Majalengka, SetaraNews.com - Masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Majalengka kembali dihebohkan dengan aksi unjuk rasa para buruh kapur yang tergabung dalam paguyuban keluarga besar kuli kapur Majalengka – Cirebon (PKBKKMC), aksi yang berjalan di depan kantor Bupati Majalengka ini didasarkan atas kekecewaan terhadap kebijakan H. Sutrisno (Bupati Majalengka) yang akan menutup sejumlah pabrik kapur di Majalengka.
Kekecewaan pun tidak hanya datang dari organisasi buruh yang tergabung dalam PKBKKMC, akan tetapi sebagian masyarakat Majalengka yang tergabung dalam Forum Masyarakat Majalengka Lintas Generasi (FMMLG) ikut kecewa terhadap kinerja H.Sutrisno (Bupati Majalengka) yang dianggap gagal dalam mengemban tugasnya sebagai Bupati Majalengka.
aksi ini merupakan aksi ke dua yang sebelumnya aksi digelar di depan kantor Kejaksaan Majalengka (27/8). Dalam aksi yang pertama para demonstran menuntut Kejaksaan secepatnya memproses kasus – kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Majalengka, kemudian Disusul dengan aksi ke dua yang terjadi pada tanggal (26/9) di depan kantor Bupati Majalengka.
“Ini adalah proses demokrasi, masyarakat memang sudah seharusnya seperti ini. Karena sebagian masyarakat sudah mulai mengetahui buruknya kepemimpinan Bupati yang sekarang. Walaupun salah satu masyarakat sudah ada yang melapor kepada KPK, tapi tetap kita sebagai masyarakat harus giat mencari keadilan, jangan hanya mengharapkan pihak – pihak tertentu.” ujar AMN salah satu mahasiswa Universitas Majalengka saat ditemui SetaraNews (7/10).
Aksi kedua yang bertemakan “aksi damai” ini dipenuhi juga oleh ormas - ormas yang ada di kabupaten majalengka, akan tetapi peserta aksi merasa kecewa dengan adanya barisan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang juga turut serta mengamankan proses berjalannya aksi tersebut, akan tetapi aksi mulai memanas ketika aparat yang berwajib mencoba membubarkan aksi tersebut sehingga memicu terjadinya konflik yang mengakibatkan kericuhan antara ormas dan Satpol PP.
“Jika masyarakat masih melihat kerusakan yang terjadi pada aksi kedua, maka tolong kalkulasikan berapa uang negara dan berapa uang rakyat yang habis dikeruk oleh Bupati yang sekarang? Silahkan tindak pidana orang – orang yang melakukan hal – hal yang tidak seperlunya pada aksi tersebut sesuai dengan prosedur.” Ujar Kosasih kepada SeataraNews.
Redaktur: Efri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar