Jakarta, SetaraNews.com - Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Jusuf Kalla tidak bisa menemui masa aksi yang dilakukan di Gedung Istana oleh Organisasi Islam terkait dugaan kasus penistaan Al-Quran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta alias Ahok, Jumat (04/11), dikarenakan Presiden dan Wakilnya sedang ada agenda kunjungan ke Bandara Soekarno-Hatta.
Hal ini disebutkan oleh Kepala Biro Pers Kepresidenan Sekretariat Negara, Bey Machmudin menyebutkan kunjungan Presiden ke Bandara Soekarno-Hatta ini sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. "Presiden shalat Jumat di masjid kawasan bandara," katanya seperti dikutip dari antaranews.com.
Akhirnya Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno (Mensesneg) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto untuk menerima perwakilan Demonstran. Mandat tersebut dikonfirmasikan melalui Staf Khusus Presiden, Johan Budi.
"Saya konfirmasi pada Presiden bahwa yang nanti menerima perwakilan pengunjuk rasa adalah Mensesneg dan Menkopolhukam," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari antaranews.com.
Terkait Aksi besar yang di gelar saat ini, Presiden Joko Widodo juga sudah menjamin kelangsungan aktivitas masyarakat sekitar DKI Jakarta.
Tampilkan postingan dengan label demonstrasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label demonstrasi. Tampilkan semua postingan
Kamis, 03 November 2016
Minggu, 31 Juli 2016
PKKMB Tidak Melibatkan Mahasiswa, Pihak Rektorat Mengaku Salah!
Unswagati, SetaraNews.com - Mahasiswa melakukan aksi Demonstrasi di depan gedung Rektorat Unswagati, terkait program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) yang tidak melibatkan organisasi kemahasiswaan. Pihak kampus dalam hal ini, Rochanda Wiradinata selaku Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) mengaku salah karena tidak melibatkan mahasiswa sejak awal.
Seperti yang dikatakan oleh Rektor, menjadi kesalahan pihak kampus yang sejak awal tidak melibatkan mahasiswa dalam hal penyusunan kepanitiaan untuk pelaksanaan PKKMB.
"Saya menyadari kalau saya salah, karena tidak melibatkan mahasiswa dari awal untuk menyusun kepanitiaan PKKMB, maka dari itu saya terima tuntutan kalian (Mahasiswa) dan akan dilaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) bersama mahasiswa yang tercatat sebagai panitia PKKMB Universitas." ungkapnya dihadapan peserta aksi.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mengatakan dengan tegas bahwa pihak rektorat harus segera melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) bersama mahasiswa yang diwakili oleh tiap-tiap Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) maupun Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
"Kami mahasiswa tidak akan tinggal diam untuk mengklarifikasi masalah ini, proses demokrasi sudah punah di kampus kita, karena lembaga Universitas hanya melibatkan mahasiswa dalam kepanitiaan saja sedangkan mahasiswa tidak dilibatkan dalam pengonsepan PKKMB, maka dari itu kami, mewakili mahasiswa Unswagati menuntut kepada rektor untuk menemui kami disini dan segera dilakukan Musyawarah Besar (Mubes) antara Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa untuk terwujudnya struktural PKKMB." ungkap Fery salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) dalam orasinya.
Mendengar tuntutan tersebut, awalnya terjadi negosiasi yang alot untuk direalisasikannya tuntutan mahasiswa, dan akhirnya Rektor menyetujui pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) bersama mahasiswa yang tercatat sebagai panitia PKKMB tingkat Universitas.
Berbagai orasi diluapkan mahasiswa tetapi Rektor enggan menemui mahasiswa, akhirnya terjadi insiden pembakaran ban dihalaman parkir Kampus Utama Unswagati, menandakan bahwasanya mahasiswa sudah merasa kecewa atas perlakuan Rektor yang enggan menemui mahasiswa yang sedang berdemonstrasi.
"Kami menuntut kepada Rektor untuk segera dilaksanakan Mubes antara Pimpinan, Dosen, dan Tenaga kependidikan, dan Mahasiswa untuk mewujudkanstruktural pelaksanaan PKKMB" ungkap Jimat, salah satu Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP).
Seperti yang dikatakan oleh Rektor, menjadi kesalahan pihak kampus yang sejak awal tidak melibatkan mahasiswa dalam hal penyusunan kepanitiaan untuk pelaksanaan PKKMB.
"Saya menyadari kalau saya salah, karena tidak melibatkan mahasiswa dari awal untuk menyusun kepanitiaan PKKMB, maka dari itu saya terima tuntutan kalian (Mahasiswa) dan akan dilaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) bersama mahasiswa yang tercatat sebagai panitia PKKMB Universitas." ungkapnya dihadapan peserta aksi.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mengatakan dengan tegas bahwa pihak rektorat harus segera melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) bersama mahasiswa yang diwakili oleh tiap-tiap Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) maupun Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
"Kami mahasiswa tidak akan tinggal diam untuk mengklarifikasi masalah ini, proses demokrasi sudah punah di kampus kita, karena lembaga Universitas hanya melibatkan mahasiswa dalam kepanitiaan saja sedangkan mahasiswa tidak dilibatkan dalam pengonsepan PKKMB, maka dari itu kami, mewakili mahasiswa Unswagati menuntut kepada rektor untuk menemui kami disini dan segera dilakukan Musyawarah Besar (Mubes) antara Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa untuk terwujudnya struktural PKKMB." ungkap Fery salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) dalam orasinya.
Mendengar tuntutan tersebut, awalnya terjadi negosiasi yang alot untuk direalisasikannya tuntutan mahasiswa, dan akhirnya Rektor menyetujui pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) bersama mahasiswa yang tercatat sebagai panitia PKKMB tingkat Universitas.
Berbagai orasi diluapkan mahasiswa tetapi Rektor enggan menemui mahasiswa, akhirnya terjadi insiden pembakaran ban dihalaman parkir Kampus Utama Unswagati, menandakan bahwasanya mahasiswa sudah merasa kecewa atas perlakuan Rektor yang enggan menemui mahasiswa yang sedang berdemonstrasi.
"Kami menuntut kepada Rektor untuk segera dilaksanakan Mubes antara Pimpinan, Dosen, dan Tenaga kependidikan, dan Mahasiswa untuk mewujudkanstruktural pelaksanaan PKKMB" ungkap Jimat, salah satu Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP).
Senin, 25 Juli 2016
GMP Lakukan Demonstrasi Terkait SKS dan DPP yang Semakin Mahal
Unswagati, Setaranews.com – Gerakan Mahasiswa Peduli (GMP) melakukan aksi-demonstrasi pada Senin, (25/07) di halaman parkir Kampus I Unswagati terkait SKS dan DPP yang dirasa semakin memberatkan, tapi masih belum memiliki fasilitas yang memadai.
“Kami sudah melaksanakan kewajiban kami dengan membayar SKS dan DPP, tetapi disatu sisi kampus sendiri tidak memberikan fasilitas maupun infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai.” Papar salah satu anggota GMP, Fiqri Taufik dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unswagati yang ditemui oleh Setaranews.com seusai aksi-demonstrasi.
Lebih lanjut, menurut Fiqri, aksi-demonstrasi yang dilakukan GMP memiliki dua tuntutan yakni, menurunkan harga SKS dan DPP lalu pihak Universitas diminta untuk segera memenuhi sarana dan prasarana yang memadai, serta memberi toleransi pada mahasiswa yang tidak mampu untuk mengikuti ujian.
Saat ditanya, adakah hasil yang diperoleh, Fiqri menjawab bahwasannya GMP sendiri tidak langsung mengharapkan sebuah hasil, tapi aksi-demonstrasi tersebut hanya sebagai pemancing untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya agar sadar akan hak yang seharusnya didapatkan.
“Kami gak langsung mengharapkan sebuah hasil ya, karena kami yakin dengan beberapa kami mahasiswa yang peduli dari GMP, tujuannya adalah sebagai awal, sebagai pemantiklah, bahwasannya kami ini hanya mengingatkan gitu kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya, inilah Unswagati, ketika kami mahasiswa sudah melaksanakan kewajiban kami, kami semua belum mendapatkan haknya sebagai mahasiswa.” Tutupnya.
Aksi-demonstrasi tersebut pun hanya dihadiri oleh enam orang yang keseluruhannya berasal dari anggota GMP sendiri, padahal sebelumnya, lewat media sosial GMP telah mengundang seluruh mahasiswa Unswagati untuk turut berpartisipasi didalamnya. (Hikmah/Fiqih)
“Kami sudah melaksanakan kewajiban kami dengan membayar SKS dan DPP, tetapi disatu sisi kampus sendiri tidak memberikan fasilitas maupun infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai.” Papar salah satu anggota GMP, Fiqri Taufik dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unswagati yang ditemui oleh Setaranews.com seusai aksi-demonstrasi.
Lebih lanjut, menurut Fiqri, aksi-demonstrasi yang dilakukan GMP memiliki dua tuntutan yakni, menurunkan harga SKS dan DPP lalu pihak Universitas diminta untuk segera memenuhi sarana dan prasarana yang memadai, serta memberi toleransi pada mahasiswa yang tidak mampu untuk mengikuti ujian.
Saat ditanya, adakah hasil yang diperoleh, Fiqri menjawab bahwasannya GMP sendiri tidak langsung mengharapkan sebuah hasil, tapi aksi-demonstrasi tersebut hanya sebagai pemancing untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya agar sadar akan hak yang seharusnya didapatkan.
“Kami gak langsung mengharapkan sebuah hasil ya, karena kami yakin dengan beberapa kami mahasiswa yang peduli dari GMP, tujuannya adalah sebagai awal, sebagai pemantiklah, bahwasannya kami ini hanya mengingatkan gitu kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya, inilah Unswagati, ketika kami mahasiswa sudah melaksanakan kewajiban kami, kami semua belum mendapatkan haknya sebagai mahasiswa.” Tutupnya.
Aksi-demonstrasi tersebut pun hanya dihadiri oleh enam orang yang keseluruhannya berasal dari anggota GMP sendiri, padahal sebelumnya, lewat media sosial GMP telah mengundang seluruh mahasiswa Unswagati untuk turut berpartisipasi didalamnya. (Hikmah/Fiqih)
Langganan:
Postingan (Atom)