Cirebon, SetaraNews.Com – Sekumpulan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon kembali menggelar aksi demonstransi. Kali ini yang menjadi sasaranya yaitu Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (DPUPR) terkait pembangunan yang tidak berjalan sebagimana mestinya, (20/06).
Seperti yang diungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) Aksi, Jimat Ali Santoso, aksi tersebut untuk mengawal pembangunan kota Cirebon yang hampir semua pengerjaannya mangkrak, tidak tepat sasaran, tidak efektif dan efisien. Padahal sudah di atur dan tercatat di UU Jasa Kontruksi Dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 38 tahun 2015.
“Pembangunan yang ada justru kontraproduktif, tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Hal ini lantaran tidak adanya rasa tanggungjawab dari elit pemerintahan di Kota Cirebon,” Ujarnya (20/06).
Dalam aksinya, kali ini mahasiswa ingin menemui pihak Dinas PUPR terkait dugan adanya dokumen penting yang hilang karena insiden perampokan dini hari kemarin. Pasalnya data tersebut berurusan langsung dengan masyarakat banyak.
“Itu aset negara. Bukti penting dalam dugaan-dugaan korupsi pembangunan di Kota Cirebon yang ditangani Dinas PUPR. Seperti dokumen Dana ALokasi Khusus (DAK 96 M), Pembanguna Gedung Setda 86 Miliar yang saedang menjadi sorotan publik saat ini. Kalau hilang juga, ini adanya indikasi modus untuk menghilangkan alat bukti,” Pungkasnya.
Lebih lanjut Jimat mengungkapkan bahwasanyya hal ini juga berimplikasi pada kegagalan Visi Religius, Aman, Maju, Aspiratif, dan Hijau (RAMAH). Menurutnya, tidak ada satu poin pun yang tercapai dari visi tersebut.
“Silahkan tanya pada hati nurani kita masing-masing, apakah ada yang tercapai dan berdampak langsung pada rakyat? wong Ini sekelas dinas saja kerampokan kok, yang hal ini berarti nampak sekali ketidak amanan di Kota Cirebon.” Tukasnnya.
Sementara itu di pihak lain, salah satu Satuan Pengamanan (Satpam) kantor PU mengatakan bahwa tidak ada satu pun pejabat PU yang berada di kantor. Semuanya sedang menghadiri rapat di Pemerintah Kota Cirebon (Pemkot) terkait perampokan di Kantor Dinas PUPR.
“semua pejabat di panggil Walikota, setelah itu kemudian akan ke Polresta untuk pemeriksaan lebih jauh.” Ujarynya
Akhirnya massa aksi menyatakan sikap akan terus melakukan pengawalan dan kontrol sosial atas dugaan korupsi di Kota Cirebon yang membunuh jutaan rakyat jelata yang tidak berdosa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar