Aksi ini menuntut kejelasan atas pengadaan dana anggaran yang diduga disalahgunakan untuk pembelian mobil dinas Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah). Pemerintah Kota Cirebon juga diduga menyalahgunakan dana anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembelian mobil bus Pemkot Cirebon.
“Kami menginginkan dewan atau anggota legislatif untuk melakukan fungsi controlling mengenai kasus ini, karena pembelian mobil dinas ini tidak termasuk ke dalam anggaran.” tutur Wahyu Erlangga selaku juru bicara demonstran saat berada di depan gedung DPRD Kota Cirebon.
Di dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Pasal 54 disebutkan bahwa dalam ayat;
- SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Muspida itu instansi vertikal, di mana anggarannya sudah di atur oleh pusat. Jadi, jika pemerintah kota memberikan mobil dinas tersebut maka sudah terbukti terjadi penyalahgunaan anggaran.” ujarnya lagi di sela jam istirahat.
Massa yang terlibat dalam aksi demonstran ini berjumlah 23 orang. Seluruhnya berasal dari Gerakan Mahasiswa Sosialis Cirebon, antara lain dari Unswagati, IAIN, dan CIC (Cirebon Islamic Center).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar