Komunitas Cirebon adakan Roadshow Diskusi Anti Korupsi

Regional, Setaranews.com – Maraknya kasus korupsi di Indonesia mengundang keperihatinan sejumlah masyarakat, menimbang akan hal tersebut, Kota Cirebon lewat Rumah Inspirasi dan didukung oleh beberapa komunitas lokal mengadakan sebuah roadshow diskusi anti-korupsi yang diberi tajuk Kita Muda, Kita Anti-Korupsi.

Roadshow diskusi anti-korupsi tersebut meliputi sejumlah tempat di kawasan Cirebon yakni dimulai dari SD N 2 Karangmekar, SMK Bina Cendekia dan yang terakhir berlabuh di Mubtada Kopi pada Sabtu (03/02) lalu akan dilanjut pada Minggu (04/02) di CFD Jl. Siliwangi pukul 06.00-09.00 WIB dan Gedung Kesenian Rarasantang 13.00-selesai.

Diskusi kali ini diadakan di Mubtada Kopi pada sore hari, di tengah guyuran hujan diskusi berjalan kondusif. Kegiatannya ialah berupa bedah buku “Kata Tidak Sekedar Melawan” karya Nanang Farid Syam yang kemudian menjadi pembicara inti bersama Ide Bagus Arief Setiawan selaku Ketua Lakpesdam NU Kota Cirebon dan Sacandra Aji Rivaldi selaku Peneliti Analisis Wacana Kritis.

Dalam bedah bukunya pria yang kerap disapa Uda Nanang yang juga bagian dari Kerjasama Spesialis KPK tersebut memaparkan lahirnya buku “Kata Tidak Sekedar Melawan” bermula dari Konferensi Nasional Gerakan Puisi Menolak Korupsi.

Buku ini mencoba memberikan corak terhadap gerakan anti-korupsi yang dibungkus lewat sastra dan keuntungan penjualan buku pun akan disumbangkan untuk gerakan penyair anti-korupsi. “Buku ini membahas seluk-beluk korupsi dari segi literasi puisi, royalti pun akan diberikan untuk gerakan penyair anti korupsi,” ujarnya.

Kemudian, menimpali akan hal tersebut, Ide Bagus Arief Setiawan atau yang kerap disapa Kang Ibas berpendapat hadirnya puisi anti-korupsi di tengah-tengah masyarakat menjadi bukti kritisnya kondisi Indonesia tentang praktek-praktek korupsi yang terjadi.

“Adanya puisi melawan korupsi dianggap satu bentuk daruratnya keadaan, kita mengalami degradasi yang parah, artinya ketika puisi tidak lagi berbicara tentang romantisme, tapi justru berbicara tentang korupsi, sesuatu yang dianggap lebih darurat untuk dikemukakan.” ungkapnya.

Menurut Kang Ibas pun untuk memberantas korupsi tidak semena-mena berlangsung dalam waktu yang singkat, dibutuhkan proses, strategi dan sinergitas antar golongan.

“Karena untuk memberantas korupsi butuh waktu, sekali, dua kali, tiga kali aksi, tidak bakal membuat pelaku korupsi jera. Perlu adanya sinergitas antar golongan untuk beramai-ramai memikirkan strategi yang tepat dan cermat.” lanjutnya. (Fiqih)

Saut Situmorang: KPK Sedang Mendalami Dugaan Korupsi Tanah Cipto dan Gedung Setda

Cirebon, Setaranews.com  – Bukan lagi komisioner Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kali ini turun ke daerah, melainkan langsung dari pucuk pimpinan yang tidak lain adalah Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Wakil Pimpinan lembaga anti korupsi ini pun mengakui sedang mendalami beberapa kasus dugaan korupsi di Kota Cirebon, diantaranya yaitu soal Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon dan Sengketa Tanah Cipto yang menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 21,622 Miliar.

Saut Situmorang, turut mengatakan memang sudah ada beberapa laporan dugaan koruspi baik dari Kabupaten maupun Kota Cirebon yang masuk kepada KPK.

“ Betul sudah ada yang masuk. Untuk perosalan Tanah Cipto kami sedang mendalaminya lebih jauh. Gedung Setda juga sudah ada yang melaporkan kepada kami,” ujarnya kepada setaranews, pada saat diskusi di kedai Kopi Mubtada, Minggu (13/08).

Selain itu, Saut Situmorang pun mempersilahkan kepada publik untuk berperan aktif membantu aparatur penegak hukum dalam rangka mencegah dan menegakan tindak pidana korupsi.

“Kami terbuka untuk pendidikan anti korupsi, baik untuk seminar ataupun diskusi, silahkan untuk berkomunikasi dengan tim dari KPK. Yang jelas untuk dua kasus tersebut kami sedang mendalaminya lebih jauh lagi, siapa yang mengantongi kerugian Negara tersebut,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui untuk persoalan dugaan korupsi Tanah Cipto saat ini selain ditangani KPK juga ditangani langsung oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabespolri) yang beberapa waktu silam meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung besaran kerugian Negara. Beberapa pejabat dan politisi pun sudah ada yang dimintai keterangan oleh  tim penyidik, baik dari Mabespolri maupun KPK.