Opini, Setaranews.com - Dari waktu ke waktu, kejahatan terus berkembang kearah yang mengkhawatirkan, entah itu dari segi kualitas maupun kuantitas. Secara Kualitas dapat diartikan kejahatan berkembang mengikuti zaman yang semakin modern untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan alat komunikasi, informasi dan teknologi serta transportasi. Secara Kuantitatif dapat diartikan kejahatan lebih sering terjadi dengan motif kejahatan yang bermacam – macam.
Yang sekarang sedang menjadi sorotan media yaitu kasus perampokan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), namun kasus ini dinilai janggal karena diduga sengaja dilakukan oleh oknum-oknum terkait untuk mengambil keuntungan dari persoalan yang sedang menjadi perbincangan publik di media sosial ataupun media massa, seperti kasus Dana Alokasi Khusus (DAK 96 M), Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda 86 M) serta Panitia Penilaian Hasil Pengerjaan (PPHP) yang dinilai belum berjalan sesuai dengan semestinya.
Dari hasil penyidikan yang dilakukan Polresta Cirebon, banyak Sarana dan Prasarana yang dirusak seperti lemari, Brankas yang berisi uang tunai sebesar Rp.3.000.000 dan CCTV serta Berkas-berkas yang terlihat berantakan. Diduga pelaku merupakan orang dalam sehingga hafal betul lokasi-lokasi yang menjadi tempat dokumen penting.
Yang dikhawatirkan dokumen yang menjadi berkas berkas pembangunan DAK 96 dan Gedung Setda yang menjadi permasalahan yang lagi hangat di perbincangkan sengaja di hilangkan supaya tidak ada bukti untuk dijelaskan lebih lanjut.
Kembali kita kaitkan dengan Visi Kota Cirebon yaitu “RAMAH” ( Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau). Salah satu dari Visi itu Berbunyi “Aman” dengan kejadian perampokan kantor Dinas PUPR menimbulkan banyak pertanyaan masih amankah kota Cirebon? Apalagi ini terkait dokumen-dokumen penting pembangunan infrastruktur publik dalam hal ini Pekerjaan Umum (PU) sebagai pejabat teknisnya sampai hilang.
Patut diduga ada oknum yang bermain di balik kejadian yang menimpa Kantor Dinas PUPR tersebut ada kaitannya dengan kasus-kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu otak pelakunya. Dalam hal ini Pihak PU dan Kepolisian kota Cirebon dapat Bekerjasama dengan baik dalam menangani kejadian perampokan ini, agar motif dan pelakunya dapat terungkap secepat mungkin, bagimanapun kejadian ini harus diungkap sampai selesai karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon pun harus berani bersikap terkait kejadian tersebut, baik eksekutif ataupun legislatif harus dapat bekerjasama dengan penegak hukum untuk menyikapi keadaan yang dinilai sudah genting, jangan hanya diam seolah menutup mata dan telinga dalam menyikapi kasus tersebut. Penegak hukum pun harus bergegas dengan cepat agar semua yang terjadi dapat terbongkar.
*Penulis adalah Indra Kusuma, Mahasiswa Fakultas Pertanian, Jurusan Agroteknologi Unswagati Cirebon.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar