan diadakannya penanaman 1000 mangrove kali ini mudah-mudahan dapat tumbuh menjalar sampai ke tengah laut nanti nya", tambah nya saat ditemui setaranews.com

Program penanaman 1000 mangrove di ikuti oleh Ikatan Remaja Nasjid (Irmaba) Desa Gebang Mekar, Karang Taruna Desa Gebang Mekar, Kelompok KKN Desa Gebang Unswagati, Gebang Udik, Gebang Mekar, Kali Maro dan kelompok KKN Desa Gebang IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kerjasama dengan PLTU Kanci, Mahasiswa KKN Adakan Penghijauan Lahan

Cirebon, Setaranews.com – Dalam rangka melakukan pengabdian kepada masyarakat pada program Kuliah Kerja Nyata Penerapan Keterampilan Mahasiswa (KKN-PKM) Unswagati di bidang lingkungan, Mahasiswa KKN-PKM kelompok 56 Desa Susukanlebak, Kecamatan Susukanlebak bekerja sama dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kanci mengadakan kegiatan penghijauan lahan.

Antusiasme warga terhadap adanya pembagian bibit tanaman ini terlihat tinggi. Terdapat ratusan warga datang silih berganti mendatangi lahan kosong milik desa samping Sabermas (Sanitasi Bertumpu pada Masyarakat) Desa Susukanlebak tempat kegiatan berlangsung, pada Minggu (13/8).

Kegiatan penghijauan lahan tersebut dilakukan karena banyak terdapat lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh warga Desa Susukanlebak. Penghijauan lahan dengan melakukan pembagian bibit tanaman kepada warga dan penanaman pohon di desa ini pun sebagai wujud pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak PLTU Kanci.

“Kita lihat banyak lahan milik desa dan lahan warga yang masih kosong belum dimanfaatkan maksimal jadi kita buat kegiatan penghijauan lahan ini untuk menambah penyediaan pasokan air dan mengurangi lahan yang tidak subur.” Tutur Sofyan, Ketua Kelompok 56 KKN-PKM Unswagati.

Terdapat 300 bibit tanaman yang tersedia, yakni 150 bibit sirsak, 20 bibit sukun, 10 bibit mahoni, 50 bibit glodogan tihang, 60 bibit kemiri sunan dan 10 bibit Arbasia.

“Dari pihak desa sendiri mengucapkan terima kasih atas adanya kegiatan yang positif ini. Semoga kedepannya dapat didapatkan manfaat dari bibit pohon yang ditanam, entah itu dari buah, batang atau daunnya.” Tutup Abdul Chalik, kepala Dusun Blok Pahing, saat ditemui setaranews.com di sela-sela kegiatan berlangsung.

Berikut 4 Point Hasil Musyawarah PKKMB dan Inaugurasi

Unswagati, Setaranews.com - Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat Universitas (DPM-U) telah mengadakan Musyawarah Pengenlan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Inaugurasi di Ruang 208, Fakultas Ekonomi, Jumat (11/8) berdasarkan aspirasi tuntutan Forum Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang diikuti oleh 16 Ormawa Unswagati pada Sabtu (5/8) lalu.

Musyawarah yang rencana dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB itu, mundur menjadi pukul 14.30 WIB dan berlangsung hingga pukul 17.00 WIB, serta dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Ormawa yang ada di Unswagati.

Berbagai argumentasi dari masing-masing Ormawa disampaikan dalam musyawarah tersebut. Terjadi pula adu argumen dari pihak perwakilan Ormawa dengan DPM-U maupun BEM-U. Sehingga dalam musyawarah disepakati bahwa DPM-U dan BEM-U sebagai akomodir ormawa terkait PKKMB. Berikut 4 point hasil musyawarah:

1. Dibuatnya kerangka aturan atau tata tertib terkait PKKMB mengenai forum sampai terbentuknya panitia PKKMB dan lain sebagainya.


2. Mengembalikan kepada DPM-U dan BEM-U sebagai akomodir dan dibuat Surat Keputusan (SK) oleh Wakil Rektor III.


3. Inaugurasi sebagai program dari Unit Kegiatan Mahasiswa Seni dan Budaya (USB).


4. Seluruh ormawa Unswagati terlibat dalam kepanitiaan PKKMB termasuk Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Kelompok Studi Mahasiswa (KSM).

Muhammad Hanif selaku Ketua DPM-U menyatakan bahwa hasil musyawarah akan direkomendasikan kepada Wakil Rektor III pada hari Senin (13/8) mendatang. "Nanti kami akan sampaikan seluruhnya ke WR III mengenai berita acara dan rekomendasi hasil musyawarah pada hari senin, karena sabtu libur." ujarnya tatkala menutup Forum Musyawarah. (Trusmiyanto).

Baca Berita Sebelumnya:

http://www.setaranews.com/terkait-proses-pelaksanaan-pkkmb-ormawa-minta-dpm-u-segera-adakan-musyawarah-mufakat.html

http://www.setaranews.com/dpm-u-siap-adakan-musyawarah-pkkmb-dan-inaugurasi-dengan-ormawa.html

DPM-U Siap Adakan Musyawarah PKKMB dan Inaugurasi dengan Ormawa

Unswagati, Setaranews.com – Terkait hasil forum Ormawa (Organisasi Mahasiswa) yang diikuti oleh 16 Ormawa pada Sabtu (05/8) silam, yang menginginkan agar Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat Universitas (DPM-U) secepatnya mengadakan musyawarah mufakat tentang proses pelaksanaan PKKMB-U tahun akademik 2017-2018, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai azaz-azaz yang diatur oleh Dikti yakni transparansi, demokratis dan humanis.

Hal itu menuai respon dari berbagai pihak termasuk Wakil Rektor III, Dudung Hidayat dan DPM-U sendiri. Saat ditemui oleh beberapa Ormawa di ruangannya, Dudung memaparkan bahwa pihak universitas telah menyerahkan proses pelaksanaan PKKMB-U kepada DPM-U dan Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas (BEM-U) untuk mengkordinir Ormawa turut serta.

“Saya sudah mempercayakan kepada DPM-U dan BEM-U sebagai organisasi mahasiswa tertinggi untuk mengkordinir temen-temen ormawa yang ada di Unswagati dan meminta mereka melibatkan seluruh ormawa agar terciptanya transparansi dan demokratis.” Tegasnya, Rabu (09/08).

Lantas, setelah kemarin Selasa (08/08) hasil forum Ormawa yang dilaksanakan pada Sabtu (05/08) sampai kepada DPM-U. Muhammad Hanip selaku Ketua DPM-U dan Okta Zebua selaku Presiden Mahasiswa pun mengadakan pertemuan pada Rabu (09/08) dan diputuskan akan mengadakan Musyawarah PKKMB dan Inaugurasi dengan seluruh Ormawa pada Jumat, 11 Agustus 2017.

“Hari ini ada pertemuan dengan Okta, selaku presiden mahasiswa (presma) dan hasilnya akan diadakan Musyawarah PKKMB dan Inaugurasi pada Jumat ini. Isinya pembahasan seputar PKKMB dan juga sekaligus inaugurasi,” ujar Hanip di Sekretariat DPM-U, Kampus 1 Unswagati.

Adapun untuk teknis musyawarah tersebut akan diatur oleh DPM-U selaku organisasi yang memfasilitasi. “Nanti teknisnya dari DPM-U bikin draft yang berkaitan dengan segala usulan dan rekomendasi yang akan disampaikan, bisa dari struktural, bisa dari pelaksanaan atau jumlah delegasinya, tapi intinya, sesuai kesepakatan dengan presma akan diutamakan dari ormawa.”

Terakhir Hanip berharap musyawarah nanti bisa berjalan secara kondusif, sesuai yang diharapkan dan apapun hasilnya bisa diterima dengan lapang dada oleh seluruh Ormawa.

Terkait Proses Pelaksanaan PKKMB, Ormawa Minta DPM-U Segera Adakan Musyawarah Mufakat

Unswagati, Setaranews.com – Organisasi mahasiswa (Ormawa) Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon telah mengadakan sebuah forum pada Sabtu (5/8) silam di Sekretariat LPM Setara Kampus 1 terkait proses pelaksanaan kepanitiaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tingkat Universitas tahun akademik 2017-2018.

Forum tersebut diikuti oleh 16 Ormawa seperti DPM Fakultas Pertanian, DPM Fakultas Ekonomi, BEM Fakultas Pertanian, BEM Fakultas Ekonomi, BEM Fakultas Hukum, BEM Fakultas Teknik, Himpunan Mahasiswa Komunikasi (Himakom), Himpunan Mahasiswa Agroteknologi (Hipmagro), Himpunan Mahasiswa Agribisnis (Hipmagri), Himpunan Mahasiswa Sipil (HMS), Himpunana Mahasiswa Manajemen (Himajemen), Himpunana Mahasiswa Akuntansi (Himatansi), UKM Seni dan Budaya, Mahasiswa Pecinta Alam Gunung Jati (Mapala Gunati), LPM Setara dan Law Independent Discussion (LIDI).

Mereka (Ormawa) merasa proses pelaksanaan kepanitiaan PKKMB Universitas tahun ini tidak sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/Dikti/Kep/2014 yang berisi tentang panduan umum PKKMB dalam azaz pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Azaz Keterbukaan
Artinya semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, meteri/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan.
2. Azaz Demokratis
Artinya semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut.
3. Azaz Humanis
Artinya kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan dan anti kekerasan.

Kemudian, mereka meminta DPM-U untuk segera melakukan musyawarah mufakat terkait kepanitiaan PKKMB sesuai dengan azaz yang sudah diatur.

“Ya, harapan kami meminta DPM-U untuk secepatnya mengadakan musyawarah mufakat dengan semua ormawa agar menjadi jelas dan proses bisa berjalan sesuai azaz yang diatur Dikti.” ujar Tessa Nur Maulana selaku koordinator forum ormawa tersebut pada Selasa (8/8).

FISIP Lepas Lulusan Sarjana 2016/2017

Unswagati, Setaranews.com – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unswagati lepas 108 lulusan sarjana dalam acara pelepasan lulusan sarjana Tahun 2016/2017 di Ballroom Hotel Prima, Jumat (4/8). Acara ini dihadiri oleh jajaran Fakultas, Rektor Unswagati dan jajarannya, Pembina Yayasan Pendidkan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ), Ketua dan Wakil YPSGJ.

FISIP memiliki dua program studi, yakni Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi. Jumlah lulusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara adalah 73 sarjana, sedangkan untuk Program Studi Ilmu Komunikasi berjumlah 35 sarjana. Lulusan terbaik dengan kelulusan predikat "Dengan Pujian" berjumlah 16 Sarjana, yakni 12 Sarjana lulusan terbaik dari Ilmu Komunikasi, dan 4 Sarjana dari Ilmu Administrasi Negara.

Harapan untuk para lulusan sarjana keluar dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Dekan FISIP, Mukarto Siswoyo. Dalam sambutannya, Mukarto berharap agar para lulusan mampu menjaga sikap dan nama almamater. “jaga selalu nama almamater. Oleh karena itu, berikhtiar terus, tingkatkan terus wawasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Marilah kita bekerjasama, bersinergi, saling menghormati yang dapat memperkokoh pondisi yang kita bangun, untuk memajukan FISIP, memajukan Unswagati, memajukan Yayasan” ujarnya.

Para lulusan tersebut akan mengikuti wisuda yang dilaksanakan pada 12-13 Agustus 2017 di Auditorium Kampus Utama Unswagati.

Unswagati Lepas I600 Mahasiswa KKN

Unswagati, Setaranews.com - Universitas Swadaya Gunung Jati lepas 1600 mahasiswa untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata Penerapan Keterampilan Mahasiswa (KKN-PKM). Acara pelepasan bertempat di lapangan parkir Unswagati, yang dihadiri oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Sunjaya Purwadi Sastra, M.M., M.Si. beserta Camat dan Kepala Desa daerah tempat KKN, Selasa (01/08).

KKN-PKM tahun 2016/2017 mengusung tema " Penguatan Sumber Daya Masyarakat Pedesaan dan OVOP (One Product One Village) Dalam Upaya Meningkatkan IPM Kabupaten" pemilihan tema tersebut diharapkan agar mahasiswa mampu meningkatkan produk berkearifan lokal.

"Alasan pemilihan tema tersebut diharapkan mahasiswa mampu lebih dekat dengan masyarakat, kitakan menyimak dari Menteri Perdesaan Pembangunan bahwa wajb berkearifan lokal, mahasiswa kita mau coba-coba mengidentifikasi kira-kira desa ini butuhnya apa, sehingga dengan mudah dapat mengembangkan produk-produk lokal yang bisa mendunia" ujar Jimmy Hasoloan selaku ketua Lembaga Pengabdiaan Masyarakat Unswagati (LPM-U), Selasa (01/08).

KKN kali ini dibagi menjadi dua gelombang, yakni pada Agustus dan Februari mendatang, gelombang satu terdiri dari Fakultas Teknik (FT), Fakultas Pertanian (Faperta), Fakultas Ekonomi (FE), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Sedangkan gelombang dua terdiri dari Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Unswagati bekerjasama dengan tujuh Kecamatan yakni Susukan, Gegesik, Panguragan, Greged, Susukan Lebak, Gebang dan Ciledug. Serta 81 desa di Kabupaten Cirebon sebagai tempat pengabdian mahasiswa, KKN ini akan berlangsung selama 40 hari terhitung dari sekarang. (Felis)

Kritik Menristekdikti, Dua Mahasiswa Unnes Terjerat Pasal Karet

Nasional, Setaranews.com - Dua mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) dipolisikan oleh pihak kampus atas dugaan pencemaran nama baik Menteri Riset Teknologi  dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir. Kedua mahasiswa tersebut bernama Julio Belnanda Harianja dari Fakultas Hukum dan Harist Achmad Mizaki dari Fakultas Teknik.

Keduanya dilaporkan setelah sengaja mengunggah  foto piagam penghargaan bernada sindiran untuk Mohamad  Nasir atas pencapaian mencederai asas ketunggalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perguruan Tinggi ke media sosial pada 7 Mei 2017 sehari setelah Mohamad Nasir menghadiri acara di Unnes. Unggahan foto tersebut dimaksudkan sebagai kritik terhadap Menristekdikti.

"Dalam kajian kami, UKT sudah tidak tunggal lagi. Di Unnes masih ada pungutan lain di luar UKT, buktinya ada Pembayaran KKN, SPI dan beberapa pembayaran lainnya. Jadi kami menyindir kepada Pak Menteri yang mencanangkan program UKT di Perguruan Tinggi," ujar Julio, dikutip melalui cnnindonesia.com.

Hal senada juga dinyatakan oleh Samuel Rajagukguk, Kuasa Hukum kedua mahasiswa dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Dia menyatakan bahwa pihak Unnes telah melakukan pembungkaman dan kriminalitas terhadap mahasiswanya sendiri. Terlebih, penyidik menggunakan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan 310 KUHP yang selama ini dianggap pasal karet.

"Seharusnya kritik atau aspirasi yang disampaikan mahasiswa semestinya dapat direspons sebagai bentuk masukan terhadap perbaikan kualitas pendidikan ke depan. Bukan malah dilaporkan kepada pihak berwajib. Pasal ini kami anggap selama ini yang mengkriminalisasi gerakan-gerakan rakyat," kata Samuel di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu, 30 Juli 2017 seperti yang dimuat dalam viva.co.id.

Sementara itu, Rektor Unnes, Fathur Rokhman membantah bahwa tindakan pelaporan tersebut ingin melakukan pembungkaman terhadap mahasiswa.

"Kami sampaikan bahwa pelaporan tersebut memang ada dan bukan karena pembungkaman atau larangan menyampaikan pendapat atau kritik, melainkan karena dugaan pelanggaran hukum yang telah mengunggah sebuah dokumen tidak patut diberikan pada Menristekdikti saat acara di Unnes," kata Fathur Rokhman, Minggu, (30/07) dikutip melalui viva.co.id. (Trusmiyanto).