Cirebon, SetaraNews.com - Lebih lanjut, Kris Herwandi menyatakan bahwa Unswagati harus memiliki blue print dan road map bahwa dalam jangka panjang kampus ini sudah selesai dengan persoalan komersialisasi pendidikan. “rakyat miskin diperbolehkan berkuliah disini.” ujarnya.
“Saya membutuhkan pemikiran bapak (Wakil Rector I) yang visioner dan sudah memprogram bahwa 20 tahun dari sekarang sudah tidak ada lagi itu namanya komersialisasi pendidikan. 80 persen rakyat Indonesia berada dalam kategori bodoh dan miskin. Pendidikan lah yang bisa menjadi jalan keluar atas persoalan ini” tambahnya.
“Dalam salah satu persyaratan yang diperintahkan oleh Dirjen Dikti adalah kesediaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Cirebon untuk membiayai biaya dan anggaran Unswagati selama lima tahun pertama apabila sudah menjadi PTN nanti.” Ujar Wakil Rektor I Unswagati Prof Dr Rochanda Wiradinata MP.
“Substansi pendidikan bagi rakyat sebenarnya sudah ada dan dijamin oleh pemerintah apabila Unswagati sudah menjadi PTN. Yakni adanya peraturan bahwa PTN wajib menerima dan mengalokasikan minimal 20 persen kuota mahasiswanya yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu, itu wajib.” ujar Wakil Rektor III Unswagati, Drs. Amanan, MSi.
Selanjutnya : Transparansi Aset, Sarana dan Prasarana Unswagati Ke Mahasiswa
Sebelumnya : Menolak Komersialisasi Pendidikan Ketika Unswagati Telah Menjadi PTN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar