Menteri PAN-RB Minta Walikota Cirebon Evaluasi Pejabat Pemkot

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Yuddy Chrisnandi meminta kepada Aparatur sipil negara di kota Cirebon yang dipimpin Walikota untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja, sistem dan tata kelolanya, bahkan Menteri PAN RB menyarankan kepada Nasrudin Azis, Walikota Kota Cirebon agar tidak ragu untuk melakukan pergantian pejabat-pejabat kepala satuan kerja apabila dinilai tidak mampu melakukan tugas-tugasnya dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan baik. Untuk pejabat-pejabat yang sudah menduduki posisinya selama dua tahun, perlu dilakukan evaluasi pergantian.
“Tidak ada peningkatan dalam pengelolaan pemerintahan dari tahun sebelumnya, padahal tahun sebelumnya sudah mencapai prestasi yang cukup. Walikota harus memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dengan menata ulang personalia dalam satuan kerjanya.” Ujar Yudi Chrisnandi saat ditemui SetaraNews setelah memberikan keynote speech pada Seminar Nasional yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon di hotel Apita, Senin (28/12).
Yudi melanjutkan bahwa pada awal tahun akan ada rapat pimpinan daerah yang memberikan target kerja dan kemudian akan dikoordinasikan antar rencana-rencana pembangunan daerah, tahapan-tahapan pelaksanaannya, dan implementasi anggaran, serta yang terakhir akan dilakukan evaluasi oleh masyarakat lewat survey kepuasan kinerja pemerintah. Dalam waktu tiga bulan kedepan walikota dihimbau untuk mengevaluasi semua kepala dinas dan kepala badan yang hasilnya akan menjadi acuan untuk pergantian jabatan.
“Cari yang sudah memiliki jenjang kepangkatan memadai dan adakan kontestasi atau seleksi terbuka. Jabatan-jabatan tersebut harus diisi oleh orang-orang terbaik agar akuntabilitas kinerja pemerintah maksimal.”
Pemerintah sendiri sudah menyiapkan dana minimal 100 miliar untuk setiap kabupaten/kota yang memiliki prestasi bagus dalam sektor pembangunan masyarakat yang salah satu pertimbangannya adalah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Karena hal tersebutlah, menteri menekankan untuk melakukan evaluasi agar kinerja pemerintah semakin lebih baik lagi.