DPUPR Keluhkan Kendala Pembangunan, Komisi B DPRD Akui Penyimpangan DAK 96 M

Cirebon, Setaranews.com - Dalam acara diskusi publik "Apa Kabar Pembangunan Kota Cirebon?" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Semua Tentang Rakyat (LPM Setara) Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon (Unswagati) pada Senin 13 Maret 2017 di Auditorium Kampus Utama Unswagati Cirebon, mengundang pihak-pihak yang kompeten dalam masalah pembangunan di Kota Cirebon.

Salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang diwakili oleh Ir. Syarif Arifin, MM, selaku bidang Sumber Daya Alam (SDA), menyatakan akan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.

"Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 sudah dilaksanakan khusus pada pembangunan jalan, programnya sudah mencapai 90%, pelaksanaan hotmix masih memiliki PR, kita masih butuh waktu untuk memperbaiki. Drainase juga memiliki kendala yaitu adanya jalan-jalan negara dan saluran sodetan baru dan program Dewan kekotaan akan membenahi drainase selayaknya drainase yang baik. Kemudian genangan, kita sudah mencoba untuk membuat sumber serapan dan akan menjadikan perekonomian Kota Cirebon yang transparan," ungkapnya, Senin (13/3).

Sementara itu, Ir. Watid Shariar Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengakui adanya penyimpangan dalam proyek pembanguan infrastruktur jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 96 Miliar.

"Kami akui terdapat penyimpangan dalam DAK 96 M, maka dari itu kami keluarkan  rekomendasi pada Badan Pengawas Khusus (BPK) untuk melakukan investigasi terkait DAK 96 M kota cirebon," ujarnya ketika memberikan pernyataan dalam diskusi publik LPM Setara.

 

Berita lainnya: Ini Tanggapan Agus Dimyati Terkait Polemik DAK