Cirebon, Setaranews.com - Terkait dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 96 Miliar yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur publik daerah, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon kembali menggelar aksi. Kali ini aksi dilakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon, yang sebelumnya juga telah melakukan aksi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Wali Kota Cirebon.
(Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Mangkrak, Mahasiswa Pertanyakan Kontrol DPRD Kota Cirebon)
Massa aksi mempertanyakan langkah-langkah Kejari terkait pengawalan kasus DAK 96 M dan meminta kejari untuk tegak dalam mengawal penegakan hukum. "Sejauh mana langkah-langkah kejari kota cirebon dalam mengawal kasus ini, dan kami juga meminta kepada kejari untuk tegak dan tegas dalam mengawal proses demokrasi dan penegakan hukum. Karena dua lembaga tersebut yang menjadi harapan masyarakat ketika dua lembaga tersebut tidak dipercayai lagi oleh masyarakat, maka patut dibilang kota cirebon memang benar-benar bobrok", ungkap Mumu Sobar Mukhlis, Juru Bicara (Jubir) Gemsos Cirebon, Senin (6/3).
Menanggapi hal tersebut, Fajar Gurindro, selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) mewakili Kejari Kota Cirebon untuk menemui massa aksi. "Sebetulnya ini bukan dalam kompetensi saya, tapi saya mewakili wujud baik kejari untuk menerima aspirasi teman-teman mahasiswa dan untuk aspirasi kalian kami tampung dan akan melengkapi aspirasi-aspirasi mahasiswa yang terdahulu, intinya ini memang bukan kompetensi saya," ujarnya kepada massa aksi.
Berita lainnya: Pembangunan Infrastruktur, Ini Kata Pemkot Cirebon
Tidak ada komentar:
Posting Komentar