Unswagati, SetaraNews.com- Musyawarah Besar (MUBES) terkait pembentukan struktural kepanitiaan program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) tingkat Universitas telah disepakati antara mahasiswa dan Wakil Rektor III akan dilaksanakan pada hari Rabu (03/08) pukul 13:00 WIB.
“Kami perwakilan dari mahasiswa mengajukan surat terkait pelaksanaan MUBES PKKMB itu hari kamis nanti, tetapi WR III meminta untuk dilaksanakan MUBES PKKMB hari Rabu sekarang. Oke kami sepakati penawaran WR III Untuk dilaksanakan MUBES PKKMB hari Rabu Pukul 13:00 WIB,” ungkap Fikri salah satu mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang mengajukan surat pelaksanaan MUBES PKKMB kepada Wakil Rektor III.
Tetapi MUBES PKKMB digagalkan oleh Wakil Rektor III tanpa mengirimkan surat penggagalan MUBES kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) dan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA).
“Saya menunggu sampai Pukul 14:00 WIB tapi MUBES tak juga dilaksanakan, sampai akhirnya kami mendengar kabar kalau MUBES gak jadi dilaksanakan, dan saya tidak mendapatkan surat penggagalan MUBES dari WR III. Padahalkan BEM U yang mewakili mahasiswa mengirim surat untuk pelaksanan MUBES, jadi tanpa terkecuali WR III juga harus mengirim surat kepada kami dong apabila ingin menggagalkan MUBES,” ungkap Ihsan Amala Presma Unswagati saat ditemui SetaraNews.com di bawah Gedung Aula Unswagati.
Mendengar hal itu, akhirnya perwakilan dari mahasiswa sebanyak empat orang mengadakan pertemuan langsung bersama Rektor dan Wakil Rektor III di Ruang Sekretariat Rektor.
Anehnya, Dudung Hidayat selaku Wakil Rektor III membantah atas tuduhan bahwasanya dia menyepakati adanya MUBES PKKMB hari ini.
“Saya tidak merasa menyepakati akan diadakan MUBES hari ini, yang saya sepakati itu hari ini adalah batas akhir pengumpulan delegasi panitia PKKMB dari tiap-tiap Fakultas,” tegasnya dalam pertemuan di Ruang Sekretariat Rektor.
Tampilkan postingan dengan label wr III. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label wr III. Tampilkan semua postingan
Rabu, 03 Agustus 2016
Senin, 01 Agustus 2016
WR III Bantah SMS Penipuan Dana KKN
Unswagati, Setaranews.com – Agenda Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon ternyata telah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menipu peserta KKN melalui SMS. Penipuan ini mengatas namakan Dudung Hidayat selaku Wakil Rektor III Unswagati.
Dalam SMS tersebut menyebutkan bahwa peserta KKN mendapatkan dana bantuan sebesar dua juta rupiah dan disuruh untuk menghubungi bagian keuangan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti). Namun, Wakil Rektor III membantah bahwa SMS tersebut dari dirinya.
“Dua minggu lalu ada peserta KKN yang telepon ke saya menanyakan SMS tersebut. Tapi itu tidak benar, masa Wakil Rektor III mengurus KKN. Semuanya kan di bawah naungan LPMU," ujar Dudung saat ditemui di ruangannya.
Tahun kemarin pun pernah ada kasus serupa yang memakan satu korban, tapi ditujukan kepada dosen Unswagati mengatas namakan Wakil Rektor I. Dosen yang tertipu tersebut telah mengirimkan uang sebesar 5 juta rupiah tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak Wakil Rektor I.
Sementara itu, pihak Universitas sedang menelusuri kasus ini, dan juga melakukan koordinasi dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat Unswagati (LPM-U) untuk senantiasa menghimbau kepada masing-masing Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Sejauh ini, kasus tersebut belum dilaporkan ke pihak yang berwajib, karena belum memakan korban.
“Dulu dosen sekarang mahasiswa, kita khawatir kalau kita dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang melihat adanya peluang," Sambungnya.
Adapun momen pelepasan pada Rabu (03/08) nanti akan dimanfaatkan oleh pihak Universitas untuk menghimbau secara langsung kepada mahasiswa peserta KKN. “Saya belum ada momen berkumpul dengan peserta KKN, jadi baru sekedar himbauan melalui LPMU selaku pusat kegiatan KKN. Saya harap juga waktu pelapasan nanti Rektor akan memberikan sambutan mengenai hal ini," tutup Dudung pada Setaranews.com. (Tuti)
Dalam SMS tersebut menyebutkan bahwa peserta KKN mendapatkan dana bantuan sebesar dua juta rupiah dan disuruh untuk menghubungi bagian keuangan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti). Namun, Wakil Rektor III membantah bahwa SMS tersebut dari dirinya.
“Dua minggu lalu ada peserta KKN yang telepon ke saya menanyakan SMS tersebut. Tapi itu tidak benar, masa Wakil Rektor III mengurus KKN. Semuanya kan di bawah naungan LPMU," ujar Dudung saat ditemui di ruangannya.
Tahun kemarin pun pernah ada kasus serupa yang memakan satu korban, tapi ditujukan kepada dosen Unswagati mengatas namakan Wakil Rektor I. Dosen yang tertipu tersebut telah mengirimkan uang sebesar 5 juta rupiah tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak Wakil Rektor I.
Sementara itu, pihak Universitas sedang menelusuri kasus ini, dan juga melakukan koordinasi dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat Unswagati (LPM-U) untuk senantiasa menghimbau kepada masing-masing Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Sejauh ini, kasus tersebut belum dilaporkan ke pihak yang berwajib, karena belum memakan korban.
“Dulu dosen sekarang mahasiswa, kita khawatir kalau kita dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang melihat adanya peluang," Sambungnya.
Adapun momen pelepasan pada Rabu (03/08) nanti akan dimanfaatkan oleh pihak Universitas untuk menghimbau secara langsung kepada mahasiswa peserta KKN. “Saya belum ada momen berkumpul dengan peserta KKN, jadi baru sekedar himbauan melalui LPMU selaku pusat kegiatan KKN. Saya harap juga waktu pelapasan nanti Rektor akan memberikan sambutan mengenai hal ini," tutup Dudung pada Setaranews.com. (Tuti)
Senin, 25 Juli 2016
Mahasiswa: PKKMB Dinilai Tidak Demokrasi
Unswagati, Setaranews.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) mengadakan pertemuan bersama Wakil Rektor III terkait masalah Pengnalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) yang sepenuhnya dikendalikan oleh pihak Universitas, pada Sabtu (23/07) di ruang pertemuan Wakil Rektor III Unswagati.
Pertemuan dihadiri oleh jajaran BEM-U dan perwakilan dari masing-masing Organisasi Mahasiswa (ORMAWA).
Pernyataan muncul dari Ade Anna salah satu mahasiswa yang berada ditengah-tengah pertemuan tersebut, dia mengungkapkan bahwasannya proses pelaksanaan PKKMB di Unswagati tidak adanya asas demokrasi.
"PKKMB pada tahun ini memang sudah menjadi program institusi bukan lagi program mahasiswa, tetapi menurut surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) itu kan melibatkan mahasiswa sebagai panitia PKKMB, tapi kenyataannya kami hanya dilibatkan sebagai panitia saja tanpa mengetahui proses-prosesnya, karena kami tidak dilibatkan dalam rapat kepanitiaan PKKMB, dan saya rasa hal seperti itu sih tidak demokrasi banget" Ungkap Pimpiman Umum UKM Seni dan Budaya tersebut disela-sela pertemuan berlangsung.
Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Neno mahasiswa jurusan Akuntansi. "Ya kalo mahasiswanya dilibatkan menjadi panitia tapi tanpa tahu proses seperti apa konsepnya sih namanya demokrasinya setengah-setengah dong, apalagi kebanyakan panitia dari mahasiswa sebagai pendamping gugus tidak ada di kepanitiaan inti". Ungkap wakil Gubernur Fakultas Ekonomi tersebut.
Mendengar pernyataan-pernyataan tersebut, Dudung Hidayat selaku Wakil Rektor III Unswagati membantah dengan pernyataan, bahwasannya mahasiswa yang menjadi panitia PKKMB juga akan dilibatkan dalam rapat kepanitiaan nantinya.
"Mahasiswa juga akan ikut serta dalam rapat kepanitiaan, tapi nanti di akhir acara PKKMB yang tersisa kisaran tiga sampai empat jam dan kami dari pihak Universitas hanya mengedepankan materi-materi inti dari Dikti saja yang harus tersampaikan kepada mahasiswa baru nantinya, dan sisanya itu terserah mahasiswa mau dibikin konsep seperti apa acaranya" Pungkasnya.
Mahasiswa menilai PKKMB tahun ini tidak adanya asas demokrasi yang dijalankan, karena mahasiswa hanya dilibatkan dalam kepanitiaan dengan susunan kepanitiaan yang sudah terbentuk oleh pihak Universitas tanpa dilibatkan dalam rapat awal pembentukan kepanitiaan PKKMB. (Awank)
Pertemuan dihadiri oleh jajaran BEM-U dan perwakilan dari masing-masing Organisasi Mahasiswa (ORMAWA).
Pernyataan muncul dari Ade Anna salah satu mahasiswa yang berada ditengah-tengah pertemuan tersebut, dia mengungkapkan bahwasannya proses pelaksanaan PKKMB di Unswagati tidak adanya asas demokrasi.
"PKKMB pada tahun ini memang sudah menjadi program institusi bukan lagi program mahasiswa, tetapi menurut surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) itu kan melibatkan mahasiswa sebagai panitia PKKMB, tapi kenyataannya kami hanya dilibatkan sebagai panitia saja tanpa mengetahui proses-prosesnya, karena kami tidak dilibatkan dalam rapat kepanitiaan PKKMB, dan saya rasa hal seperti itu sih tidak demokrasi banget" Ungkap Pimpiman Umum UKM Seni dan Budaya tersebut disela-sela pertemuan berlangsung.
Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Neno mahasiswa jurusan Akuntansi. "Ya kalo mahasiswanya dilibatkan menjadi panitia tapi tanpa tahu proses seperti apa konsepnya sih namanya demokrasinya setengah-setengah dong, apalagi kebanyakan panitia dari mahasiswa sebagai pendamping gugus tidak ada di kepanitiaan inti". Ungkap wakil Gubernur Fakultas Ekonomi tersebut.
Mendengar pernyataan-pernyataan tersebut, Dudung Hidayat selaku Wakil Rektor III Unswagati membantah dengan pernyataan, bahwasannya mahasiswa yang menjadi panitia PKKMB juga akan dilibatkan dalam rapat kepanitiaan nantinya.
"Mahasiswa juga akan ikut serta dalam rapat kepanitiaan, tapi nanti di akhir acara PKKMB yang tersisa kisaran tiga sampai empat jam dan kami dari pihak Universitas hanya mengedepankan materi-materi inti dari Dikti saja yang harus tersampaikan kepada mahasiswa baru nantinya, dan sisanya itu terserah mahasiswa mau dibikin konsep seperti apa acaranya" Pungkasnya.
Mahasiswa menilai PKKMB tahun ini tidak adanya asas demokrasi yang dijalankan, karena mahasiswa hanya dilibatkan dalam kepanitiaan dengan susunan kepanitiaan yang sudah terbentuk oleh pihak Universitas tanpa dilibatkan dalam rapat awal pembentukan kepanitiaan PKKMB. (Awank)
Langganan:
Postingan (Atom)