Cirebon, setaranews.com – Adanya dugaan korupsi dalam polemik megaproyek DAK 96 untuk infrastruktur publik kembali membombardir nurani masyarakat Kota Cirebon. Terendusnya jejak perbuatan melawan hukum yang diindikasi merugikan keuangan negara kembali mencuat lantaran penyimpangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil akhir proyek tersebut. Fakta ini, menurut Aliansi Mahasiswa Cirebon mempertegas citra buruk Kota Cirebon sebagai sarang yang aman bagi para penjahat kemanusiaan yang tidak lain adalah para koruptor.
Sindirian yang begitu mengenaskan memang sudah sering terdengar oleh publik di Kota Cirebon itu sendiri. Seperti yang diungkapkan Jubir AMC Mumu Sobar Muklis, cibiran tersebut dinilainya bukan merupakan fakta yang di ada – ada melainkan memang sudah menjadi rahasia umum.
“Sindiran tersebut saya rasa tidak berlebihan. Karena memang beberapa kasus korupsi yang sering mencuat dan berkembang di Kota Cirebon tidak pernah mendapatkan kejelasan hukumnya. Sebut saja mulai dari kasus gratifikasi Mobil Dinas Musyawarah Pimpinan Daerah (Mobdin Muspida), Pungutan Liar (Pungli) dan suap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penyalah gunaan wewenang di PDAM, korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sekarang soal DAK 96 Miliar. semua penanganannya mandek, entah nyangkut dimana,” pungkasnya kepada setaranews, saat dihubungi via seluler Sabtu (29/04).
Gelar sebagai Kota terkorup di Indonesia yang memang pernah di nobatkan kepada Kota Cirebon kembali menjadi perbincangan. Kata dia, mampertnya saluran demokrasi dan penegakan hukum di Kota Cirebon inilah yang memperkuat citra negatif tersebut.
“Jika poin – poin pemerintahan yang baik dilakukan, dan sistem pemerintahan yang memang demokratis sesuai dengan pilar – pilarnya bisa dilaksanakan serta ditopang oleh politik nilai yang berlandaskan pada etika, moral, tanggungjawab, kemanusiaan, keadilan. Korupsi tidak akan pernah terjadi,”
Lanjut mumu, realitas memang kerap berbenturan. Menjadi tempat paling aman, nyaman dan damai bagi para penjahat kemanusiaan, dikarenakan memang para elit politik dan juga elit penegak hukum saling bahu membahu dalam keburukan, bukan dalam kebaikan.
“Wajar saja jika kemudian penegak hukumnya mandul, bahkan seolah melindungi. Sehingga para koruptor bisa leluasa berlalu lalang membajak uang rakyat sana sini,” tukasnya.
Sementara itu, dilain pihak Kepala Kejari Kota Cirebon Arifin Hamid SH, MH, mengatakan, bahwa pihaknya sedang mengupayakan proses hukum dengan mendalami alat bukti. Ia mengklaim bahwa Kejari berada di pihak masyarakat, dengan begitu Ia mengaku akan terus berkomitmen untuk kasus yang satu ini.
" Kami berada dipihak mahasiswa dan rakyat. Saat ini proses hukum sedang dijalankan, masih dalam tahap Sidik. Kami sedang mendalami alat bukti, jika publik memiliki alat bukti, maka bisa membantu proses dengan menyerahkannya kepada kami, " ucapnya saat menemui aksi dari Aliansi Mahasiswa Cirebon di depan Kantor Kejari, Jumat (28/04).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar