Cirebon - SetaraNews.com, Anggota Gerakan Mahasiswa Sosialis Cirebon yang tidak ingin disebutkan namanya pertanyakan pengalihan mata pos anggaran untuk pengadaan mobil dinas untuk Muspida di Kota Cirebon.
"Akhir-akhir ini berita di media mulai dialihkan. Persoalannya bukan mobil dinas yang dikembalikan, bukan hanya itu. Tetapi penyelewengan mata pos anggaran oleh pemerintah kota. Seharusnya penegak hukum sudah mulai bertindak, untuk menyelidiki kasus ini." katanya hari ini (18/9) kepada SetaraNews.
"Kami berharap Cecep dan Riyantoli dapat mempertanggungjawabkan pernyataan yang selama ini dipublish oleh media. Dengan memberikan kutipan Perda mengenai persoalan ini." tambahnya.
"Karena ini sudah gencar di media, bahwa Pemkot telah diindikasikan telah melakukan penyalahgunaan wewenang untuk membelanjakan atau mengalihkan pembelajaan mata pos anggaran yang seharusnya untuk bus pemkot kemudian untuk membeli kendaraan untuk muspida. Ini kan sudah ada indikasi." tegasnya lagi.
Ia juga menyayangkan seharusnya kejaksaan, dan kepolisian sudah tanggap menyikapi kasus ini.
"Seharusnya Kejaksaan dan kepolisian sudah tanggal menyikapi kasus ini." sesalnya.
Ada pun mengenai pernyataan dari Cecep dan Riyantoli mengenai regulasi tentang APBD-P dan Mobil Dinas dalam anggaran untuk kota Cirebon harus segera memberikan kejelasan mengenai hal tersebut.
"Untuk soal Cecep dan Riyantoli harus menjelaskan tentang Perda APBDnya atau tentang aturan yang mengatur hal mobil dinas tersebut." tandasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan sudah menjadi keharusan bagi lembaga eksekutif dan legislatif untuk menjelaskan secara detail dari mana uang untuk membeli mobil dinas tersebut kepada masyarakat, sebagai implementasi bagian dari informasi publik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar